Berita Seputar Pemilihan dan Golput

PRD Serukan Golput
Senin, 12 Juli 2004 | 15:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyerukan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih (golput) pada putaran kedua pemilihan presiden September nanti. Karena PRD beranggapan hasil pemilu 5 Juli membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan akibat kebohongan dan kegagalan ekonomi politik dari partai-partai tradisional dan elit-elitnya, sisa-sisa orde baru dan kaum reformis gadungan. “Sudah tidak ada gunanya lagi kita mendukung calon presiden tersebut,” kata Yusuf Lakaseng, Ketua Umum PRD dalam konferensi pers dengan wartawan di kantor KPP PRD Jalan Tebet Barat Dalam VIII/L No. 2 Jakarta, Senin (12/7).
Yusuf menyatakan, pasangan yang lolos ke putaran dua, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi tidak mempunyai solusi konkrit yang adil, ilmiah, modern dan massal dalam menyelesaikan krisis kesejahteraan rakyat akibat serangan imperalis dan neo liberal. “Pemilu 2004 bukan jalan keluar politik maupun ekonomi bagi rakyat. Bisa dipastikan jika Mega atau SBY memimpin, pasti gagal,” ujarnya.
Mengenai lolosnya SBY dan Megawati pada putaran kedua, pihaknya menyatakan hal itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya, hancurnya ilusi rakyat terhadap partai-partai tradisional dan elit-elitnya, adanya krisis legitimasi di mata rakyat terhadap capres-capres yang mengandalkan struktur tradisional seperti Hamzah Haz dengan PPP, Amien Rais dengan PAN/Muhammadiyah, dan Wiranto dengan partai Golkar dan fraksi PKB di NU.
Lebih lanjut, pihaknya menyatakan, satu-satunya jalan keluar bagi rakyat adalah membangun persatuan rakyat yang seluas-luasnya untuk berkuasa dalam menegakkan pemerintahan persatuan rakyat. “Hanya pemerintahan persatuan rakyat yang akan sanggup menuntaskan penghapusan militerisme dan penyelasaian krisis kesejahteraan rakyat,” katanya.
Gus Dur dan Keluarga Tepati Janji untuk Golput
Senin, 20 September 2004 | 17:18 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi janjinya untuk tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden putaran kedua kali ini. Pada hari pemungutan suara 20 September ini, Gus Dur bukannya mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS), ia malah pergi meninggalkan kediamannya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan ke kantor PBNU di kawasan Kramat Jakarta Pusat.
Gus Dur sendiri telah terdaftar sebagai pemilih di TPS 54, kelurahan Ciganjur, kecamatan Jagakarsa. Ia terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 155. Tidak hanya Gus Dur, langkah golput ini juga diikuti istrinya, Shinta Nuriyah dan dua orang putrinya, Inayah Wulandari Rahma dan Zannuba Arifah Chapsoh atau biasa dipanggil Yenny. Mereka terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 156,157 dan 158 di TPS tersebut.
Gus Dur meninggalkan rumahnya sejak pukul 09.00 WIB. Sebelum pergi dari rumahnya, ia sempat menerima wartawan di ruang tamu rumahnya itu. Ia menegaskan kembali ia tidak akan menggunakan hak pilihnya. Bahkan Gus Dur memprediksi jumlah rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput akan meningkat ketimbang Pemilu presiden putaran pertama lalu. “Jumlahnya bisa sampai 60 persen,” kata Gus Dur.
Tidak lama seusai menemui wartawan, Gus Dur yang saat menemui wartawan mengenakan kaos ini kemudian berganti pakaian, dan dengan didampingi sejumlah ajudannya langsung menaiki mobil Land Cruiser B 1926 AW warna hitam miliknya untuk pergi ke kantor PBNU di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Para wartawan yang meliput di TPS 54 yang terletak di pondok pesantren Yayasan Wahid Hasyim, yang berada di depan rumah Gus Dur awalnya sempat mengira istri dan putri Gus Dur akan menggunakan hak pilih, namun menjelang habisnya waktu pencoblosan pukul 13.00 WIB, tak satupun anggota keluarga Gus Dur yang mendatangi TPS yang hanya berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya itu.
Lima menit menjelang waktu pencoblosan habis, putri Gus Dur, Yenny, tampak keluar dari rumahnya. Namun, Yenny bukan untuk pergi ke TPS. Yenny yang pergi menaiki kendaraan Honda CR-V dengan diantar seorang pengemudi ini menyempatkan diri menemui wartawan yang telah menunggunya. “Kami sekeluarga golput,” kata Yenny yang mengenakan pakaian putih-putih ini sambil menunjukkan seluruh jari-jari tangannya yang tidak terkena tinta pemilih. Adapun alasan untuk golput ini adalah untuk memprotes kesewenang-wenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghalangi hak politik seorang warga bangsa.
Yenny mengatakan, memang ia sendiri ditugaskan oleh ayahnya dan secara pribadi ia mendukung dan bersimpati kepada calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ditanya kenapa tidak memberikan suaranya untuk SBY, menurut Yenny, hal ini memang pilihan yang sulit. Tapi pilihan ini yang saya ambil karena KPU tidak boleh dibiarkan sewenang-wenang seperti itu, mendiskriminasi hak seseorang untuk memilih dan dipilih, itu kan hak politik yang paling mendasar kok bisa diambil begitu saja tanpa ada proses,?kata Yenny.
Menurut Yenny, hak politiknya untuk golput ini dihargai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. “Lagipula saya keliling berkampanye untuk beliau (SBY). Suara saya kan cuma satu, tapi suara yang saya hasilkan untuk beliau malah bisa ratusan ribu bahkan jutaan, jadi saya rasa perbandingannya lebih bagus itu kan,” katanya.
Yenny mengaku akan pergi ke sejumlah tempat untuk memantau hasil penghitungan suara sementara. Setelah itu, dia menuju ke kediaman SBY di Cikeas untuk memberikan selamat kepada SBY. “Karena data awal beliau (SBY) sudah menang dan beliau layak menang,” kata Yenny.
Tidak hanya Gus Dur dan keluarganya yang golput, sejumlah orang yang bekerja di rumah mantan presiden itu juga melakukan langkah serupa. Mereka yang tidak menggunakan hak pilih nampak mengenakan kaos putih bergambar Gus Dur dan bertuliskan “Ikut Gus Dur, Ya…Golput!”.
Mereka yang golput ini tampak melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa di rumah Gus Dur. Salah satunya adalah Gufron, yang bekerja sebagai salah seorang penjaga di rumah Gus Dur. Pria asal Tegal ini mengaku tidak ikut mencoblos lantaran pilihannya, Wiranto, tidak lolos ke putaran kedua.
“Dari dua pasang ini, nggak ada yang pas buat saya,” ujar Gufron mengomentari dua pasang capres-cawapres, Mega-Hasyim dan SBY-Kalla yang maju ke putaran kedua. Gufron sendiri mengaku terdaftar sebagai pemilih di kampung halamannya di Tegal.
“Golput” Menang di Solo
Selasa, 28 Juni 2005 | 10:08 WIB
TEMPO Interaktif, Solo: Sebanyak 104.248 warga kota Solo tidak memilih (golput) pada pemilihan bupati setempat, Senin (27/6). Jumlah itu jauh lebih banyak daripada suara yang memilih pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo, pemenang pemilihan.
Para “kaum golput” itu tidak datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Menurut anggota KPU Solo Wiranto, jumlah pemilih di Solo sebanyak 376.611. “Sementara itu suara yang masuk hanya 272.363,” ujarnya di Solo, Selasa (28/6).
Berdasarkan penghitungan cepat oleh KPU Solo, pemenang hanya memperoleh 99.747 suara (36,62 persen). Pasangan Joko Widodo-Rudyatmo yang dijagokan PDI Perjuangan ini menggungguli ketiga saingannya, yakni Ahmad Purnomo-Istar Yuliadi, Hardono-Dipokusumo, dan Slamet Suryanto-Henky Narto Sabdo.
Menanggapi besarnya angka golput ini, Ketua KPU Solo Eko Sulistyo menilainya masih wajar. Menurut dia, hal itu tidak berarti legitimasi calon terpilih berkurang. “Prosentasenya masih di bawah 30 persen, tidak terlalu tinggi sebenarnya,” ujarnya.

Panwasda Tangerang Temukan “Serangan Fajar”

Sabtu, 19 Januari 2008 | 04:22 WIB
TANGERANG, WARTA KOTA–Pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Bupati (Pilbup) Tangerang masih dua hari lagi –Minggu 20 Januari 2008. Namun ‘serangan fajar’ berupa pemberian uang dan paket sembako dari tim sukses calon bupati sudah terlihat sejak kemarin.
Beberapa warga yang menerima dan mengetahui serangan fajar, telah melaporkan temuannya ke panitia pengawas tingkat kecamatan (Panwascam). Tercatat laporan adanya ‘serangan fajar’ itu berada di wilayah Teluknaga, Sepatan, Balaraja, Cisauk, Kronjo, dan Jayanti. Sebagian besar berupa pembagian paket yang berisi antara lain beras, mie instan, teh, kopi, susu, dan minyak goreng.
Pembagian sembako dilakukan rata rata pada malam hari antara pukul 22.00-24.00 WIB. Pihak Panwascam khawatir pembagian sembako dan uang akan memuncak pada hari H.
Menurut seorang warga Cisauk, Isman (55), ada sekelompok orang yang mendatangi rumahnya dan para tetangganya. Mereka membawa paket sembako lengkap dengan tanda gambar calon bupati-wakil bupati. Ada pula yang disertai kalender tahun 2008 bergambar pasangan calon bupati-wakil bupati.
“Katanya orang orang itu paket sembako pada malam itu merupakan bantuan pertama, berikutnya akan diberikan sebelum dan sesudah mencoblos. Orang orang itu datang menggunakan mobil bagus-bagus warna hitam. Kami sih iya-iya saja, karena tidak tahu. Cuma lumayan juga dapat bantuan makanan,” kata Dadang, warga Teluknaga.
Temuan lain yang juga sudah diinformasikan ke Panwascam adalah surat undangan untuk memilih disertai janji hadiah atau door price. Temuan tersebut sudah dikumpulkan pihak Panwascam. Nah, dalam undangan tersebut disertai foto pasangan calon bupati-wakil bupati yang mesti dicoblos.
“Bahkan di wilayah Kecamatan Pamulang, ada seorang lurah yang sengaja mengundang warganya melakukan pertemuan. Di lembar kedua surat undangan tersebut tertulisi ajakan untuk memilih pasangan calon bupati- wakil bupati tertentu,” ungkap Ketua Panwasda Kabupaten Tangerang, Syaiful Anwar.
Menurut Saiful, seluruh informasi tentang upaya ‘serangan fajar’ tersebut sudah masuk ke Panwasda. Namun laporan secara lengkap belum disampaikan sehingga dirinya tak berani menyebut pasangan mana saja yang telah melakukan pelanggaran berupa ‘serangan fajar’.

“Kami masih harus menyelidiki temuan itu, sebab tidak tertutup kemungkinan ada pihak- pihak yang ingin memperkeruh suasana menjelang pelaksanaan pencoblosan. Sebab membuat tanda gambar dan foto pasangan calon bupati-wakil bupati bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja,” tutur Syaiful.

Temuan itu membuat tim sukses ketiga pasangan Bupati Wakil Bupati Tangerang terkejut. Ketika dikonfirmasi per telepon, Zaki Iskandar dari pasangan Ismet Iskandar- Rano Karno, Mahfudz dari pasangan Usamah Hisyam-Habib Ali, dan Yefni Lubis dari pasangan Jazuli Juwaini-Airin Rachmi Diany, membantah telah melakukan ‘serangan fajar’ seperti itu.
Mereka menuding ada pihak pihak tertentu yang berniat membuat suasana Pilkada Kabupaten Tangerang memanas. (Warta Kota/CEL)
TIPS MENGGUNAKAN HAK PILIH
- Bawa kartu pemilih Pilkada
- Bisa juga surat undangan (formulir model C6-KWK)
- Bisa juga dengan KTP, asal sudah terdaftar
- Petugas akan mengecek nama Anda apakah terdaftar/tidak
- Bawa surat suara dan dibuka di bilik suara
- Coblos tanda gambar pasangan sesuai hati nurani
NOMOR URUT PASANGAN CABUP-CAWABUP
- Nomor 1: Ismet Iskandar-Rano Karno
- Nomor 2: Usamah Hisyam-Habib Ali Alwi Al Husainy
- Nomor 3: Jazuli Juwaini-Airin Rachmi Diany

Djazuli-Ida Unggul dalam Quick Count Pilkada Pagar Alam

Selasa, 5 Februari 2008 | 18:00 WIB
PALEMBANG, SELASA- Pasangan Djazuli Kuris-Ida Fitriati unggul dalam Pilkada Kota Pagar Alam, Sumsel, berdasarkan hasil hitung cepat quick count yang dilakukan lembaga Puskaptis, Selasa (5/2).Menurut Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid, quick count dilakukan dengan sampel 100 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lima kecamatan.
Pasangan Djazuli-Ida memperoleh 11.875 suara atau 54,9 persen. Urutan kedua pasangan Budiarto M-Bambang H dengan 6.943 suara atau 32,1 persen, disusul Hendriyansyah B-Husni M (2.320 suara atau 10,7 persen). Urutan terakhir adalah pasangan Danaludin-Asbron S dengan 485 suara atau 2,2 persen.
Husin mengatakan, jumlah golput dalam pilkada Kota Pagar Alam sebesar 30-35 persen. Jumlah itu sama dengan rata-rata jumlah golput dalam pilkada di Indonesia.

WAD

Warga Dayak Ancam Golput Pilgub Kaltim

Sabtu, 16 Februari 2008 | 22:59 WIB
Laporan wartawan Tribun Kaltim, Dani Julius
SAMARINDA – Warga suku Dayak akan bersikap tidak memberikan suara alias golput dalam pemilihan kepala daerah Kalimantan Timur pada 26 Mei mendatang, jika dipastikan tidak ada satu pun bakal calon kepala daerah beretnis Dayak yang bisa maju ke pilkada.
Jumlah warga Dayak di Kaltim diperkirakan mencapai 30 persen atau sekitar 700.000 orang, mereka bakal tidak ikut mencoblos dalam Pilkada 2008 mendatang. Ada lima perwakilan pengurus etnis Dayak, Sabtu (16/2) ke Tribun Kaltim, menyampaikan sikap menghadapi Pilgub Kaltim 2008.

Mereka adalah Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim Yulianus Henock, SH, MBA, Ketum LPPDKT dan Cendikiawan Dayak Kaltim, Niki Ukab, Perwakilan dari Pemuda PDKT dan Gerakan Pemuda Pembangunan Perbatasan (GPPP), Taman Jalung, dan Komandan Resort KPAD Samarinda, Minggusri.

Begitu pula dengan Ketua Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) dan Pemuda PDKT (Persekutuan Dayak Kalimantan Tiimur), Abraham Ingan, menyuarakan ini ketika dihubungi lewat telepon.

Yulianus menyatakan suara warga Dayak hanya diberikan kepada partai yang mengusung bakal cagub beretnis Dayak, “Bila tidak ada calon dari etnis Dayak di partai-partai yang mengusung cagub, kami akan serukan kepada seluruh konstituen Dayak untuk tidak ikut pilkada. Kita tidak memilih. Jadi jelas sikap kami!” tutur Yulianus.

Yulianus menyebut nama-nama bakal calon gubernur yang berguguran saat melamar ke partai- partai. Dia menyayangkan tidak ada alasan jelas dibalik bergugurannya para bakal cagub itu. Partai-partai besar, seperti Golkar pun, menyikirkan nama-nama mereka. Sekadar diketahui, nama-nama bakal cagub yang beberapa waktu ini bermunculan seperti Plt Gubernur Kaltim, Yurnalis Ngayoh. Nama-nama mereka kalah populer dibanding bakal cagub lain.

Bahkan nama Ngayoh dikawatirkan bakal terkubur. “Kita sudah tak berharap lagi dari Golkar. Kita tinggal menunggu PDIP saja,” tutur Yulianus.

Cendikia Dayak Kaltim, Aikul Palit, mengungkap di banyak daerah putera daerah selalu ikut serta memimpin daerahnya. “Tetapi Kaltim sebaliknya. Nama-nama beretnis Dayak justru lambat laun kian tenggelam. Papua saja dipimpin warga Papua,” tutur Aikul.

Warga Dayak, tutur Aikul, selama ini cuma menanti. Mereka berharap ada niat baik partai politik mengikutsertakan bakal cagub beretnis Dayak. Kenyataannya, kebanyakan partai dinilai lebih melirik uang dari cagub ketimbang faktor-faktor kondusifitas daerah. “Tidak ada kejelasan. Banyak calon dari Dayak justru berguguran. Padahal banyak yang bersih dan tak terjerat hukum. Apa karena tidak ada uang lantas harus gugur,” tutur Aikul. (dst)

Golput Sumenep Potensial Naik

Rabu, 20 Februari 2008 | 14:32 WIB
SUMENEP, RABU – Jumlah masyarakat di Kabupaten Sumenep, Madura, yang bakal tidak berpartisipasi atau golput pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim Juli 2008, diprediksi meningkat dari Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep, Toha Samadi, Rabu, prediksi naiknya angka golput tersebut karena selain Kabupaten Sumenep mempunyai 125 pulau yang sulit dijangkau bila cuaca buruk, juga jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berkurang dari 2.800 menjadi hanya 1.873 TPS pada Pilgub mendatang.

Pada Pilpres lalu, angka golput di Kabupaten Sumenep mencapai dua persen dari total jumlah pemilih yang mencapai 750 ribu. sedangkan jumlah pemilih pada Pilgub mendatang diprediksi mencapai 850 ribu lebih pemilih, katanya.

“Jika masyarakat di pulau-pulau kecil itu harus menyeberang saat menyalurkan hak pilihnya pada Pilgub dan alat transportasi laut tidak ada karena cuaca buruk, maka kemungkinan besar mereka tidak akan datang ke TPS,” kata Toha.

Meski diakui Toha hal itu bukan satu-satunya penyebab dengan berkurangnya jumlah TPS dan geografis Sumenep akan menaikkan angka golput, namun KPUD setempat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan angka golput tersebut.

“Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan dan perangkat KPUD agar partisipasi masyarakat dalam Pilgub mendatang tetap sesuai dengan harapan,” katanya berjanji.

Kekhawatiran naiknya golput tersebut juga disampaikan tim pemenangan calon Gubernur Jatim, Sutjipto yang disusung PDI Perjuangan, Hunain Santoso.

Menurut Hunain Santoso yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumenep, KPUD harus lebih maksimal menekan angka golput agar pelaksanaan Pilgub benar-benar sesuai dengan harapan semua pihak.

“Saya berupaya agar angka golput di Sumenep lebih ditekan lagi dari Pilpres lalu,” katanya.

Ngayoh: Warga Dayak Jangan Golput
Selasa, 11 Maret 2008 | 10:13 WIB
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Khaidir
SAMARINDA, SELASA- Gubernur Kalimantan Timur yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, Drs Yurnalis Ngayoh MM, meminta warga Dayak di Kaltim tidak golput dalam Pilgub mendatang. Ia meminta warga Dayak tetap memberikan hak pilihnya.

“Saya mendengar warga Dayak akan golput, karena tidak terwakili oleh empat bakal calon gubernur. Saya harap itu tidak terjadi, saya minta warga Dayak jangan golput,” ujar Yurnalis saat membuka Musyawarah Besar II Dewan Adat Dayak Kaltim, di ruang serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Selasa (11/3).

Lanjutnya, sebagai gubernur dan Ketua Dewan ADKT, Ngayoh yakin empat bakal calon gubernur juga memperjuangkan kepentingan rakyat Kaltim, dan warga Dayak termasuk di dalamnya.

“Saya yakin empat bakal calon itu pun memperjuangkan rakyat Kaltim, maka mari sama-sama kita mencoblos, gunakan hak suara kita,” tutur Ngayoh yang dikenal kalem dan lembut itu.

Di Mubes tersebut hadir pula bakal calon gubernur Awang Faroek Ishak dan Wakil Walikota Samarinda yang juga orang Dayak, Sjaharie Jaang.

Mubes akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (12/3). Penutupan Mubes akan digelar di Stadion Sempaja. (*)

Kampus Inginkan Kontrak Politik

Senin, 31 Maret 2008 | 13:05 WIB
JIKA kebetulan singgah di Kampus Institut Teknologi Bandung awal April ini, akan tampak ratusan poster dan baliho pasangan calon terpampang di berbagai sudut kampus. Namun, poster dan baliho itu bukanlah pasangan calon pemimpin Jawa Barat yang akan dipilih pada 13 April 2008.
Atribut itu berasal dari calon untuk pemilihan umum (pemilu) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITB. Suasana sama juga tampak di Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Hiruk pikuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar justru sama sekali tidak terasa di lembaga pencetak intelektual itu. Bagi Aditya Anta (21), mahasiswa ITB asal Bandung, misalnya, pemilu BEM dinilai lebih menarik dibandingkan pilkada Jabar.
”Males ah, hanya janji-janji melulu. Kita tidak dapatkan hal-hal yang riil bagi rakyat,” kata warga Jabar, yang mengaku belum punya gambaran akan memilih pasangan calon gubenur-wakil gubernur mana nanti.
Aditya bisa saja mewakili jutaan pemilih pemula yang tergolong kritis, tetapi riskan apatis dan berpotensi jadi golongan putih (tidak memilih). Hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) pada Februari 2008 menunjukkan, potensi golput dalam Pilkada Jabar sekitar 29 persen dari total pemilih terdaftar 27,9 juta jiwa.
Jumlah pemilih pemula yang berusia 17-22 tahun sekitar 9 juta orang. Pada Pemilu 2004, jumlah golput di Jabar mencapai 20 persen. Mereka didominasi kaum berpendidikan tinggi dan pemilih pemula.
Namun, Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid belum yakin potensi golput dalam Pilkada Jabar bakal disumbangkan pemilih pemula, seperti pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Dia malah memprediksikan kelompok golput itu bakal dilakukan masyarakat Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten atau Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta.
Sebaliknya, mahasiswa mewakili kelompok yang antusias terhadap ajang demokrasi. ”Jika mereka menjadi golput, penyebabnya sosialisasi yang rendah sehingga tidak bisa merespons,” katanya.
Kontrak politik
Sebagai kelompok idealis, mahasiswa memiliki strategi khas memperkuat posisi mereka di kancah pilkada. Dalam dialog publik yang digelar di Kampus Unpad akhir Februari lalu, BEM se-Jabar merumuskan delapan program prioritas di Jabar, antara lain realisasikan pendidikan dasar gratis, pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan pungutan liar.
Mahasiswa meminta delapan program prioritas itu ditandatangani ketiga pasang calon kepala daerah Jabar sebagai kontrak politik. Jika kemudian hari tidak ditepati, calon terpilih itu harus mengundurkan diri secara sukarela.
Dari ketiganya, hanya pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang bersedia menandatanganinya. Sebaliknya, pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Agum Gumelar- Nu’man Abdul Hakim menolak dengan alasan kontrak itu sebagai bentuk penekanan (pemaksaan).
Namun, mahasiswa berpandangan lain. ”Kontrak politik sengaja kami ajukan agar mereka tak hanya mengumbar janji kampanye dan lalu dilupakan begitu saja saat menjabat. Kalau serius, mereka seharusnya tidak perlu takut,” kata Presiden BEM Unpad Reza Fathurrahman.
Mahasiswa menyepakati hanya akan memilih calon yang punya komitmen kuat terhadap janji. ”Inilah yang terpenting. Jika tidak, ya kami tak akan (memilih),” ujar Reza.
Dialog Paguyuban Rektor se-Jabar beberapa waktu lalu menyimpulkan, provinsi itu dihadang banyak masalah, terutama pangan, ekonomi, energi, dan lapangan kerja. Jadi, dibutuhkan program kerja yang riil, realistis, dan berkesinambungan.
Yang perlu ditangani segera, kata Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Nanat Fatah Natsir, adalah kemiskinan. Masalah itu terkait erat dengan kesehatan dan pendidikan. Jumlah warga miskin kini mencapai 25 persen dari 32 juta penduduk Jabar. Namun, komitmen calon kepala daerah untuk menangani masalah itu belum terlihat.
Rektor ITB Djoko Santoso mengatakan, pemerintah harus bersinergi dengan perguruan tinggi dan masyarakat. Sinergi itu yang selama ini belum terlihat di Jabar. Nota kesepahaman yang dibuat hanya menjadi macan kertas.
”Percuma kalau bertepuk sebelah tangan. Menawarkan (hasil penelitian), tetapi tidak antusias disikapi,” kata Ketua Forum Rektor Indonesia ini.
Kini, di Jabar beroperasi sekitar 432 perguruan tinggi swasta serta delapan perguruan tinggi negeri dan kedinasan. Diselorohkan Nanat Fatah, dengan satu komando saja, potensi besar itu mampu digerakkan. (Yulvianus Harjono)
Warga Cirebon Ancam Golput

Selasa, 1 April 2008 | 22:01 WIB
CIREBON, SELASA- Penipuan beras murah yang menimpa ribuan warga Kota Cirebon berbuntut panjang. Ribuan warga yang merasa tertipu mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum jika uang mereka tak kembali. Mereka juga menuntut tim sukses Danny-Iwan ikut bertanggungjawab karena dengan adanya nama pasangan itu di papan penjualan beras murah, warga percaya dan mau menyerahkan uang terlebih dulu.
Ribuan warga ini, pada Selasa (1/4), berdemonstrasi hingga siang. Mereka awalnya mendatangi kantor Balaikota, dan kemudian ke Gedung DPRD Kota Cirebon untuk meminta dukungan wakil rakyat dan mengadukan nasib mereka.
“Saya orang miskin, begitu ada beras murah saya utang sana sini untuk bisa nebus beras, tapi ternyata uangnya malah dibawa lari,” kata Yati Sawer, warga cangkol selatan yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijit. Ia mengaku hanya mengambil satu karung, namun harga satu karung yang ia setorkan atau Rp 63.000 baginya sangat berarti.
Kerugian yang lebih besar dialami Rohani. Ia menyetorkan uang untuk 15 karung beras, namun kini berasnya tak pernah sampai. Padahal beras itu akan digunakan untuk kebutuhan pernikahan saudaranya.
Masyarakat awalnya tertarik dengan penjualan beras murah di beberapa titik rumah warga, di kota Cirebon. Penjualan beras itu mencatut nama pasangan cagub-cawagub Jabar Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana. Mereka diminta menyerahkan fotokopi KTP dan uang terlebih dahulu, baru kemudian mendapatkan barang. Pada periode pembagian pertama dan kedua, warga mendapatkan beras dengan lancar, namun periode selanjutnya beras tak kunjung datang.
Setidaknya sampai saat ini ada 4.900 warga yang mengaku tertipu. Mereka menyetorkan uang namun sampai sekarang tidak mendapatkan barang. Total nilai uang dari warga diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar.
Edi Suripno wakil ketua DPRD dan Setiawan anggota Komisi A menyatakan tidak mungkin menggunakan uang APBD untuk menutup kerugian masyarakat tersebut, karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. “Kalau dipaksakan walikota dan wakil walikota harus bertanggungjawab dan bisa dipenjara karena dianggap menyimpangkan dana,” kata Edi.
Ade Anwar Sham, Ketua DPD P Golkar Kota Cirebon ketika berdialog dengan warga menyatakan bahwa partai Golkar termasuk pasangan calon Danny dan Iwan ikut menjadi korban dalam kasus tersebut. “Ini kampanye gelap, mencatut nama calon gubernur untuk mengelabui masyarakat miskin,” ujar Ade.

Capai 75 persen, Partisipasi Pilgub Rendah

Minggu, 13 April 2008 | 19:10 WIB
CIREBON, MINGGU – Lembaga pemantau Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat yakni Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) , menyatakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jabar di Kabupaten Cirebon hanya mencapai 75% atau tidak lebih dari 1.130.910 dari 1.507.880. Dengan demikian, sekitar 376.970 warga tidak menggunakan hak pilihnya. Perhitungan itu berdasarkan pantuan JPPR di berbagai TPS di Kabupaten Cirebon dalam pemungutan suara pada hari ini.
Muhammad Jamaluddin, Juru Bicara JPPR menyatakan dari data itu bisa dilihat bahwa secara garis besar, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Cirebon tergolong rendah. Ini terkait dengan apatisme masyarakat terhadap Pilgub dan sosialisasi KPUD terkait dengan proses dan tahapan dalam Pilkada yang tidak banyak menyentuh ke masyarakat.
“Dalam hal ini JPPR menilai KPUD telah gagal dalam menyelenggarakan Pilkada kali ini dalam hal mendorong partisipasi politik rakyat,” kata Jamaluddin.
Hal yang sama diungkapkan PRA Arief Natadiningrat, anggota DPD Partai Golkar, yang juga putra mahkota Keraton Kasepuhan Cirebon. Menurut Arief yang memantau di 15 TPS di Kabupaten dan Kota Cirebon, warga sebagian besar tidak mengenal calon gubernur dan wakil gubernur yang sedang memperebutkan suara rakyat. Warga hanya mengenal Dede Yusuf, yang merupakan artis. Arief menduga, karena terkenal itulah Ahmad heryawan dan Dede Yusuf bisa memenangkan suara di berbagai TPS tersebut.

Surat Suara Didistribusikan Lebih Dulu

Jumat, 4 April 2008 | 00:01 WIB
KPU Sumut kembali mengubah rencana distribusi logistik pilkada. Jika sebelumnya KPU Sumut merencanakan mengirim semua jenis logistik pilkada dalam satu kali pengiriman, rencana ini berubah dengan mengirim terlebih dulu surat suara ke KPU kabupaten/kota. Menurut Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution, surat suara dianggap logistik paling penting sehingga mendapatkan prioritas pertama untuk dikirimkan. Berikutnya, KPU Sumut baru mengirim logistik pilkada lainnya dalam satu pengiriman, yakni tinta, formulir, kartu pemilih, dan segel. ”Surat suara sudah kami distribusikan ke 28 KPU kabupaten/kota. Bahkan, berdasarkan laporan petugas sekretariat, surat suara untuk KPU Kabupaten Nias dan Nias Selatan telah sampai. Sekarang kami tinggal mengirim logistik pilkada lainnya. Dalam dua hari ke depan, seluruh logistik telah sampai di seluruh KPU kabupaten/kota,” ujarnya. (BIL)
Hidayat Imbau Masyarakat Tidak Golput
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Kamis (3/4), mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Sumatera Utara tanggal 16 April mendatang. ”Masyarakat Sumatera Utara diharapkan tidak golput, tetapi menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS (tempat pemungutan suara) pada hari pemilihan,” kata Hidayat yang menghadiri kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho di Lapangan Gajahmada. Gatot merupakan Ketua PKS DPW Sumatera Utara. Tentang pilihan kepala daerah, Hidayat menyerahkan ke massa pendukung. ”Sudah tahu kan siapa yang harus dipilih,” ucap dia. (ART)

Forum Perempuan Datangi Calon Gubernur
Para aktivis perempuan di Sumatera Utara yang tergabung dalam Forum Perempuan Sumatera Utara mendatangi pasangan calon gubernur. Hingga Kamis (3/4), dua pasangan calon sudah ditanya perihal komitmen mereka kepada perempuan, yakni pasangan Samsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho dan Wahab Dalimunthe-Romo Safii. ”Kami masih menunggu konfirmasi pasangan calon lain,” kata Veriyanto, penggiat Forum Perempuan Sumut. Dua calon yang sudah didatangi, kata Veriyanto, belum berpihak pada perempuan, hanya memberikan ”kesan” seolah-olah memperjuangkan perempuan. Sabtu (5/4) nanti, Forum Perempuan Sumut akan menggelar aksi di Tugu SIB, Jalan Gatot Subroto, Medan. Mereka akan membacakan rekomendasi Forum Perempuan Sumut dalam pilkada.

Golput Diperkirakan Meningkat
Selasa, 8 April 2008 | 13:10 WIB
JUMLAH pemilih di Jawa Barat yang tak menggunakan haknya pada hari pencoblosan pemilihan gubernur pada 13 April 2008 diperkirakan sekitar 31 persen. Jumlah itu meningkat dibandingkan pada pemilihan umum legislatif 2004 sebanyak 28 persen.
Demikian dikatakan Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis Husin Yazid, Senin (7/4) di Bandung. Sebagian besar dari pemilih itu adalah warga komuter di daerah yang berbatasan dengan Jakarta, yaitu Depok, Bekasi, dan Bogor. Jumlah pemilih di Jabar sekitar 27,9 juta orang.
“Mereka tinggal di perbatasan, tapi kerja di Jakarta. Jadi, merasa bisa hidup dari sana. Warga yang heterogen juga membuat tingkat partisipasi sangat rendah,” kata Husin.
Artinya, banyak warga pendatang, seperti dari Sumatera, dan Kalimantan, yang tinggal di daerah tersebut. Dampaknya, rasa memiliki Jabar tidak sekuat penduduk asli. Menurut dia, tingkat partisipasi yang rendah itu bukan akibat rendahnya kepercayaan terhadap calon.
Jumlah warga komuter di Depok, Bekasi, dan Bogor sekitar 5 juta orang. Di daerah itu tingkat golputnya saja diprediksi mencapai 34 persen.
Husin mengatakan, kampanye baik dari sisi jenis, isi, dan sebagainya cenderung tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Sebab, warga umumnya sudah menjatuhkan pilihan sebulan sebelum pencoblosan.
Partisipasi pemilih yang rendah itu merupakan hasil survei beberapa kali. Survei pertama dilakukan pada 5-25 Februari 2008 dengan hasil sekitar 29 persen pemilih tidak akan menggunakan haknya. Survei terakhir dilakukan pada 28 Maret-6 April, yang menunjukkan peningkatan jumlah mencapai 31 persen. Verifikasi pemantau
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar telah memverifikasi dan memvalidasi 11 dari 12 lembaga yang mengajukan diri sebagai pemantau pemilihan gubernur (pilgub).
Anggota KPU Jabar, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, dari 11 lembaga independen yang telah divalidasi, terdapat sekitar 3.000 sukarelawan yang akan turun di 26 kabupaten/kota. “Ada satu lembaga mengundurkan diri karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan KPU Jabar,” katanya.
Kesebelas lembaga itu adalah Badan Pekerja Daerah Front Persatuan Nasional Jabar, Komite Independen Pemantau Pemilu, Jaringan Pemilih Pendidikan untuk Rakyat (JPPR), Lembaga Jaringan Isu Publik, Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia Jabar, Komite Masyarakat Peduli Pemilu Indonesia, National Election Institute, Kaukus Pemuda dan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Universitas Pasundan, Center of Media Students, dan Forum Peduli Masyarakat. Hanya JPPR yang menurunkan hingga 2.500 sukarelawan, sedangkan lainnya ratusan sukarelawan, tuturnya. (bay/A15)

Golput di Depok Diperkirakan akan Tinggi

Rabu, 9 April 2008 | 12:21 WIB
DEPOK, RABU – Jumlah golput dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat pada 13 April di Kota Depok diperkirakan tinggi mencapai 35 persen, karena kurangnya sosialisasi kepada warga.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPD PAN Depok, Hasbullah Rahmat, di Depok, Rabu menanggapi kemungkinan banyaknya golput pada Pilgub Jabar. Golput pada Pilkada Kota Depok tahun 2005 lalu mencapai 42,05 persen.

Menurut Hasbullah, warga Depok yang mempunyai hak pilih sebanyak 957.732 pemilih. Namun dengan kurangnya sosialisasi, bisa jadi sekitar 35 persen tidak memberikan suaranya.

Ia mengatakan tingginya angka golput karena KPUD tidak mampu menyadarkan masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Begitu juga dengan partai pengusung, telah gagal menyadarkan warga.

“Bila golput mencapai 35 persen atau lebih, partai pengusung juga gagal menyadarkan warga Depok,” tegasnya. Untuk itu, kata dia, dengan sisa waktu yang masih ada KPUD Depok hendaknya mencari formula sosialisasi yang tepat sasaran. Misalnya dengan mengajak semua stakeholder duduk bersama dan menyebarkan informasi kepada warga di masing-masing wilayah.

“Undang semua stakeholder dan meminta mereka memberitahukan kepada warga. Misalnya pemberitahuan pada saat sholat Jumat atau pengajian-pengajian. Termasuk para guru untuk memberitahukan kepada muridnya,” tandas Hasbullah.

Hal senada dikatakan Ketua DPD PKS Kota Depok, Mujtahid Rahman Yadi, bahwa pilgub Jabar masih kurang disosialisasikan.

“Warga-warga di perkampungan, misalnya Cimanggis dan Sawangan, banyak yang belum tahu soal pilgub Jabar,” katanya.

“Ironisnya, kata Yadi, di perkantoran Jalan Margonda, juga banyak yang belum mengetahui soal kandidat Pilgub Jabar.

“Hasil survey PKS Depok, di perkantoran Jalan Margonda, banyak yang tahu jadwal Pilgub. Kandidat yang dikenal hanya Dede Yusuf yang notabene artis,” katanya. (ANT)

ABI
Sumber : ANT

Hade Minta Warga Jangan Golput

Rabu, 9 April 2008 | 14:34 WIB
BANDUNG, SELASA – Hidayat Nur Wahid, juru kampanye nasional pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade), mengatakan, sudah saatnya Jabar menghadirkan pemimpin baru yang berkualitas dan adil. Oleh karena itu, masyarakat harus turut berperan aktif menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan, 13 April mendatang.
“Jangan mencederai pesta rakyat dengan tidak menggunakan hak pilih. Saya juga mengimbau agar jangan sampai aparat mendikte atau melarang masyarakat Jabar memilih calon tertentu,” kata Hidayat di hadapan puluhan ribu pendukung Hade yang memadati Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Selasa (8/4). Ikut hadir antara lain Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tiffatul Sembiring, fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional Kusmanto, dan Bapilu PAN Uum Syarif Usman. Agum di Cirebon
Pada hari yang sama, pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim berkampanye di Kabupaten dan Kota Cirebon. Ribuan orang menghadiri kampanye tersebut.
Agum mengawali kampanyenya di Lapangan Kesenden, Kota Cirebon, pada siang hari dan kemudian melanjutkannya di Lapangan Plumbon, Kabupaten Cirebon, pada sore hari. Sebelumnya, dia mengunjungi Pondok Pesantren Buntet di Astanajapura, Kabupaten Cirebon.
Dalam kampanye tersebut Agum tidak lagi membeberkan program dan janji-janjinya seperti pada kampanye sebelumnya. Ia lebih fokus berbicara tentang pencoblosan dan komitmen pendukungnya untuk memilih pasangan nomor dua tersebut. “Ingat, kalau ada yang mau ngasih uang, uangnya diambil, coblosnya tetap nomor dua ya,” kata Agum kepada pendukungnya yang didominasi warna merah.
Selebihnya, kampanye dimeriahkan nyanyian artis Ibu Kota seperti Ikke Nurjanah dan Iis Dahlia. Tidak ketinggalan, istrinya, Linda Amaliasari, dan menantunya, Taufik Hidayat, pun ikut berkampanye. Alokasi anggaran
Dalam kampanye di Lapangan Gasibu, pasangan Hade juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar, pembangunan jalan dan irigasi Rp 200 miliar, dan operasi pasar Rp 50 miliar per tahun. Dalam bidang kesehatan pasangan itu berencana menganggarkan pengembangan dan revitalisasi posyandu kesehatan ibu, anak, dan lansia sebesar Rp 50 miliar per tahun.
Dalam kampanye, istri beserta ibu Dede Yusuf, Sendy Yusuf dan Rahayu Effendi, turut memberikan orasi. “Angka kematian ibu melahirkan di Jabar sangat besar. Karena itu, pasangan Hade akan memberikan perhatian khusus pada kesehatan ibu dan anak,” ujar istri Ahmad Heryawan, Netty Prasetyani.
Tak kalah dengan istri Heryawan, istri Dede menegaskan, pasangan Hade akan melindungi dan membela perempuan serta anak-anak di Jabar.
Kampanye pasangan Hade di Lapangan Gasibu berlangsung pukul 09.30-16.00. Sekitar pukul 14.00, lokasi itu diguyur hujan lebat, tetapi sebagian besar massa tetap berada di lapangan mendengarkan orasi kedua kandidat.
Sebelum melakukan kampanye di Lapangan Gasibu, pasangan Hade melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, antara lain sentra rajut di Binongjati dan bertemu tokoh benjang di Pasar Ujungberung. (A01/NIT)

Hari Ini Jawa Barat Memilih…

Minggu, 13 April 2008 | 07:35 WIB
JAKARTA, MINGGU – Hari ini, Minggu (13/4), 27,9 juta masyarakat Jawa Barat melaksanakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi. Ada tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung memperebutkan suara untuk memimpin Jawa Barat 2008-2013..

Pasangan Nomor 1 adalah incumbent Danny Setiawan – Iwan Sulandjana (DAI) yang diusung Partai Golkar dan Demokrat. Pasangan Nomor 2 adalah pasangan Agum Gumelar – Num’man Abdul Hakim (AMAN) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, pasangan Nomor 3 adalah Ahmad Heryawa – Dede Yusuf (HADE) jagoan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pilkada Jawa Barat hari ini seperti perang bintang. Mereka yang bertarung bukanlah muka-muka asing bagi masyarakat parahyangan. Iwan Sulandjana yang mendampingi incumbent Danny Setiawan adalah mantan Pangdam III Siliwangi periode 2003-2005.

Sementara, Agum Gumelar yang pensiunan jenderal bintang empat pernah menjabat sebagai menteri perhubungan di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Hamzah Haz dalam pemilu 2004.

Selanjutnya, pasangan terakhir pun memiliki bintangnya. Siapa yang tidak kenal Dede Yusuf atau Yusuf Macan Effendi? Mantan bintang sinetron dan presenter itu kini meniti karir politiknya di parlemen dari PAN. Di Jawa Barat ia ingin meretas karir birokratnya.

Siapakah diantara para bintang ini yang akan memilih Jawa Barat, kita tunggu saja. Anda dapat mengikuti perkembangan perolehan suara melalui penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan litbang Kompas di situs ini.

MBK

Mahasiswa di Depok Banyak Golput
Minggu, 13 April 2008 | 11:47 WIB
DEPOK, MINGGU – Ketua RW 3 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Depok, Haji Sukanda mengeluhkan partisipasi para mahasiswa yang tinggal di wilayahnya. Banyak mahasiswa berasal dari luar kota Depok yang tinggal di rumah kost di RW 3 karena lokasinya yang dekat dengan dua lembaga pendidikan ternama, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma.

“Anak kost banyak yang nggak milih tuh, padahal ada juga KTP-nya yang udah pindah tapi tetep aja cuek. Yang dari Sumedang, Cirebon, juga harusnya punya kartu undangan,” ujarnya di Depok, Minggu (13/4).

Sumiati, istri Sukanda mengatakan seharusnya anak-anak kost itu bisa saja pulang ke rumahnya untuk mengambil undangan untuk memilih, namun ada saja kendalanya, terutama ongkos. “Ya mereka bilang, ngapain ngambil lagi ke rumah, ongkosnya aja udah berapa. Lagian kalau pulang hari ini, besok pan udah masuk kuliah lagi,” ujar istri Kepala RW ini sambil tertawa.

LIN

Artis Berkibar di Tiga TPS Sukmajaya Depok

Minggu, 13 April 2008 | 14:37 WIB
DEPOK, MINGGU – Calon gubernur Heryawan dan pasangannya Dede Yusuf yang merupakan salah satu aktor terkenal Indonesia menang di tiga TPS di perumahan Griya Depok Asri Sukmajaya yaitu di TPS 71, 72 dan 73. Di TPS 72, pasangan yang dikenal dengan Hade ini menang dengan perolehan 83 suara mengalahkan kandidat pasangan yang lain, Danny-Iwan dengan jumlah 33 suara dan Agum-Numan yang memperoleh 50 suara. Suara golput berjumlah empat suara.

Namun, perolehan ini masih ditunda sementara karena terjadi selisih satu suara dengan jumlah kertas suara yang dihitung sebelumnya yang berjumlah 171 kertas. Total dari penghitungan suara yang dilakukan adalah 170 suara. Namun harus diakui, selisih suara ini tak akan mempengaruhi kemenangan Hade di TPS ini. Sampai berita ini diturunkan, Panitia Pemungutan Suara TPS 72 masih melakukan penghitungan ulang di depan para saksi.

Sementara itu, di TPS lain yang juga berada di lokasi Griya Depok Asri, yaitu TPS 71 dan 73, berdasarkan penghitungan suara yang telah selesai sebelumnya, menurut salah satu keterangan warga yang datang ke TPS 72, Hade menang di kedua TPS tersebut. Di TPS 71, Hade menang dengan perolehan 59 suara, menang tipis dari pasangan Agum-Numan. Hade menang telak di TPS 73 dengan perolehan 83 suara dari pasangan Agum-Numan yang memperoleh 29 suara dan pasangan Danny-Iwan dengan 14 suara.

Mahasiswa di Depok Banyak Golput

Minggu, 13 April 2008 | 11:47 WIB
DEPOK, MINGGU – Ketua RW 3 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Depok, Haji Sukanda mengeluhkan partisipasi para mahasiswa yang tinggal di wilayahnya. Banyak mahasiswa berasal dari luar kota Depok yang tinggal di rumah kost di RW 3 karena lokasinya yang dekat dengan dua lembaga pendidikan ternama, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma.

“Anak kost banyak yang nggak milih tuh, padahal ada juga KTP-nya yang udah pindah tapi tetep aja cuek. Yang dari Sumedang, Cirebon, juga harusnya punya kartu undangan,” ujarnya di Depok, Minggu (13/4).

Sumiati, istri Sukanda mengatakan seharusnya anak-anak kost itu bisa saja pulang ke rumahnya untuk mengambil undangan untuk memilih, namun ada saja kendalanya, terutama ongkos. “Ya mereka bilang, ngapain ngambil lagi ke rumah, ongkosnya aja udah berapa. Lagian kalau pulang hari ini, besok pan udah masuk kuliah lagi,” ujar istri Kepala RW ini sambil tertawa.
Selebaran Ajak Golput Beredar Luas

Selasa, 15 April 2008 | 20:17 WIB
STABAT, SELASA – Jumlah pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Sumatera Utara kali ini dikhawatirkan menurun. Hal ini terkait dengan maraknya selebaran yang berisi ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih atau yang biasa disebut golput.
Kepala Bagian Hukum dan Humas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Langkat Mirzal, mengatakan hal itu ketika ditemui di kantornya, Selasa (15/4).
Mirzal mengatakan, dalam beberapa hari terakhir menjelang pemungutan suara, marak beredar selebaran gelap yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam selebaran itu, kata Mirza, masyarakat diajak untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena seluruh kandidat calon gubernur telah melakukan tindak pidana korupsi.
Lebih lanjut dia menjelaskan, selebaran itu disebarluaskan oleh sekelompok orang pada malam hari. Kelompok itu, kata Mirzal, mulai dari Stabat, ibukota Kabupaten Langkat, sampai ke wilayah perbatasan Sumatera Utara bahkan hingga Nanggroe Aceh Darussalam. “Sampai sekarang belum tertangkap yang menyebarluaskan selebaran-selebaran itu, ” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 65 persen dari total jumlah pemilih sekitar 650.000 orang. Jumlah itu, katanya, menurun dibandingkan pemilihan umum 1999.
Untuk mengantisipasi penurunan jumlah pemilih, kata Mirzal, KPUD bersama dengan dinas informasi dan komunikasi Pemkab Langkat melakukan upaya sosialisasi dengan datang ke desa-desa di sekitar kota dan pelosok kabupaten agar warga tetap menggunakan hak pilihnya.

Angen-angen Mereka Memilih Golput

Jumat, 18 April 2008 | 14:40 WIB
Dalam pendapa yang teduh itu, Takmad (75), pemimpin Dayak Losarang, bersama kerabat dan anak-anaknya tampak duduk santai menikmati hari Minggu (13/4) yang cerah. Dia dan dua laki-laki lainnya, yang sama-sama bertelanjang dada, menyilakan dengan ramah siapa saja yang datang ke tempat tinggal mereka.
Sekitar 300 meter ke arah utara dari rumah mereka, petugas Panitia Pemungutan Suara di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, tampak sibuk. Warga desa yang bergantian mencoblos di tempat pemungutan suara tidak memengaruhi aktivitas santai mereka. Warga Dayak Losarang ini memilih untuk tidak memilih alias golongan putih (golput).
“Kami tidak memilih karena ngaji rasa atau kasihan semuanya. Prinsipnya, keadilan bagi semua calon yang ada,” ujar Takmad, menggunakan bahasa dan dialek Indramayu yang kental.
Dikatakan, setiap calon punya hak untuk dipilih, tetapi jika salah satu dipilih, berarti yang lain pasti iri. Demi rasa keadilan, tidak usah dipilih semuanya. Itu sebabnya sekitar 100 masyarakat Dayak Losarang di Indramayu tak ambil bagian dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2008 ini.
“Di rumah ini paling tidak ada 10 anggota keluarga yang usianya sudah dewasa, tapi semuanya tidak ikut memilih,” ujar Tinuryati (30), putri Takmad yang bekerja sebagai pedagang.
Sikap abstain atau memilih tak mencoblos rupanya sebuah bentuk protes halus masyarakat Dayak Losarang atau juga dikenal dengan nama Dayak Hindu Buddha Bumi Segadu Indramayu terhadap jalannya pemerintahan di Jabar. Menurut mereka, pemerintah daerah selama ini tak pernah tuntas berpihak kepada masyarakat miskin atau masyarakat lemah.
Orang kecil semakin ditindas pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Bahkan, janji yang diobral sebelum menjadi pejabat tak direalisasikan saat duduk di kursi empuk kepemimpinan.
“Makanya, kami memilih untuk tidak memilih. Belum tentu yang dipilih akan bagus. Sejak pemilihan presiden tahun 2004, suku Dayak Indramayu ini tidak pernah memilih. Tetapi, baru sekarang saja orang-orang tahu dan media memberitakan,” ujar Tinuryati, menambahkan omongan ayahnya. Tidak punya KTP
Tinuryati mengakui, warga Dayak Losarang memang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) karena tidak jelasnya identitas agama yang mereka anut. Menurut dia, kaum Dayak Losarang tidak menganut agama Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Keyakinan mereka kepada Sang Pencipta lebih berbentuk aliran kepercayaan. Mereka pun menolak saat diminta memilih salah satu agama untuk dicantumkan di KTP.
“Karena kami tidak mencantumkan agama yang pasti di KTP, dan kami juga tidak mau kalau asal saja mencantumkan salah satu agama yang tidak kami yakini di KTP itu,” kata Tinuryati.
Selama ini status agama atau kepercayaan yang mereka yakini selalu menjadi api yang dipatik pihak-pihak tak bertanggung jawab, termasuk pemerintah daerah setempat. Karena itu, rasa percaya mereka terhadap pemerintah daerah pun berangsur pupus. Jadi, untuk apa memilih? (Timbuktu Harthana)

Harthana, Timbuktu

Golput Lebih Banyak Dibanding Pemilih Tak Terdaftar
Selasa, 22 April 2008 | 19:14 WIB
MEDAN, SELASA – Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap namun tak menggunakan haknya atau golput diduga jauh lebih banyak dibanding pemilih yang tak terdata dalam daftar pemilih tetap. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Sosialisasi dan Kampanye Turunan Gulo, jika melihat angka partisipasi pemilih dibanding jumlah daftar pemilih tetap, jumlah mereka yang sengaja tak menggunakan haknya jauh lebih banyak, dibanding pemilih yang memang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap.
“Kalau kita melihat DPT (daftar pemilih tetap) pilkada Sumut sebanyak 8,4 juta, sementara angka partisipasi pemilih diperkirakan 5 juta, maka ada sekitar 3,4 juta yang tak menggunakan hak pilihnya atau sengaja golput. Logikanya tentu, jumlah yang golput ini lebih banyak dibanding mereka yang tak terdata dalam DPT. Kan jumlah total penduduk Sumut sekitar 12 juta, jadi enggak mungkin kalau 3,6 juta merupakan pemilih yang tak terdata dalam DPT,” ujar Turunan di Medan, Selasa (22/4).
Menurut Turunan, dari hasil evaluasi serta diskusi dengan beberapa anggota KPU kabupaten/kota, KPU Sumut menilai ada lima faktor atau jawaban terkait rendahnya angka partisipasi politik dalam pilkada Sumut. Yang pertama karena masyarakat sudah apatis. Seperti di Nias Selatan, saat saya tanya ke beberapa penduduk di sana, mereka menjawab, lebih menguntungkan datang ke ladang dibanding ke TPS (tempat pemungutan suara). Kalau datang ke TPS masyarakat sudah merasa calon gubernur tidak terlalu bisa membawa perubahan dalam kehidupan mereka, katanya.
Faktor kedua menurut Turunan adalah kejenuhan masyarakat karena sudah berkali-kali mengalami pilkada. Di Sumut saja sudah ada 21 daerah yang menggelar pilkada langsung. Sebelumnya tahun 2004 mereka sudah mengikuti pemilu legislatif, pemilu Presiden putaran pertama dan kedua. Sekarang ditambah lagi pilkada Sumut. Barangkali pilkada Sumut ini dianggap sebagai rutinistas yang membosankan. Di pilkada kabupaten/kota saja, tingkat partisipasinya rendah, apalagi sekarang pemi lihan gubernur yang relatif tak terlalu dekat dengan kepentingan masyarakat. Jadi tingkat partisipasinya wajar kalau lebih rendah dibanding pilkada kabupaten/kota, ujar Turunan.
Rendahnya partisipasi politik dalam pilkada Sumut lanjut Turunan juga dipengaruhi oleh amburadulnya manajemen pendataan pemilih. Amburadulnya pendataan pemilih ini jawaban ketiga atas pertanyaan mengapa partisipasi politik dalam pilkada ini sangat rendah, katanya.
Menurut Turunan, kesalahan soal amburadulnya pendataan merupakan kesalahan kolektif, pemerintah daerah maupun KPU sebagai penyelenggara. Harus diakui KPU Sumut juga salah dalam manajemen pendataan pemilih , terutama dalam soal distribusi logistik berupa kartu pemilih. Kalau kartu pemilih ini bisa didistribusikan tiga minggu sebelum pilkada, tentu masyarakat yang tak kebagian kartu pemilih, bisa leb ih disosialisasikan, bahwa mereka bisa menggunakan haknya asal mereka terdata dalam DPT. “Ini yang mengakibatkan banyaknya ghost voter, pemilih-pemilih yang tak jelas,” ujarnya.
Faktor keempat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik kata Turunan adalah waktu dan tempat kampanye masing-masing pasangan calon yang sangat terbatas. “Terbatasnya masa kampanye dan tempatnya mengurangi gairah masyarakat untuk memilih,” katanya.
Faktor terakhir kata Turunan adalah kurang maksimalnya sosialisasi pilkada Sumut. Selaku orang yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi pilkada, saya juga mengakui masih belum maksimal. Meski harus juga diakui, bahwa faktor ini belum tentu juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi politik. Buktinya di kota-kota besar seperti Medan, Binjai hingga Pematang Siantar yang sosialisasinya lebih gencar, partisipasi politiknya jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Nias Selatan atau Mandaling Natal yang sosialisasinya termasuk kurang gencar, kata Turunan.

Khaerudin
Sumber : KOMPAS

Golput Lebih Banyak Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik dalam Pilkada Sumut
Rabu, 23 April 2008 | 00:10 WIB
Medan, Kompas – Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi tidak menggunakan haknya atau golput diduga jauh lebih banyak dibanding pemilih yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan berbagai hal, mulai dari pendataan hingga sosialisasi pemilih.
Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Sosialisasi dan Kampanye Turunan Gulo, jika melihat angka partisipasi pemilih dibanding jumlah daftar pemilih tetap, jumlah mereka yang sengaja tidak menggunakan haknya jauh lebih banyak dibanding pemilih yang memang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap.
”Kalau kita melihat DPT (daftar pemilih tetap) Pilkada Sumut sebanyak 8,4 juta, sementara angka partisipasi pemilih diperkirakan lima juta, maka ada sekitar 3,4 juta yang tak menggunakan hak pilihnya atau sengaja golput. Logikanya tentu jumlah yang golput ini lebih banyak dibanding mereka yang tak terdata dalam DPT. Kan, jumlah total penduduk Sumut sekitar 12 juta, jadi enggak mungkin kalau 3,6 juta merupakan pemilih yang tak terdata dalam DPT,” ujar Turunan di Medan, Selasa (22/4).
Menurut Turunan, dari hasil evaluasi serta diskusi dengan beberapa anggota KPU kabupaten/ kota, KPU Sumut menilai ada lima faktor atau jawaban terkait rendahnya angka partisipasi politik dalam Pilkada Sumut.
”Yang pertama, karena masyarakat sudah apatis. Seperti di Nias Selatan, saat saya tanya ke beberapa penduduk di sana, mereka menjawab lebih menguntungkan datang ke ladang dibanding ke TPS (tempat pemungutan suara). Kalau datang ke TPS, masyarakat sudah merasa calon gubernur tidak terlalu bisa membawa perubahan dalam kehidupan mereka,” katanya.
Faktor kedua, menurut Turunan, adalah kejenuhan masyarakat karena sudah berkali-kali mengalami pilkada. ”Di Sumut saja sudah ada 21 daerah yang menggelar pilkada langsung. Sebelumnya, tahun 2004, mereka sudah mengikuti pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama dan kedua. Sekarang ditambah lagi Pilkada Sumut. Barangkali Pilkada Sumut ini dianggap sebagai rutinitas yang membosankan. Di pilkada kabupaten/kota saja, tingkat partisipasinya rendah, apalagi sekarang pemilihan gubernur yang relatif tak terlalu dekat dengan kepentingan masyarakat. Jadi tingkat partisipasinya wajar kalau lebih rendah dibanding pilkada kabupaten/kota,” ujar Turunan.
Rendahnya partisipasi politik dalam Pilkada Sumut, lanjut Turunan, juga dipengaruhi oleh amburadulnya manajemen pendataan pemilih. ”Amburadulnya pendataan pemilih ini jawaban ketiga atas pertanyaan mengapa partisipasi politik dalam pilkada ini sangat rendah,” katanya.
Menurut Turunan, kesalahan soal amburadulnya pendataan merupakan kesalahan kolektif, pemerintah daerah dan KPU sebagai penyelenggara. ”Harus diakui, KPU Sumut juga salah dalam manajemen pendataan pemilih, terutama dalam soal distribusi logistik berupa kartu pemilih. Kalau kartu pemilih ini bisa didistribusikan tiga minggu sebelum pilkada, tentu masyarakat yang tak kebagian kartu pemilih bisa lebih disosialisasikan bahwa mereka bisa menggunakan haknya asal mereka terdata dalam DPT. Ini yang mengakibatkan banyaknya ghost voter, pemilih-pemilih yang tak jelas,” ujarnya.
Faktor keempat yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik, kata Turunan, adalah waktu dan tempat kampanye masing-masing pasangan calon yang sangat terbatas.
Faktor terakhir, kata Turunan, adalah kurang maksimalnya sosialisasi Pilkada Sumut.
”Selaku orang yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi pilkada, saya juga mengakui masih belum maksimal. Meski harus juga diakui bahwa faktor ini belum tentu juga ikut memengaruhi rendahnya partisipasi politik. Buktinya, di kota-kota besar seperti Medan, Binjai, hingga Pematang Siantar, yang sosialisasinya lebih gencar, partisipasi politiknya jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Nias Selatan atau Mandaling Natal,” kata Turunan. (BIL)

Pro-Kontra Pemilu Hari Minggu

Jumat, 9 Mei 2008 | 14:07 WIB
JAKARTA, JUMAT-Jadwal pelaksanaan pemilu legislatif, 5 April 2009, yang bertepatan dengan hari Minggu kembali mendapat sorotan. Kali ini, jadwal itu diipertanyakan ketepatannya oleh pimpinan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Stefanus Roy Rening. Ia mengatakan, Komisi Pemilihan Umum harusnya berpikir ulang untuk menetapkan jadwal pemilu pada hari yang digunakan salah satu umat beragama beribadah.
“Saya pikir akan terlalu riskan terhadap partisipasi politik umat jika pemilu tetap digelar 5 April (hari Minggu) karena pada hari itu mereka sedang pergi ke gereja. Bisa dibayangkan apakah pemilu di NTT atau di Papua berjalan lacar karena semua petugasnya pergi ke gereja. Ini yang perlu diperhatikan KPU,” ujar Roy Rening saat menyerahkan berkas partainya untuk diverifikasi KPU di kantor KPU pusat, Jakarta, Jumat (9/5) pagi.
Seperti diketahui, KPU sudah menyusun dan menetapkan tahapan-tahapan Peyelenggaraan Pemilu 2009 melalui Keputusan KPU No 9/2008. Berdasarkan keputusan tersebut, pemungutan suara anggota DPR/DPRD dan DPD 2009 akan dilaksanakan pada hari Minggu, 5 April 2009. Ketua KPU Abdul Hafiz menegaskan bahwa jadwal pemilu ditetapkan pada 5 April 2009 dengan penafsiran bahwa UU Pemilu menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Artinya, jika Pemilu 2004 dilaksanakan 5 April, Pemilu 2009 juga digelar 5 April.
Namun, Roy Rening meminta KPU lebih bijaksana dalam menafsirkan UU Pemilu tersebut. Ia mengatakan, akan lebih baik jika jadwal Pemilu Legislatif 2009 dimajukan atau dimundurkan sehari. “Bisa hari Sabtu atau Senin. Itu pilihan dan saya kira tidak akan mengganggu substansi UU. KPU harus mempertimbangkan bijaksana karena bangsa ini masyarakatnya plural. Bayangkan kalau 5 April nanti pas Idul Fitri, masa kita pemilu juga. Saya juga akan marah karena teman-teman saya yang Muslim akan kurang kekhidmatannya dalam mengikuti pemilu,” sambung Roy.
Sebelumnya, DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) meminta KPU mengkaji ulang jadwal Pemilu 2009. PDS khawatir sebagian pendukung partainya tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu karena menjalankan ibadah.
Di KPU, Roy menyebut partainya menargetkan peroleha 4 persen suara pada pemilu mendatang. Ia mengaku sangat yakin, slogan partainya yang membela rakyat kecil akan membuat PKDI bisa memenuhi target perolehan suara tersebut.”Kami percaya partai kami akan dipilih karena keberpihakan pada orang-orang yang lemah,” sambung dia.(Persda Network/Hadi Santoso)

Pasangan Cagub Belum Dikenal
Jumat, 16 Mei 2008 | 15:17 WIB
SEMARANG, JUMAT – Hingga lima pekan menjelang hari H pemungutan suara pemilihan gubernur, ternyata masih banyak warga Jawa Tengah yang belum mengetahui siapa saja pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang akan maju dalam pilgub nanti. Demikian disampaikan peneliti dari Lembaga Studi Teranova, Andreas Pandingan, Jumat (16/5) di Semarang.
Menurut Andreas, warga yang belum tahu calon pasangan gubernur/wakil gubernur itu umumnya tinggal di pedesaan yang tidak membaca koran maupun mengikuti perkembangan informasi.
Hasil penelitiannya juga mengungkapkan bahwa sosialisasi pilgub Jateng masih belum merata dan dikhawatirkan berimbas pada tingginya jumlah pemilih yang tidak menyalurkan hak suaranya atau golongan putih (golput). “Kita berharap, kasus tersebut (masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui pasangan cagub dan cawagub), tidak berimbang pada jumlah golput ke depan,” katanya.
Hasil survei yang ia lakukan bahkan menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dan nama-nama pasangan cagub/cawagub yang akan ikut pilgub. “Mereka belum paham, misalnya siapa yang menjadi cagub/cawagub serta tidak tahu si A pasangan dengan siapa,” katanya.
Sepertdi diberitakan sebelumnya, Pilgub Jateng akan diikuti lima pasangan cagub/cawagub, yakni pasangan Bambang Sadono-Muhammad Adnan (Partai Golkar), Agus Soeyitno-Kholiq Arif (PKB), Sukawi Sutarip-Sudharto (Partai Demokrat dan PKS), Bibit Waluyo-Rustriningsih (PDI-P), serta pasangan HM Tamzil-Rozaq Rais (PAN dan PPP).
Bambang Sadono adalah Ketua DPP Golkar Jateng, Muhammad Adnan tokoh pendidik (PGRI), Mayjen TNI (Purn) Agus Soeyitno dan Mayjen TNI (Purn) Bibit Waluyo adalah mantan Pangdam IV Diponegoro, Kholoq Alif adalah Bupati Wonosobo, Sukawi Sutarip Wali Kota Semarang, Rustriningsih Bupati Kebumen, dan HM Tamzil Tamzil Bupati Kudus.
msh
Sumber : Antara

Mega Larang Golput
Minggu, 18 Mei 2008 | 13:09 WIB
Laporan wartawan Kompas Kris R Mada
SURABAYA, MINGGU – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri melarang seluruh kader dan simpatisan partai itu Golput. Alasannya, pilihan politik tersebut akan merugikan partai maupun masyarakat.
Mega mengatakan, golput merupakan pilihan yang kurang menguntungkan dalam situasi sekarang. Golput akan membuat partai kalah dalam pemilihan. “Saya minta semua kader dan simpatisan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu” ujarnya saat mendeklarasikan pasangan kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Sutjipto-Ridwan Hisjam di Surabaya, Minggu (18/7).
Menurut Mega, kerugian itu berupa terpilihnya calon yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka. “Tidak bisa menyesal kalau pemilihan selesai. Supaya tidak menyesal, gunakan hak pilih. Di Jatim, gunakan saat pemilihan gubernur 23 Juli 2008,” ujarnya.

RAZ

Megawati Kampanye di Jateng dan Jatim
Senin, 19 Mei 2008 | 00:29 WIB
Jakarta, Kompas – Selama tiga hari, dari Jumat (16/5) hingga Minggu (18/5), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri berkampanye memperkenalkan para calon gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di beberapa wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Dalam deklarasi pasangan kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sutjipto-Ridwan Hisjam, di Stadion Gelora 10 Nopember, Surabaya, Jawa Timur, kemarin, Megawati menyerukan agar seluruh kader dan simpatisan PDI-P berusaha memenangkan Sutjipto-Ridwan Hisjam.
Dalam kesempatan itu, Megawati melarang kader dan simpatisan PDI-P menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak pilih.
Ia menyatakan khawatir dengan fenomena golput. Dari kunjungan ke berbagai daerah, fenomena itu semakin meluas. Antusiasme politik rakyat semakin menurun.
Dari Surabaya, Megawati bersama pengurus PDI-P menuju Mojokerto untuk menghadiri panen raya di sawah yang menggunakan bibit padi bernama MSP (Mari Sejahterakan Petani).
Pada Jumat dan Sabtu, Megawati berada di tengah-tengah nelayan di Cilacap serta di kalangan petani, buruh, dan pedagang di Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen untuk memperkenalkan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI-P, Bibit Waluyo dan Rustriningsih.
”Agar perekonomian Jateng berubah, Bapak dan Ibu harus mau membantu memilih Pak Bibit dan Bu Rustri,” katanya ketika berkeliling Pasar Wonokriyo di Gombong, Kabupaten Kebumen, Sabtu. (MDN/RAZ)

476 Pemilih yang Nyoblos Cuma 17

Senin, 26 Mei 2008 | 13:21 WIB

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Basir Daud
BONTANG- Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Kelurahan Martadinata Teluk Pandan, Kutai Timur, Kalimantan Timurr, hanya 17 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Padahal ada 476 pemilih yang terdaftar di TPS yang terletak di perbatasan Bontang-Kutim itu.

Hasil penghitungan suara pukul 12.30 WITA, hanya 17 suara yang masuk. “Penyebab pastinya kami tidak tahu, kenapa mereka tidak menggunakan hak pilih. Tapi mungkin sebagain mencoblos di TPS 10 Kelurahan Guntung,” ujar Budi Prasojo, Ketua KPPS TPS 08, Senin (26/5).
40 Persen Warga Balikpapan Golput

Selasa, 27 Mei 2008 | 12:05 WIB
BALIKPAPAN- Berdasarkan data Desk Pilkada Balikpapan, warga Balikpapan yang memilih golput (golongan putih) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim sebesar 40 persen.

“40 Persen pemilih tak menggunakan hak pilihnya,” ucap Arpan, Penanggungjawab Desk Pilkada Balikpapan, Selasa (27/5). Di Balikpapan daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 378.779.

Angka ini didapati Desk Pilkada Balikpapan dari sistem quick report yang dilakukan Tim Relawan Desk Pilkada.

Ada 350 informan yang tersebar di tiap TPS. Ada tiga hingga lima informan yang berjaga di TPS. Mereka menggunakan dua sistem. Pertama sistem kurir. Ini dilakukan di TPS-TPS yang dekat dengan sekretariat Desk Pilkada. Sistem ini menggunakan cara mencatat secara manual, lalu memasukkan data ke komputer. Cara kedua dengan sistem telepon atau SMS.

“Cukup tiga jam setelah pemilihan, langsung diperoleh hasilnya,” kata Arpan
Warga Pilih Golput, Jika Jabatan Kades Diperpanjang

Selasa, 10 Juni 2008 | 19:35 WIB
PATI, SELASA – Sebagian besar warga Desa/Kecamatan Trangkil, tujuh kilometer utara pusat pemerintahan Kabupaten Pati (Jawa Tengah) akan memilih menjadi golongan putih (golput) atau tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jateng. Dengan catatan, jika Bupati Pati, Tasiman tidak mencabut SK surat keputusan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) Trangkil dari 5 tahun menjadi 10 tahun.
Hal itu diungkapkan, Koordinator Reformis Desa Trangkil, Sugihartono, sejumlah warga dan sekretaris desa (sekdes)setempat, Imam Supeno, Selasa (10/6) di ruang kerja sekdes. “Ibaratnya sehari sebelum pencoblosan, Pak Bupati mencabut surat keputusannya tentang perpanjangan jabatan Kades Trangkil yang dipegang Ny Tri Harningsih, maka kami sanggup untuk mengikuti pemilihan gubernur (pilgub) yang dijadwalkan akan berlangsung Minggu (22/6),” tutur Sugihartono.
Menurut Sugihartono, sekitar empat bulan terakhir, ruang kerja Kades Trangkil disegel. Daun pintunya yang terbuat kayu ditempeli dua lembar karton warna putih dengan tulisan kantor rua kades ini disegel oleh rakyat sampai ada keputusan bupati, dipalang dengan kayu dan papan nama kades dicopot.
Selain itu, tanah bengkok (pengganti gaji, berupa tanah garapan) Kades seluas 10 hektar dan kondisi sekarang ditanami tebu, serta berstatus disewakan, juga ikut disegel.
Namun sampai dengan Selasa (10/6), Bupati Pati, Tasiman belum mengambil tindakan tegas. Di hadapan sembilan ibu rumah tangga warga Desa Trangkil yang mewakili warga dan bertemu dengan bupati, Senin (9/6), bupati juga hanya berjanji akan menindak. “Kami sebenarnya sangat kecewa terhadap sikap bupati. Kenapa ia bersikukuh tidak mencabut keputusan perpanjangan jabatan Kades Trangkil,” ujar Ny Atik (48) salah satu diantara sembilan ibu rumah tangga yang ikut turun langsung menggelar aksi ke bupati, kantor Badan Pengawas dan Kepala Polres Pati.
Dijaga bergantian
Menurut Imam Supeno, sejak penyegelan ruang kerja kades, maka diberlakukan penjagaan secara bergiliran dari warga desa setempat, termasuk uba rampe dicukupi dengan urunan.
Sedang urusan administrasi tetap berjalan seperti biasa melalui sekdes. Namun pihak desa sudah kehabisan dana untuk membayar honor tiga orang guru taman kanak-kanak, dua penjaga kubur dan dua penjaga kantor serta balai desa sebesar Rp 1,5 juta/bulan. “Selain itu, kami terpaksa memungut Rp 100/ kilogram beras khusus untuk warga miskin (raskin).untuk biaya operasional , tetapi diketahui semua pihak. Seharusnya harga beras raskin ditetapkan Rp 1.600/kilogram, tetapi kami memungut Rp 1.700/kilogram. Belum tahu pemecahan seperti apa,” ujar Imam Supeno.
Kades Trangkil, Ny Tri Harningsih, yang ditemui di rumahnya, menyatakan keheranannya jika warga reformis sasaran tembaknya ditujukan kepada dirinya. “Seharusnya lebih tepat kepada bupati, karena surat keputusan perpanjangan jabatan saya dari beliau. Jika memang Bupati Pati memutuskan saya harus mengakhiri tugas saya selaku Kepala Desa Trangkil saya siap. Sebenarnya tidak semua warga bersikap seperti warga reformis,” tuturnya.

SUP

Pilih dengan Mencentang Perlu Perhatian Serius

Kamis, 12 Juni 2008 | 19:53 WIB
YOGYAKARTA, KAMIS – Perubahan tata cara memilih atau memberikan suara pada pemilu 2009, dari mencoblos menjadi mencentang dianggap sebagai salah satu persoalan teknis paling pelik sehingga butuh perhatian besar. Diperlukan perubahan mindset pemilih agar tidak terjadi kesalahan besar dalam memberikan suara.
“Yang patut diperhatikan adalah sistem pemberian suara telah berubah. Tidak lagi mencoblos gambar tetapi menandai surat suara. Dalam keputusan KPU menandai itu adalah mencentang. Nah yang kita khawatirkan mindset kita selama ini kan mencoblos gambar, sejak pemilu pertama kan selalu mencoblos,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Suparman Marzuki, Kamis (12/6) di Yogyakarta
Karena kebiasaan masyarakat selama ini adalah mencoblos maka dikhawatirkan bakal banyak terjadi kesalahan dalam memberika n suara pada pemilu 2009. “Perubahan tata cara ini membutuhkan perubahan mindset pemilih dan merubah mindset itu tidak gampang, mengubah sikap spontanitas dan instingtif itu tidak gampang,” katanya.
Bagi pemilih yang memiliki tingkat pendidikan relatif baik akan mudah menerima perubahan tata cara memberikan suara, namun bagi kebanyakan masyarakat yang berpendidikan rendah perubahan itu tidaklah mudah.
Karena itu, lanjut Suparman, agar tidak terjadi kekeliruan cukup besar, diperlukan sosialisasi dan simulasi secara intensif oleh semua stakeholder, tidak hanya KPU. “Partai politik juga harus melakukan sosilisasi perubahan tata cara itu. Sebab, mereka tentu akan rugi jika terjadi kesalahan cukup besar dan suara itu dibatalkan karena keliru,” ungkapnya.

RWN

Program Tiga Cagub Bali Tidak Mengakar

Selasa, 17 Juni 2008 | 18:36 WIB
DENPASAR, SELASA – Kalangan kampus menilai ketiga pasangan calon masih minim mengungkapkan program-programnya kepada masyarakat. Bahkan ketiganya cenderung masih memanfaatkan popularitas pribadi dan masyarakat tradisional berbasis kepartaian untuk memikat calon pemilih.
“Ini yang patut diwaspadai masyarakat. Kandidat yang masih mengandalkan popularitas dari kepartaian atau latar belakangnya dikenal di Bali justru berbahaya. Masyarakat yang terlena dapat lupa dan lengah atas kontrol ke depannya, ” kata dosen Fisipol Universitas Warmadewa Denpasar, I Nyoman Wiratmaja SSos Msi, di Denpasar, Selasa (17/6).
Menurutnya, jika para kandidat tidak segera mengutarakan lebih jauh jargon-jargon unggulannya, masyarakat bisa saja tertipu atau kecewa karena semua visi dan misi kandidat semuanya sama. “Ini pun berbahaya dan cenderung memunculkan banyaknya golput. Ini terbukti pada Pilkada Buleleng beberapa waktu lalu dengan angka golput sekitar 35 persen,” katanya.
Ia memperkirakan Pilkada Bali 9 Juli mendatang angka golput sekitar 10 persen hingga 20 persen. Asumsinya, ketiga kandidat tidak berbicara lebih spesifik soal keunggulannya.
Soal latar belakang dari polisi atau TNI, menurutnya, ini mampu mempengaruhi calon pemilih. Namun persentasenya kecil karena masyarkat sudah mulai melek hukum.
Sementara dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana Marhaendra Wija Atmaja SH MH mengungkapkan masyarakat mulai pandai dan cerdas untuk memilih calon gubernur mendatang. “Apapun bentuk kontrak politik dan semacamnya tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat. Masyarakat ingin Bali lebih baik. Itu saja, ” katanya.
Menurut kedua dosen tersebut, masyarakat Bali mengharapkan kemajuan di bidang ekonomi. Ketiga pasangan calon itu adalah Gde Winasa-Alit Putra, Cokorda Budi Suryawan-Nyoman Suweta, dan Made Mangku Pastika-AA Puspayoga.
AYS
Sumber : Kompas

Megawati Serukan untuk Tidak Golput
Selasa, 17 Juni 2008 | 22:07 WIB
SLAWI, SELASA – Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri menyerukan masyarakat Jawa Tengah untuk memanfaatkan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juni mendatang.
Megawati berharap agar kasus golput seperti terjadi dalam pilkada di Sumatera Utara dan Jawa Barat, tidak terulang di Jawa Tengah. Seruan itu disampaikan dalam kampanye pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih di lapangan Trisanja, Kabupaten Tegal, Selasa (17/6).
Menurut Megawati, memilih pemimpin secara langsung merupakan hak sebagai warga negara. Kalau ada pihak yang menganjurkan untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput, itu merupakan anjuran yang salah. Pasalnya, rakyat telah dengan susah payah meminta pemilihan umum dilaksanakan secara langsung.
Apabila masyarakat tidak bersedia menggunakan hak pilih secara langsung, suatu saat kesempatan itu dapat diambil. Masyarakat tidak lagi memiliki kesempatan memilih secara langsung, seperti terjadi selama 30 tahun pemerintahan orde baru. Saat itu, semuanya diserahkan kepada perwakilan.
Hal itu tentu tidak diinginkan. Oleh karena itu, Megawati mengajak masyarakat memanfaatkan hak pilih mereka. “Kalau tidak ingin hal itu terulang, maka berbondong-bondong lah menggunakan hak pilih, karena itu tugas sebagai warga negara,” ujar mantan Presiden RI tersebut.
Dalam pilkada di Sumut dan Jabar tersebut, pemilih yang ikut hanya sedikit. Hal itu terjadi karena masyarakat tidak mau peduli pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Beberapa saat sebelumnya, pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih juga mengajak masyarakat untuk tidak golput. Mereka berharap agar masyarakat datang ke TPS dan memanfaatkan hal pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tanggal 22 Juni mendatang.
Kampanye pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih didahului dengan acara jalan santai yang diikuti oleh masyarakat. Jalan santai memperebutkan hadiah utama berupa rumah tipe 36, yang dimenangkan oleh Sahuri (62), warga Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.
Kampanye tersebut juga dihadiri oleh Bupati Tegal, Agus Riyanto dan Bupati Brebes, Indra Kusuma. Dalam kesempatan itu, Agus Riyanto ikut menyanyikan beberapa lagu.
Ketua Panwas Kabupaten Tegal, Saepudin mengatakan, panwas akan melakukan pleno, terkait kehadiran Bupati Tegal dalam kampanye tersebut. Meskipun demikian, sesuai ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dilarang terlibat dalam kampanye.
Ketua Panwas Kabupaten Brebes, Akhmad Hanfan mengatakan, kapasitas Indra Kusuma dalam acara itu sebagai Ketua Tim Kampanye Kabupaten Brebes. Ia sudah mengajukan izin, sehingga tidak melanggar aturan.
Cagub Partai Golkar Bambang Sadono, Selasa, berdialog dengan para petani garam di Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Ia berjanji memerhatikan nasib para petani garam dengan merintis “Bulog” garam.
Bambang mengatakan selama ini pemerintah kurang memerhatikan petani garam. Mereka mengeluhkan ketidakstabilan harga garam, impor garam, dan penimbunan garam oleh sejumlah pemilik pabrik dan gudang garam di Rembang.
“Sudah saatnya pemerintah memerhatikan petani garam dengan menjaga stabilitas harga garam. Selain itu, pemerintah perlu merintis ‘Bulog’ garam, sehingga pembelian garam terjamin dan penimbunan-penimbunan garam terhindarkan,” kata dia.
Hal itu, lanjut Bambang, merupakan salah satu terobosan dan strategi mengurangi pengangguran di Jateng. Saat ini, banyak orang enggan menjadi petani, khususnya petani garam, lantaran ketidakstabilan harga dan pemasaran. Padahal garam merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
Bambang didampingi artis sekaligus politikus Nurul Arifin datang ke Rembang menggunakan helikopter. Mereka mendarat di Stadion Kridosono Rembang lantas melanjutkan perjalanan ke Desa Tasikharjo menggunakan mobil.
Wakil Bupati Rembang Yaqut Cholil Qoumas dalam kapasitasnya sebagai anggota NU Rembang menjadi tamu undangan. Ia sekadar mengikuti acara dialog itu tanpa memberi orasi.
Bambang juga tidak sekadar berdialog di dalam tenda. Ia turun ke tambak menemui sejumlah petani garam dan bertanya tentang persoalan mereka.
Dalam temu cagub dan petani garam itu, Nurul Arifin meminta agar para calon gubernur Jateng turut memerhatikan kaum perempuan. Mereka tidak boleh terlalu asyik terlibat dalam kegiatan politik sehingga melalaikan kaum perempuan. “Bukan hanya cagub perempuan yang memedulikan dan memperjuangkan nasib perempuan. Cagub dan wagub dari Partai Golkar pun turut memerhatikan,” kata dia.
Menurut Nurul, pendidikan anak mulai dari kaum ibu. Untuk itu, pendidikan kaum ibu, terutama yang berada di perdesaan, harus diperhatikan.
Ia juga berpesan pada para saksi Partai Golkar agar jangan takut dengan intimidasi dan teror. Mereka harus mengedepankan dan memperjuangkan kebenaran.
Relatif sepinya sambutan masyarakat terhadap kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah 2008 ini memaksa para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mengemas acara kampanye secara simpatik agar tetap diminati massa. Hal ini seperti dilakukan pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, Sukawi Sutarip-Sudharto saat kampanye di Purbalingga, Selasa.
Guna menarik perhatian massa, tim kampanye duet Sukawi-Sudharto menggelar acara jalan sehat dan pembagian doorprize, sebelum orasi politik disampaikan. Cara tersebut lumayan berhasil dengan berbondong-bondongnya ribuan warga Purbalingga dan sekitarnya dalam kampanye yang dipusatkan di lapangan Padamara itu.
Jalan sehat dimulai sekitar pukul 08.30 mengelilingi kota Purbalingga sebelum balik kembali ke lokasi kampanye sekitar pukul 10.00. Sukawi-Sudharto, yang hadir sejak pukul 09.00 tidak dapat menemui massa kampanye dalam jumlah besar saat tiba di lapangan karena massa masih di perjalanan. Sekitar pukul 10.00, pasangan tersebut meninggalkan tempat saat konsentrasi massa belum mencapai puncaknya.
Saat orasi tim kampanye dilakukan, tak banyak sambutan dari massa. Mereka lebih tertarik menunggu pengundian doorprize dilakukan. “Ayo diundi, ayo diundi,” teriak salah seorang pengunjung kampanye. Memasuki pukul 11.00, cuaca semakin panas. Sedikit demi sedikit massa pergi sementara orasi politik dari tim kampanye masih menggema.
Separo massa tetap bertahan sambil memegang kupon undian. Mereka deg-degan menunggu undian doorprize yang hadiahnya antara lain televisi, sepeda motor, sepeda pancal, VCD player, handphone, dan dispenser itu.
Ketua Tim Sukses Pasangan Sukawi-Sudharto wilayah Purbalingga, Nurochim Yudadiharjo, mengatakan, apapun yang terjadi dalam kampanye pilgub di Purbalingga kali ini, dia tetap yakin pasangannya akan merebut 35 persen suara di Purbalingga. Suara sebanyak itu akan datang dari suara basis partai pendukung pasangan tersebut, yakni Partai Demokrat, PKS, Partai Kebankitan Nasional Ulama, dan Partai Demorkrasi Pembaruan.
“Basis pendukung kami solid. Ditambah lagi dukungan dari anggota-anggota PGRI Purbalingga. Mengenai Isu-isu miring terkait Pak Sukawi, masyarakat sudah tahu bahwa itu tidak ada masalah,” ujar Nurochim. (WIE/HEN/HAN)

Pilgub Jateng, Surakarta Pun Sepi

Minggu, 22 Juni 2008 | 12:13 WIB
SOLO, MINGGU – Saat berlangsungnya pencoblosan PIlgub Jawa Tengah Minggu (22/6) antara pukul 07.00 WIB sampai 10.00 WIB jalan-jalan di Kota Surakarta dan sekitarnya tampak lengang, termasuk situasi di Terminal Bus Tirtonadi Solo, dan suasana jalan mulai tampak ramai setelah pukul 10.00 WIB.

Wali Kota Surakarta Ir.Joko Widodo, ketika dikonfirmasi mengenai adanya dugaan sebagian warga di daerahnya yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput pada Pilgub Jawa Tengah, menegaskan bahwa sinyalemen itu tidak benar. “Anda bisa melihat situasi di kota ini bahwa tadi pagi jalan-jalan tampak sepi dan kelihatan ada kegiatan setelah pukul 10.00 WIB, padahal biasanya tidak seperti itu,” katanya menjelaskan di sela-sela melakukan peninjauan di TPS-TPS bersama dengan Komandan Kodim Surakarta Letkol Inf Adi Nugroho dan Kapoltabes Surakarta Kombes Pol A. Syukrani.

“Saya tetap optimis bahwa golput di Solo tidak banyak. Tidak seperti apa yang dibayangkan banyak orang bahwa pada Pilgub Jateng 2008 akan banyak yang golput,” katanya sambil menambahkan bahwa dirinya juga sudah melaksanakan pencoblosan di TPS 19 Tirtoyoso, Manahan, Solo, sambil menunjukkan jarinya yang masih ada bekas tinta sebagai tanda sudah mencoblos.

Kepala Poltabes Surakarta Kombes A.Syukrani mengatakan, untuk pengamanan Pilgub Jateng pihaknya menurunkan dua per tiga dari kekuatan pasukan yang ada. “Untuk mengerahkan anggota sebanyak itu telah dilakukan sejak mulai kampanye sampai sekarang dan semuanya masih tetap bertugas di posnya masing-masing. Saya bersyukur untuk Kota Surakarta, sejak mulai kampanye hingga pencoblosan kali ini, belum ada kejadian yang menonjol khususnya yang berkaitan dengan Pilgub Jateng,” jelasnya.

Pada Pilgub kali ini ada 804 TPS yang tersebar di 51 kelurahan di Surakarta dan tiga TPS khusus. Mengenai daftar pemilih tetap tercatat 384.966 orang. Ketua KPUD Kota Surakarta Eko Sulityo, mengatakan bahwa sempai pukul 10.00 WIB proses pencoblosan diseluruh TPS di kota ini masih berjalan lancar.

GLO
Sumber : Antara

Rustriningsih: Kemenangan Nasionalis

Minggu, 22 Juni 2008 | 17:19 WIB
Laporan wartawan Kompas Madina Nusrat
KEBUMEN, MINGGU- Keunggulan perolehan suara bagi pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor empat Bibit Waluyo-Rustriningsih sementara ini, diyakini Rustriningsih merupakan kemenangan nasionalis, bukan militer. Dengan persentase perolehan suara yang mencapai lebih dari 40 persen, Rustriningsih yakin tak akan ada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah untuk putaran kedua.
“Saat saya mendapatkan angka dukungan suara bagi Pak Bibit dan saya lebih dari 30 persen, saya merasa yakin pada akhirnya masyarakat Jawa Tengah menanti sosok figur nasionalis,” katanya, Minggu (22/6) sore ini.
Namun, keunggulannya sementara ini diakui Rustriningsih juga ikut didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya. Selain itu juga tak kalah penting berbagai kalangan dari luar partai politik.
“Dukungan dari luar partai politik ini tetap penting. Karena dengan hanya sekedar mempertahankan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2004, tak akan cukup u ntuk menghadapi pemilihan kepala daerah yang berlangsung selama 2008 ini,” katanya.
Rustriningsih mengakui, dirinya sempat ragu terhadap berbagai kondisi untuk maju dalam Pilgub Jateng ini. Hal itu menyusul tak adanya lagi kepastian dari salah satu golongan untuk mendukung pemenangan. “Kalangan ulama misalnya, dari pelaksanaan pemilihan presiden maupun pilkada selama ini terbukti tak lagi cukup dapat mendukung kemenangan bagi calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Tak kalah pula kalangan militer juga selalu dapat dikalahkan dalam beberapa pilkada di Indonesia. Contohnya Jawa Barat, ternyata calon yang datang dari militer tetap kalah,” ujarnya.
Karena itu pula sebabnya, dia meyakini, keunggulan sementara ini merupakan kemenangan nasionalis, bukan militerisme yang merupakan latar belakang pasangan calon gubernurnya Bibit Waluyo. “Saya yakin sekali, ini merupakan kemenangan nasionalis dan inilah yang ditunggu oleh masyarakat Jawa Tengah,” katanya.
Dengan perolehan suara yang unggul sampai 40 persen lebih, meski ini masih hasil perhitungan sementara dari lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat (quick count), Rustriningsih juga yakin tak akan ada putaran kedua. “Saya yakin, ini hanya akan berlangsung satu kali putaran,” ujarnya.
Kalau pun di Tempat Pemungutan Suara V Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, di mana dirinya menggunakan hak pilihnya dimenangkan oleh pasangan cagub nomor 1 Bambang Sadono-Muhamad Adnan, me nurut Rustriningsih, itu hanya simbol perlawanan dari kelompok tertentu terhadap dirinya. “Dari sejak dulu, memang ada TPS-TPS tertentu yang memiliki simbol-simbol perlawanan seperti itu. Itu sudah wajar,” ucapnya.
Dari hasil perhitungan suara di TPS tersebut, Bambang Sadono-Adnan memperoleh 164 suara, sementara Bibit Waluyo-Rustriningsih 145 suara. Urutan ketiga ditempati pasangan calon nomor tiga Sukawi Sutarip-Sudharto (44 suara), disusul Muhammad Tamzil-M Rozaq Rais (20 suara), dan Agus Soeyitno-Kholik Arif (3suara).

MDN

Wooow, Golput di Kudus 69 Persen

Senin, 23 Juni 2008 | 16:52 WIB
KUDUS, SENIN- Jauh dari perkiraan, jumlah pemilih terdaftar di Kabupaten Kudus yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur Jateng, Minggu kemarin, alias golput ternyata mencapai 69 persen dari total 575.665 orang yang masuk daftar pemilih tetap (DPT).
Dengan kata lain, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kudus Warsito, Senin (23/6), tingkat partisipasi masyarakat dalam pigub ini hanya sekitar 31 persen (179.588 pemilih).
Padahal, kata dia, jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kudus, KPUD setempat menyosialisasikan pelaksanaan pilgub ke masyarakat. “Pada kenyataannya di antara mereka lebih mementingkan mencari rezeki daripada ikut mencoblos sehingga tak pelak tingkat partisipasi dalam pilgub relatif rendah,” katanya.
Tingkat partisipasi dalam pilkada ini bahkan lebih rendah dibandingkan saat pemilihan bupati/wakil bupati lalu yang mencapai 57 persen dari 572.353 pemilih.
Berdasarkan hasil penghitungan KPU setempat, di Kudus pasangan Bambang Sadono-Muhammad Adnan unggul dengan 55.594 suara (32,8 persen), disusul Bibit-Rustriningsih 43.099 suara (25,48 persen). Sedangkan bupati Kudus Muhammad Tamzil yang berpasangan dengan Abdul Rozaq Rais di posisi ketiga dengan 42.381 suara (25,06 persen), Sukawi Sutarip-Sudharto 21.839 suara (12,4 persen), dan terakhir Agus Soeyitno-Abdul Kholiq Arif 6.278 suara (3,71 persen), serta suara tidak sah 10.397 kartu.

msh
Sumber : Antara

Partisipasi Rendah Bukan Tanggung Jawab KPU

Senin, 23 Juni 2008 | 18:11 WIB
SEMARANG, SENIN – Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pilgub Jawa Tengah bukan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jateng sebagai penyelenggara.
Ketua KPU Jateng Fitriyah mengungkapkan hal itu menanggapi hasil perhitungan cepat empat beberapa lembaga survei yang menyebutkan sekitar 45 persen warga yang memiliki hak pilih tidak memberikan suaranya pada pilgub.
“Tingginya angka golput berdasarkan hasil lembaga survei, bukan tanggung jawab KPU. Kami hanya menyelenggarakan dan mensosialisasikan pelaksanaan pilgub. Memilih atau tidak memilih adalah hak setiap warga, KPU tidak bisa memaksa,” ungkap Fitriyah di kantor KPU Jateng, Semarang, Selasa (23/6).
Fitriyah menolak anggapan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat karena sosialisasi pilgub oleh KPU rendah. Menurut dia, KPU sudah bekerja maksimal hingga ke tingkat RT-RW di kelurahan dan desa.
“Kami sudah menyebar pengumuman berupa selebaran di seluruh tempat pemungutan suara. Jika ada yang tidak tahu, berarti dia memang tidak memiliki niat untuk menggunakan haknya pada pilgub,” ucap Fitriyah.
Menurut Fitriyah, ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, antara lain faktor teknis seperti adanya pekerjaan yang dianggap lebih penting ketimbang memberikan suara pada pilgub. Hal lainnya adalah tidak adanya figur yang cocok bagi pemilih di antara calon yang ada.
Faktor lain yang tak kalah penting, imbuh Fitriyah, adalah pendidikan politik bagi masyarakat masih rendah. Pendidikan politik ini menyangkut kesadaran dan etika berdemokrasi. “Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik adalah partai politik, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat, ” jelasnya.
Hasil perhitungan cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) seusai pemungutan suara, jumlah pemilik hak suara yang tidak memberikan suaranya pada pilgub Jateng mencapai 45,25 persen. Jumlah ini adalah yang tertinggi dibanding jumlah rata-rata golput di provinsi lain yang mencapai 35 persen.
Menurut Manajer Riset LSI Arman Salam, tingginya angka golput di Jateng disebabkan beberapa faktor, yaitu alasan teknis, ekonomis, dan politis. Menurut dia, contoh alasan teknis adalah adanya keperluan lain yang dianggap lebih penting bagi pemilih untuk tidak mendatangi TPS.
Untuk alasan ekonomis, pemilih enggan mendatangi TPS karena jika mereka datang ke TPS, mereka tidak bisa bekerja dan mendapatkan uang. “Alasan politis yaitu tidak adanya calon yang dirasa cocok oleh kelompok golput,” tutur Arman.(A03)
Sumber : Kompas

Megawati: Golput tak Boleh Jadi WNI
Sabtu, 5 Juli 2008 | 21:24 WIB
AMBON, SABTU – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan warga yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput) baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) semestinya tidak boleh menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal tersebut ditegaskan Megawati saat menjadi juru kampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu – Said Assagaff (RASA) pada kampanye putaran terakhir di lapangan Merdeka, Ambon, Sabtu.

Menurut dia, sengaja menjadi golput sangat bertentangan dengan Undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia.

“Orang-orang golput seharusnya tidak boleh menjadi WNI, karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan di negara ini,” katanya di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan pasangan tersebut.

Ia mengingatkan konstituennya untuk tidak terpengaruh ajakan menjadi golput pada pilkada Maluku 9 Juli mendatang maupun pada Pemilu 2009.

“Salurkan aspirasi dan hak politik kalian semua sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan mengikuti ajakan sesat untuk menjadi golput. Silakan ikut menentukan nasib dan masa depan Maluku, serta masa depan Bangsa Indonesia,” katanya.

Berkaitan dengan majunya Karel Albert Ralahalu pada pilkada Maluku yang akan berlangsung 9 Juli 2008, Megawati menyatakan merestuinya, karena Ralahalu telah banyak bekerja untuk membangun Maluku pada periode kepemimpinannya 2003-2008, terutama bagi kebangkitan Maluku dari keterpurukan pascakonflik 1999.

“Keamanan yang semakin kondusif di Maluku adalah hasil kerja keras Ralahalu bersama semua komponen masyarakat. Ini untuk mewujudkan perdamaian di Maluku, termasuk membangun kembali hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang terbingkai dalam budaya kultural ’Pela-Gandong’,” katanya.

Ia mengajak seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan maupun tujuh partai politik pengusung pasangan RASA untuk memenangkan pasangan dengan nomor urut 1 ini pada pilkada Maluku mendatang.

“Ingat, jangan hanya janji, tetapi buktikan komitmen dan keteguhan hati kalian semua untuk memenangkan pasangan Ralahalu-Assagaff pada 9 Juli nanti,” kata Megawati. Sejumlah fungsionaris DPP PDI Perjuangan ikut hadir pada kampanye pasangan RASA tersebut.

Sumber : Antara

Pilkada NTB Zainul Majdi-Badrul Masih Unggul

Senin, 7 Juli 2008 | 20:56 WIB
MATARAM, SENIN- Pasangan Zainul Majdi-Badrul Munir unggul sementara dalam perolehan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Periode 2008-2013, Senin (7/7). Majdi-Badrul adalah calon yang didukung partai Partai Keadilan Sejahteran (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Posisi kedua ditempati pasangan Lalu Serinata-Husni Djibril, disusul pasangan Zaini Arony-Nurdin Ranggabarani, dan pasangan Nanang Samodra KA-M Jabir. ”Dari hasil survey dan perhitungan secara scientific, kami bisa men-declare, bahwa Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang yang verpasangan Badrul Munir, unggul sementara dalam Pilkada NTB,” demikian penjelasan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Mataram, yang disampaikan Denny JA, Direktur Eksekutif Perhitungan Quick Count, Senin sore.
Berdasarkan perhitungan cepat yang didahului survei 26-30 Juni 2008, LSI bersama Jaringan Isu Publik (JIP), pasangan Zainul Majdi-Badrul Munir, untuk sementara meraih 36,72 persen suara. Serinata-Husaini Djibril kebagian 28,75 persen suara, duet Zaini Arony-Nurdin Rangga memperoleh 17,97 persen suara, dan pasangan Nanang Samodara-M Jabir 16,56 persen suara.
Hasil perhitungan suara itu diambil pada 320 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dari total 7.210 TPS di NTB. Sedikitnya 3.004.905 pemilih tetap menyalurkan hak suaranya dalam pilkada provinsi itu. Majdi-Badrul tercatat kalah di sejumlah beberapa zona pemilihan seperti Kota Mataram dan Lombok Barat, namun unggul di zona Kabupetan Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Lombok Timur. Bahkan pasangan yang usung PKS dan PBB itu, diprediksi menggerogoti suara dari Partai Golkar yang bersama PDIP mengusung Serinata-Husni Djibril.
Dari pilkada itu, kata Arman Salam, Manajer JIP, diketahui besarnya tingkat partisipasi masyarakat (74,38 persen), atau tingkat ”golput”-nya sekitar 26 persen dibanding Pilkada daerah lain yang mencapai 30 persen-40 persen.
Juga unggul di Bima
Dari Bima, Sumbawa dilaporkan, pasangan Tuan Guru Bajang KH Zainul Majdi-Badrul Munir untuk sementara unggul di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Hingga Senin (7/7) petang, pasangan dengan nomor urut (2) itu meraup 32.074 suara (33,28 persen).
Sementara pasangan Lalu Serinata-M Husni Djibril dukungan Partai Golkar, PDI-P, PBR dan Partai Patriot, di posisi kedua dengan 27.480 suara (28,52 persen). Menyusul pasangan Nanang Samodra KA-M Jabir dari koalisi PAN, PD, PKPB, PNUI dan PSI di posisi ketiga dengan dukungan 19.697 suara (20,04 persen). Terakhir pasangan Zaini Arony -Nurdin Ranggabarani yang diusung PPP dan PKB di posisi buntut dengan 17.119 suara atau 17,76 persen.
Hasil sementara itu yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bima dan Badan Kesbanglinmas Kota Bima. Berdasarkan catatan dua lembaga ini pula hampir dipastikan partisipasi warga dalam pilkada kali ini tergolong rendah, hanya sekitar 60 persen. Atau berarti sekitar 40 persen pemilih terdaftar tidak menggunakan hak suaranya alias golput.
Menurut pantauan Kompas, suasana pencoblosan di di sejumlah TPS di Kota Bima, sepi karena sebagian warga tidak mencoblos. Ini terjadi karena warga kecewa tidak ada kandidat mewakili etnis mereka: Bima dan Dompu.
Ketua KPUD Kota Bima Ilyas Sarbini mengakui pihaknya sangat menyayangkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kali ini dibanding pemilihan wali kota Bima beberapa waktu lalu dengan partisipasi hingga 91 persen. ”Kami tidak menyangka tanpa keterwakilan etnis mampu menurunkan angka partisipasi. Sebagian masyarakat malas datang ke tempat pemilihan suara,” kata Ilyas, Senin petang.
Pastika tidak ”nyoblos”
Calon Gubernur Bali yang diusung PDI-P Made Mangku Pastika–berpasangan dengan AA Ngurah Puspayoga–dipastikan tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam pilkada) Bali, Rabu (9/7). Itu karena jenderal bintang tiga itu baru dinyatakan non-aktif dari Kepolisian RI sesaat setelah pendaftaran pemilih tetap Bali ditutup, 20 Mei lalu. ”Beliau (Mangku Pastika) tidak bisa ikut mencoblos karena tidak sempat didaftar sebagai pemilih tetap karena status non-aktif dari Kepolisian RI baru datang setelah pendaftaran ditutup,” jelas Ketua KPU Bali AA Oka Wisnumurti di Denpasar, Bali, Senin.
Penjelasan senada sebelumnya disampaikan Ketua KPU Denpasar, Ray Misno saat keduanya mendampingi Gubernur Bali, Dewa Beratha memantau persiapan menyongsong pilkada Bali, Rabu. Lokasi yang ditinjau adalah sejumlah bakal TPS di Denpasar dan Badung.
Gubernur Dewa Beratha maupun Ketua KPU Bali, AA Oka Wisnumurti sama sama memgakui Bali telah siap melaksanakan Pilkada, Rabu. Dewa Beratha saat meninjau kesiapan itu mengimbau warga Bali yang telah berhak memilih supaya tidak mensia-siakan suaranya. ”Saya berharap para pemilih menjadi golput. Datanglah berbodong bondong ke TPS untuk mencoblos. Suara Anda sangat menetukan siapa Gubernur Bali untuk lima tahun mendatang,” katanya. (AYS/RUL/ANS)

Hanura Yakin Mampu Menawarkan Sesuatu yang Baru

Kamis, 10 Juli 2008 | 18:12 WIB
BANDUNG, KAMIS – Tingginya angka golongan putih atau golput di berbagai pemilihan kepala daerah menandakan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Meski demikian, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto yakin masih ada partai politik yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat dengan menawarkan sesutau yang baru.
“Krisis kepercayaan yang merebak dengan tingginya golput adalah krisis kepercayaan terhadap partai politik. Kalau itu berlangsung terus partai politik akan mati, maka demokrasi juga akan mati, ” kata Wiranto di Bandung, Kamis (10/7).
Oleh karena itu, lanjutnya, partai politik perlu menawarkan sesuatu yang baru. Hanura sendiri tampil dengan paradigma baru, yakni mendorong semua kader dan simpatisannya untuk mengedepankan hati nurani. Salah satu aplikasinya adalah dengan selalu menggelar bakti sosial.
Bagi Wiranto, jika seseorang terbiasa berbakti sosial, akan membentuk karakter sosial. Saat menjadi pejabat atau wakil rakyat, dia mudah tergerak untuk berbagi dengan penuh keikhlasan. “Kami tidak menebar janji, tapi bakti dan aksi. Kami selalu menggelar bakti sosial. tiada hari tanpa baksi sosial, ” kata Wiranto.
Selain itu, Wiranto sangat yakin parpol barunya ini akan terus berkembang. Di 32 provinsi dan 424 kota/kabupaten sudah terdapat kantor dan pengurus Partai Hanura. Ini menandakan Partai Hanura mempunyai perangkat yang kuat dan jaringan yang luas, katanya.

Mohammad Hilmi Faiq

Hidayat Nurwahid: Golput Pemicu Demokrasi

Minggu, 13 Juli 2008 | 19:02 WIB
MADIUN, MINGGU – Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu atau golput harus dijadikan pembelajaran bagi partai politik, calon legislatif, dan calon presiden sampai kepala daerah.

“Golput jangan dilihat sebagai suatu ancaman demokrasi, tetapi malah trigger (pemicu) untuk meningkatkan demokrasi,” kata Hidayat usai konferensi pers membahas Pilkada Kota Madiun, di Madiun, Minggu (13/7). Pembelajaran yang dimaksud adalah ketika seorang calon terpilih menduduki suatu posisi di legislatif dan eksekutif, dia harus membaktikan dirinya untuk sepenuhnya kepentingan rakyat. Begitu pula untuk partai politik.

Dengan begitu, pemilu yang menyita waktu dan dana yang begitu besar tidak dilihat sia-sia oleh rakyat dan justru menimbulkan semakin banyak warga yang skeptis terhadap pemerintahan dan pemilu. Rasa skeptis masyarakat terhadap pemerintah dan partai politik inilah yang menurutnya memang menjadi salah satu penyebab banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Namun, ada pula pemicu lainnya, seperti pemilih yang malas ke tempat pemungutan suara atau permainan politik oleh salah satu calon. “Misalnya incumbent menengarai kantong-kantong pemilih yang pemilihnya tidak berpotensi memilih dirinya. Lalu dia tidak mencatat warga di sana sebagai pemilih, tidak diundang ke TPS, atau tidak disosialisasikan tentang adanya pemilu, sehingga mereka terpaksa menjadi golput,” jelasnya.

Namun terlepas dari adanya permainan ini, Hidayat mengingatkan mereka yang memilih golput saat pemilu tetap ikut bertanggung jawab manakala calon terpilih malah membuat kehidupan berbangsa dan bernegara semakin buruk.

APA
Sumber : Kompas

Megawati Dua Bulan “Ngamen”…

Senin, 14 Juli 2008 | 16:53 WIB
SUDAH dua bulan lamanya capres PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terpaksa tidak bisa pulang ke rumah. Ajang perhelatan pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi di Indonesia, membuat putri sulung proklamator Bung Karno ini harus keluar masuk kampung serta desa-desa untuk melakukan sosialisasi.

Dalam kunjungannya di Kota Probolinggo Jawa Timur pada temu kader dan para kiai serta ulama sekaligus mensosialisasikan calon gubernur Jatim, Ir Sutjipto yang berpasangan dengan Ridwan Hisjam, Senin (14/7)Megawati sempat guyon, mengaku batuk-batuk, merasa kurang fit.

“Saya sampai batuk-batuk, flu. Mungkin kena virusnya pak Tjipto,” kata Megawati yang langsung disambut tawa para simpatisan PDI Perjuangan. “Saya harus ngamen di banyak provinsi. Ke beberapa daerah untuk sosialisasi, memperkenalkan para calon. Di Maluku, NTT, Bali dan Jawa Tengah. Sayang di NTB kita tidak menang,” katanya.

Mega kemudian mengakui, proses demokratisasi sedang berjalan dengan baik saat ini. Bahkan, ia mentontohkan dalam pertarungan Pilgub Jatim, sampai ada dua calon dari kalangan nahdlatul ulama yang bertarung.

“Proses demokratisasi sudah menonjol dan ini bukan untuk kepentingan saya secara pribadi, pemilihan secara langsung seperti ini adalah atas kesepakatan bersama. Untuk (pemilihan) presiden sekarang akan dilakukan kedua kalinya. Dan saya belum menemukan ada sistem yang lebih baik dari sekarang ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Megawati kembali melontarkan argumentasinya terkait banyaknya keinginan untuk golput, tidak menyalurkan aspirasi sebagai warga negara. Megawati membantah dengan keras jangan ikut Pemilu itu.

“Golput memang hak. Tapi juga memiliki kewajiban, hak memilih dan hak untuk dipilih sehingga ini harus dibantu untuk terus mensosialisasikan ini. Kalau rakyat diajak golput,untuk apa bekerja keras dengan mengamamndemen UUD 45 sampai empat kali dalam membahas bersama-sama untuk mencari seorang pemimpin?” tanya Megawati.

“Lalu, bagaimana kalau semua orang golput. Manusia memang tidak ada yang sempurna, para kiai pun sepakat mengatakan itu. Memilih pemimpin, memang kalau tidak karismatik, belum tentu akan dikiuti. Siapapun juga, unsur karismatik harus ada. Sama seperti para kiai, kalau tidak karismatik, tentu tidak akan diikuti para santrinya di pondok,” urainya. (Persda Network/Yat)

Hanura Punya Strategi Rangkul Golput

Senin, 14 Juli 2008 | 19:37 WIB
JAKARTA, SENIN – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dikomandani oleh Wiranto ini memang tergolong baru. Hanura lahir dari keprihatinan sejumlah tokoh nasional, termasuk Yus Usman Sumanegara, Fuad Bawazier, Tuti Alawiyah, dan Fachrul Razi, akan kondisi lingkungan regional dan global, serta kinerja pemerintah yang mereka nilai belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.

Partai Hanura ini mempunyai visi dan misi yang idealis. Visi partai nomor urut satu ini berbasis pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kemandirian bangsa berdasarkan pada kondisi Indonesia yang mereka nilai belum mandiri. Banyak tekanan dan intervensi asing yang merugikan bangsa. Sedangkan kesejahteraan rakyat berdasarkan komitmen mereka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Visi partai yang bermarkas di Jl. Diponegoro I, Menteng ini termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan berdasarkan Pancasila , melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan. Misi lainnya yang tak kalah penting adalah menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hu kum yang berkeadilan, serta memberantas korupsi.

Menanggapi besarnya jumlah pemilih golongan putih atau golput di Indonesia, partai ini memiliki cara sendiri untuk merangkul mereka. “Kami memiliki program yang menyentuh rakyat. Prinsip kami adalah, berbakti, berbagi, dan aksi,” ujar Juru Bicara Partai Hanura R. Jogi Soehandoyo kepada Kompas.com di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Senin (14/7).

Soehandoyo mengatakan, partainya menargetkan masuk ke dalam lima besar partai nasional . Ia menambahkan, antusias warga terhadap partainya cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari eksistensi partainya di 32 provinsi dan 420 kabupaten.

Bagi sejumlah pihak, nama Wiranto identik dengan militer. Namun, Soehandoyo dengan tegas mengatakan bahwa Wiranto sudah berubah total dari disiplin militer menjadi disiplin kerakyatan. Maksudnya, sosok Wiranto sekarang sudah lebih terbuka karena tidak ada lagi protokoler. Ia juga memperingatkan agar tidak ada lagi dikotomi sipil dan militer. “TNI AD, AU, AL, mereka semua adalah anak bangsa,” katanya.
Bagaimana sosok Wiranto di mata anggota partainya? Sekretaris Jendral (Sekjen) Lembaga Komitmen Tim Rakyat (LKTR) Hanura, Ramli Ivar mengatakan kepada Kompas.com, Wiranto sosok yang sederhana dan merakyat. “Wiranto pernah makan nasi aking bareng rakyat,” ujarnya.

Soehandoyo menambahkan, ketua umumnya selalu naik pesawat kelas ekonomi, dan menerima semua perusahaan jasa penerbangan. “Bapak (Wiranto-Red) bahkan pernah makan di kaki lima. Ini keteladanan yang harus diapresiasi,” kata Soehandoyo.

Ketika ditanya apakah motif mendirikan partai adalah kekuasaan, Soehandoyo tidak membantahnya. Ia berpendapat, ini adalah hal yang wajar. “Untuk melakukan perubahan, dibutuhkan kekuasaan. Jadi, ini hal yang wajar, asalkan, setelah partai tersebut terpilih, ia tidak mengingkari janjinya,” imbuhnya. (C9-08)

3.595 Kartu Pemilih di Kediri Raib
/
Senin, 14 Juli 2008 | 20:18 WIB
KEDIRI, SENIN – Masyarakat di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terancam tidak bisa menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. Pasalnya, seluruh kartu pemilih sebanyak 3.595 lembar hilang dalam perjalanan pengambilan logistik dari kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kediri ke Panitia Pemungutan Kecamatan.
“Kami masih berupaya melakukan pencarian barangkali ketlisut (ikut terbawa) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke desa-desa yang lain di Kecamatan Kandat, karena itu akan dilakukan penyisiran,” kata Panitia Pemungutan Kecamatan Kandat, Muchtadin, Senin (14/7).
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur Jawa Timur Kabupaten Kediri, Muntoha mengatakan peristiwa hilangnya kartu pemilih milik warga Desa Cendono itu berawal pada Jumat (11/7) saat PPK mengambil logistik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri.
Sesampainya di Kecamatan Kandat, PPK langsung membuka logistik dan membagikannya ke PPS. Seluruh PPS di Kecamatan Kandat sudah mendapat bagian, akan tetapi jatah logistik berupa kartu pemilih untuk PPS di Desa Cendono belum ada.
Petugas PPK lantas melakukan penyisiran ke desa-desa, akan tetapi tidak menemukan. PPK lantas melaporkan kejadian hilangnya kartu pemilih tersebut kepada KPUD Kabupaten Kediri.
Ketua KPUD Kabupaten Kediri, Agus Edi Winarto mengatakan pihaknya yakin tidak ada kartu pemilih yang hilang. Diperkirakan logistik kartu pemilih untuk warga Desa Cendono, Kecamatan Kandat masih ada di kantor KPUD Kediri.
Sementara itu di Jalan Raya Desa Pojok Dusun Bangunmulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dilaporkan telah terjadi pembakaran alat peraga kampanye berupa poster pasangan calon gubernur Jatim 2008-2013 Sutjipto dan Ridwan Hisjam oleh orang tidak dikenal. Poster berukuran 1 meter x 50 sentimeter (cm) dan sebelumnya ditempelkan di pohon di pinggir jalan itu dibakar pada Minggu (13/7) petang sekitar pukul 18.00.
Karena masuk dalam ranah pidana, Panwas melaporkannya ke Polsek Wates. Saat ini barang bukti sudah diamankan. “Penyidik juga tengah memproses perkara pidananya guna mengungkap motif dan mencari pelaku pembakaran,” ujar Muji Harjito anggota Panwas Pilgub Jatim Kabupaten Kediri.
Pada hari sebelumnya, panwas juga menemukan banyak selebaran berisi ajakan golput (tidak memilih dalam Pilgub) yang dibagi-bagikan di jalan-jalan utama di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Ajakan golput ini sangat meresahkan karena dapat menghalangi proses demokratisasi pemilihan gubernur Jatim pada 23 Juli 2008 mendatang.

Megawati Minta Dukungan di Pilpres 2009

Selasa, 15 Juli 2008 | 12:56 WIB
MALANG, SELASA – Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri,Selasa (15/7) datang ke GOR Ken Arok Kota Malang, Jawa Timur. Kedatangan Megawati tersebut guna mengampanyekan pasangan calon wali Kota dan wakil wali Malang periode 2008-2013 dari PDI-P, Incumbent Peni Suparto-Bambang Priyo Utomo.
Megawati datang sekitar pukul 11.30 WIB setelah sebelumnya berdialog dengan petani di Batu. Rombongan Megawati terdiri dari Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung, Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Sirmadji, calon gubernur Jatim dari PDI-P Sutjipto, dan ketua DPC PDI-P Se-Malang Raya. Kedatangan Megawati ini sekaligus menutup rangkaian kampanye terbuka PDI-P dalam pilkada Kota Malang 2008.
Dalam orasinya, Megawati menuturkan keinginannya agar PDI-P di seluruh Indonesia memenangkan rangkaian pilkada di Indonesia. Megawati menuturkan PDI-P sudah menang di 14 provinsi. Terakhir PDI-P menang di pilgub NTT. “Untuk itu saya ingin mengingatkan agar masyarakat bisa berikan hak kedaulatan rakyat secara penuh atau langsung. Sebagai warga negara itu ada hak dan kewajiban berpartisipasi dalam pilkada. Jangan golput sebab golput itu tidak ada dalam aturan konstitusi,” ujar Megawati.
Megawati menginginkan masyarakat bisa proaktif memilih, sebab ia juga dicalonkan oleh DPP PDI-P menjadi calon presiden pada pilpres 2009. “Saya juga butuh dukungan dari kabupaten dan kota di Indonesia karena pada pilpres 2009 nanti, saya juga diusulkan maju dalam pilpres 2009,” tutur Mega dakam orasinya.
Akhir kata, di hadapan sekitar 5000-an warga Malang, Megawatgi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini pada PDI-P. “Terimakasih atas dukungannya selama ini, semoga ini bisa berlangsung hingga pilpres 2009, agar PDI-P tetap berkibar di seluruh Indonesia,” ujar Megawati.

DIA,RAZ
Sumber : Kompas

Pemenang Pilkada Jangan Kalah Oleh Golput

Selasa, 15 Juli 2008 | 13:52 WIB
KEDIRI, SELASA – Ketua bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Selasa (15/7) di Kediri, Jawa Timur, berharap, suara yang diperoleh oleh pemenang pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013, tidak kalah oleh suara golput.

“Sehingga suara Karsa harus lebih besar daripada suara golput,” kata Anas saat berkampanye mendukung calon wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Pare, Kediri, Jawa Timur.

Dalam pikada Jawa Timur, Gus Ipul mendampingi Soekarwo. Pasangan ini biasa disingkat dengan Karsa. Menurut Anas, hal itu perlu ditegaskan karena di sejumlah pilkada, suara terbanyak justru didapat oleh golput.

Untuk memastikan agar suara Karsa di atas golput, Anas meminta semua pendukung Karsa memastikan dirinya sendiri dan mereka yang dikenalnya, untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 23 Juli mendatang guna memakai hak pilih.

Selain itu, proses penghitungan dan pengiriman suara dari TPS hingga tingkat provinsi, juga harus diawasi.

Marcellus Hernowo

Gus Ipul Ajak Masyarakat Datang Ke TPS

Selasa, 15 Juli 2008 | 20:30 WIB
KEDIRI, SELASA- Calon wakil gubernur Jawa Timur periode 2008-2013, Syaifullah Yusuf mengajak masyarakat Jawa Timur menyukseskan pemilihan gubernur dengan datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 23 Juli 2008 mendatang. Ajakan itu disampaikan untuk mengimbangi ajakan golput yang marak selama masa kampanye.
“Ajakan itu (untuk golput) harus dihormati, akan tetapi lebih bertanggungjawab apabila tidak golput. Saya menghormati mereka yang memilih golput, tetapi saya akan lebih menghargai mereka yang memilih karena pemilihan ini sangat penting,” katanya saat ditemui di sela-sela safari kampanyenya di Kediri, Jawa Timur, Selasa (15/7).
Untuk meminimalisir masyarakat yang memilih golput, kiat Gus Ipul diantaranya adalah dengan mendekati atau merangkul berbagai lapisan masyarakat dan mengajak mereka sebisa mungkin datang ke TPS. Peran serta masyarakat dalam pemilihan kepala daerah ini sangat penting karena secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum.
Gus Ipul juga mengaku tidak terlalu menghiraukan seruan dari KH Abdurrahman Wachid yang mengajak masyarakat untuk golput dalam pemilu. Sebab, menurutnya, seruan tersebut tidak akan menggembosi perolehan suara pasangan Karsa dalam Pilgub nanti.
Pada Selasa kemarin, Syaifullah Yusuf dijadwalkan berkampanye di Kota/Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Acara kampanye pasangan Soekarwo ini diawali dengan blusukan di Pasar Pare, Kediri dilanjutkan acara ikrar saksi dari tim kampanye Karsa di Gedung Serbaguna Pare.
Dalam acara ikrar saksi di Pare, Gus Ipul kedatangan Andi Malaranggeng, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Edy Bhaskoro Yudhoyono.
Terkait kedatangan Andi dan Edy, Gus Ipul menyambut gembira. Ia mengaku tidak pernah meminta mereka untuk datang secara khusus. “Kehadiran mereka merupakan penghormatan dan bukti kesungguhan untuk memberikan dukungan terhadap Karsa,” katanya.
Sekitar pukul 12.00 siang, Gus Ipul yang didampingi istrinya dan sejumlah tim sukses, meluncur ke Pondok Pesantren Al Huda di Kelurahan Ngadisimo, Kota Kediri. Di pondok itu rombongan disambut oleh sejumlah pengurus dan pengajar.
Setelah menyantap hidangan makan siang dan salat Dhuhur, rombongan menuju ke Gedung Nasional Indonesia Kota Kediri untuk menghadiri acara ikrar saksi tim sukses pasangan Karsa.
Selanjutnya, rombongan menuju ke Pethuk, Kecamatan Mojo untuk salat Istighosah bersama. Selepas magrib, Gus Ipul menemui sejumlah pegadang kaki lima di alun-alun Kota Kediri, kemudian ke Pondok Pesantren KH Anwar Iskandar di Jamsar en dan makan nasi pecel di Jalan Dhoho.

NIK

500.000 Kader Hanura Dilarang Golput
Sabtu, 19 Juli 2008 | 14:08 WIB
SURABAYA, SABTU – DPD Hanura Jawa Timur melarang sekitar 500.000 kadernya menjadi golongan putih dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Mereka juga dianjurkan mendukung Sutjipto-Ridwan Hisjam yang dicalonkan PDI-P.
Ketua Bapilu DPD Hanura Jatim,Kuswanto mengatakan, instruksi itu dikeluarkan Ketua Umum DPP Hanura Wiranto. Jajaran DPD dan badan pendukung sudah menyampaikan informasi itu ke kader Hanura di seluruh Jatim. “Partai Hanura punya pola yang memungkinkan kader menjalankan instruksi ketua umum. Tidak perlu sanksi atau kontrak bagi kader,” ujarnya di Surabaya, Sabtu (19/7).
Dukungan kepada SR juga menjadi bahan ujian kinerja kader untuk memenangkan pemilu 2009. Bila mereka bisa menaikkan suara bagi SR dalam waktu singkat, berarti mesin partai bisa bekerja dengan baik. “Kebetulan di Jatim ada ajang demokrasi,” ujarnya.

Golput Menang di Pilkada Jatim
Rabu, 23 Juli 2008 | 20:12 WIB
KEDIRI, RABU – Pemilih Golput menjadi “pemenang” dalam Pilkada gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008. Angka golput jauh melebihi perolehan suara lima kandidat yang bertarung dalam pilkada.

Berdasarkan pantauan Kompas di Kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara rata-rata hanya 60 persen dan paling tinggi sekitar 70 persen.
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 30-40 persen. Itu belum termasuk surat suara yang tidak sah karena unsur kesengajaan dari pemilih. Jika jumlah suara tidak sah dimasukkan dalam kategori golput, maka angkanya lebih besar.
Bandingkan dengan hasil penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga, termasuk Litbang Kompas. Hasilnya menunjukkan, angka terakhir perolehan suara menempatkan pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf di urutan pertama dengan peroleh suara 25,5 persen. Sementara, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di tempat kedua dengan perolehan suara sebesar 25,3 persen.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008, lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 lalu. Sebaliknya, angka golput meningkat secara signifikan.
Angka golput yang mencapai 40 persen ini jauh lebih besar dibandingkan dengan angka golput pada saat pemilu legislatif dan pilpres 2004 lalu di Kota Kediri dimana angkanya hanya 20 persen. Itupun sudah termasuk surat suara tidak sah yang dikategorikan sebagai golput.
Sebagai gambaran, di TPS 07 Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, dari 361 pemilih yang terdaftar, hanya 213 yang hadir. Sebanyak 148 orang atau sekitar 40 persennya tidak hadir. Di TPS 01 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren juga hampir sama. Dari 352 pemilih yang terdaftar, yang hadir ke TPS hanya 252. Dengan demikian jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya 100 orang atau sekitar 28 persen.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kediri Bidang Sosialisasi Taufik mengatakan gejala rendahnya antusiasme masyarakat menyambut pesta demokrasi lima tahunan, sebenarnya sudah terlihat sejak dilakukannya pemutakhiran data pemilih.
Masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak proaktif mendaftarkan diri. Justru perangkat desa setempat yang proaktif. Itupun hasilnya kurang maksimal.
Menurut Taufik ada dua faktor yang menyebabkan tingginya golput dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilgub Jatim yakni faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis adalah kurangnya sosialisasi karena terbatasnya anggaran.
KPUD hanya melakukan sosialisasi tiga kali di tiga kecamatan di Kota Kediri ditambah satu kali sosialisasi di tempat umum. Selebihnya, KPUD melakukan sosialisasi apabila ada permintaan dari instansi tertentu atau lembaga swadaya masyarakat.
Faktor teknis ini penting tapi kurang signifikan. Faktor penentu terbesar adalah non teknis yakni perasaan putus asa atau apatis masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan pemimpin secara langsung akan menghasilkan pemimpin yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Mereka tampaknya trauma pada pemilu presiden tahun 2004 lalu dimana hasil dari pemilihan itu ternyata tidak berdampak signifikan pada perubahan nasib rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok tetap naik dan pekerjaan sulit.
Pengalaman serta sistem yang terbentuk selama ini telah menghegemoni pemikiran mereka sehingga melahirkan sikap yang skeptis dan apatis. Toh walaupun saya tidak memberikan suara, tidak ada pengaruhnya terhadap pasangan calon yang jadi, katanya.

Runik Sri Astuti

Situs Partai Politik, Isinya Sekadar Menjilat Atasan

Kamis, 24 Juli 2008 | 07:19 WIB
Oleh Amir Sodikin

“Hidup adalah Perbuatan”, begitu akrab iklan politik ini di telinga kita. Di dunia online, tagline seperti itu menjadi bahan olok-olokan dan tak bernilai apa pun bagi pengunjung internet (netizen).

Banyak yang tak menyadari, karakter netizen itu berbeda dengan di dunia nyata yang kebanyakan rakyat jelata. Boleh saja di dunia nyata kita bisa membeli ruang publik dengan iklan yang mencolok, tetapi di dunia nyata, semua ucapan dan tulisan harus dipertanggungjawabkan dengan logika netizen dan juga di hadapan “sensitivitas” Google dan Yahoo!

Jika iklan politik di dunia maya tidak jelas dan tak memiliki arti apa pun bagi netizen, iklan seperti itu hanya dianggap spam (sampah). Netizen membutuhkan sentuhan program yang lebih pribadi dan tak sekadar untaian kata-kata indah.

Hingga kini, dunia maya masih tidak diperhitungkan untuk dijadikan ruang kampanye dan pendidikan politik. Sepi dari sepak terjang partai yang akan bertanding di tahun 2009 nanti.

Di dunia nyata, kampanye sudah dimulai, tetapi di dunia maya mereka masih saja belum siap secara materi. Apa yang akan diberikan kepada pengunjung internet? Program kerja?

Tidak juga, hingga kini para partai hanya sibuk dengan menyanjung-sanjung pemimpin partai mereka. Tak ada manfaat yang bisa dipetik oleh netizen, jadi apa jadinya pemilu nanti?

Konsolidasi internal

Di dunia maya, kampanye terselubung dengan pendidikan politik, misalnya, bisa start kapan saja. Namun, fenomena booming-nya aktivitas internet di kalangan anak muda ini tak dimanfaatkan partai. Jelas pengurus partai masih didominasi orang-orang tua yang sensitivitas di bidang internet masih rendah.

Fokus mereka masih pada konsolidasi internal dan isinya rata-rata hanya “menjilat” para petinggi partai. Jarang situs partai yang mulai berorientasi pada kebutuhan pengunjung yang bukan anggota partainya.

Padahal, lewat situs internet, partai bisa menyediakan segala informasi dan bacaan yang berguna bagi pembaca. Lewat internet, sebenarnya partai bisa menarik simpati pendukung partai lain atau pendukung golput.

Tak semua partai memiliki website, beberapa di antaranya menumpang di Friendster, Blogger, dan situs gratisan lainnya. Beberapa di antaranya bahkan tak memiliki situs di internet.

Joomla mendominasi

Hal yang menggembirakan, kebanyakan situs sudah menggunakan Content Management System (CMS). CMS adalah software interaktif Open Source gratis yang dibangun komunitas dunia. Dengan CMS akan memudahkan pengelolaan isi website.

CMS bernama Joomla (www.joomla.org) benar-benar mendominasi. Website partai, menurut penulis, yang terbaik dari sisi desain adalah http://www.pmb.or.id milik Partai Matahari Bangsa, justru dibangun dengan Joomla.

Membangun portal dengan Joomla bukan hal memalukan. CMS yang dibangun oleh komunitas dunia justru teruji dari serangan cracker, asal webmaster rajin update software terbaru.

Dengan demikian, kasus cracking website menjelang pemilu bisa diminimalisasi. Satu hal yang harus ditradisikan: jika website partai di-crack orang lain, malulah terhadap diri sendiri lebih dulu karena malas update software atau tak paham soal lubang keamanan, jadi jangan asal menyalahkan pelaku!

Ulasan singkat “website” partai

Situs yang tak ditemukan berarti tak masuk dalam 50 besar urutan di Google.

* Partai Hanura http://www.hanura.com. Foto-foto kegiatan sosial lebih menonjol dibanding tokoh. Ada “link” menjadi anggota. Dibuat dengan “software” Joomla.
* Partai Karya Peduli Bangsa http://www.pkpb.net, minim informasi, dominan foto tokoh. “Software” yang digunakan merujuk ke http://www.jayh.dk.
* Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia http://www.partai-ppi.com, minim informasi, menggunakan “software” Mambo. Ada galeri dan buku tamu, tetapi belum berkembang.
* Partai Peduli Rakyat Nasional Dari Google hanya mendeteksi “blog” gratisan http://www.pprn.blogspot.com, itu pun hanya untuk “user” yang diundang.
* Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) http://www.partaigerindra.or.id, desain sudah portal berita, ada layanan “online” menggunakan Yahoo Messenger!, galeri, berita-berita partai dan nasional, dibuat dengan Joomla.
* Partai Barisan Nasional tidak ditemukan
* Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak ditemukan
* Partai Keadilan Sejahtera http://www.pk-sejahtera.org, http://www.pks.or.id, format sudah portal berita, banyak artikel bermanfaat untuk pendidikan politik.
* Partai Amanat Nasional http://www.pan.or.id, portal berita, tetapi minim isian, banyak “link” halaman yang tak bekerja, dominan tokoh, salah satunya iklan “Hidup Adalah Perbuatan”, dibuat dengan “software” Mambo.
* Partai Perjuangan Indonesia Baru http://www.partai-pib.or.id, tampilan seperti “blog” dan dominan gambar tokoh, mirip “blog” pribadi sang tokoh, isi bersifat pendidikan politik yang mencerahkan, memakai “software” Joomla.
* Partai Kedaulatan http://www.partai-kedaulatan.org, saat diakses tidak bisa dibuka.
* Partai Persatuan Daerah http://www.partaipersatuandaerah.com, minimalis dan minim informasi, menggunakan software Joomla
* Partai Kebangkitan Bangsa http://www.dpp-pkb.org, saat dikunjungi sedang dalam pemeliharaan, menggunakan Joomla.
* Partai Pemuda Indonesia http://www.partaipemudaindonesia.or.id, tak ditemukan pada urutan 20 besar di Google, desain masih berantakan, belum selesai.
* Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Dari pencarian urutan 20 besar di Google, hanya ditemukan subdomain gratisan http://dpp-pni.tripod.com, tampilan buruk (hak cipta menunjukkan tahun 2003).
* Partai Demokrasi Pembaruan http://www.pdp.or.id, sudah seperti portal berita lengkap, ada galeri, statistik, kontak kami, buku tamu, dibuat dengan software tCMS v 2.0.1.
* Partai Karya Perjuangan http://www.partaikaryaperjuangan.org, seperti web personal, informasi minim, dibuat PT MANDIRI CReASINDO.
* Partai Matahari Bangsa http://www.pmb.or.id, partai inilah yang dari sisi desain website unggul di antara partai lain. Menggunakan software Joomla, desain mereka bukan portal news, tetapi cukup meyakinkan untuk mencuri mata pengunjung. Dilengkapi dengan kontak online menggunakan Yahoo Messenger! Situs paling mengesankan untuk Pemilu 2009!
* Partai Penegak Demokrasi Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Demokrasi Kebangsaan http://www.pdk.or.id, masih minim isinya, menggunakan Joomla standar.
* Partai Republik Nusantara: tidak ditemukan.
* Partai Pelopor tidak ditemukan.
* Partai Golongan Karya http://www.golkar.or.id, dari sisi isi sudah paling banyak, menonjolkan berita tokoh, desain dirancang oleh Intermatik.
* Partai Persatuan Pembangunan http://www.ppp.or.id, lumayan bagus tetapi belum interaktif, memanfaatkan ”template” dari www. templatemonster.com. Dilengkapi forum, tetapi terbengkalai.
* Partai Damai Sejahtera http://www.partaidamaisejahtera.com/, isi termasuk rapi, tetapi bukan website dinamis, dibangun dengan Microsoft FrontPage.
* Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Bulan Bintang http://www.pbb-info.com, sudah menerapkan portal berita, isi juga padat, dibangun dengan Joomla.
* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan http://www.pdi-perjuangan.or.id, saat dikunjungi sedang dalam perbaikan: Joomla! PDI Perjuangan – Official Website”, sudah pasti web ini menggunakan Joomla.
* Partai Bintang Reformasi http://www.pbr.or.id, masih didominasi informasi tokoh, tampilan halaman depannya ala zaman dulu: sambutan Ketua Umum DPP.
* Partai Patriot tidak ditemukan web-nya. Namun, untuk Patriot DKI tercatat memiliki Friendster http://profiles.friendster.com/ 29532029.
* Partai Demokrat http://www.demokrat.or.id, berita-berita termasuk banyak, tetapi lebih ke internal.
* Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Indonesia Sejahtera tidak ditemukan.
* Partai Kebangkitan Nasional Ulama tidak ditemukan.

Sumber : Kompas

Cerita Ringan Coblosan Pilgub di Gang Dolly
Kamis, 24 Juli 2008 | 15:04 WIB
SURABAYA, KAMIS – Pesta demokrasi pertama di level Jatim terasa hambar di Dolly, lokalisasi paling lapang se-Asia Tenggara. Mayoritas mereka memilih golput, sebagaimana kecenderungan di luar Dolly. Demokrasi tidak lagi memesona?

Putat Jaya dan Kupang Gunung memang bukan kampung khusus mesum. Hanya saja, pekerja seks komersial (PSK) memang terkonsentrasi di kedua kampung itu. Setidaknya ada 800-an PSK yang menghuni wisma-wisma di wilayah RW 10, RW 12, dan RW 5, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Namun, dari 800-an PSK itu tak lebih dari 10 persen yang mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).

Kondisi sama terjadi di RW 7 dan RW 3. Para PSK memilih tetap tinggal di wisma masing-masing sambil menunggu ‘tamu kesasar’ di pagi hari itu. “Mas, ayo mampir, Mas. Enak mumpung masih sepi,” bujuk para makelar pada beberapa pria yang kebetulan lewat di kawasan Dolly.

Nggak ikutan nyoblos, Mbak? Ketika pertanyaan tersebut dilontarkan pada beberapa penghuni wisma, mereka memperlihatkan ekspresi tidak bergairah. “Wis mari, Mas. Mau bengi. Malah ping bolak-balik. (sudah selesai, Mas. Tadi malam!)” kata Eni, penghuni salah satu wisma di Jl Putat Jaya 2A, dengan nada slengekan.

Sementara Dewi, penghuni wisma lainnya, berkomentar lebih apatis. ”Percuma, Mas. Siapa pun yang dipilih paling yo podo ae. Lagian, calon-calonnya nggak ada yang kenal. Mereka nggak pernah kampanye di sini. Mereka mana mau anggap kami ada!”

Ketika ditelurusi, ternyata tidak semua enggan menggunakan hak pilih. Sebagian besar lainnya malah tidak bisa datang ke TPS lantaran tidak mendapat undangan dari pihak RT/RW. “Sebagai warga negara, saya sebetulnya sudah berusaha menjalani aturan. Saya sudah mendaftarkan diri ke RT. Tapi nggak ada undangan, jadi otomatis saya nggak punya kartu pemilih,” ungkap Yuli yang mengaku asal Kediri.

Untuk pulang kampung dan menggunakan hak di tempat kelahiran, menurut Ima yang dari Banyuwangi, juga tidak mungkin. “Nggak imbang sama transportnya. Sekali pulang habis Rp 100.000, belum nanti mesti ninggali (uang) orang rumah. Wah, wis gak usah ae!” imbuhnya.

Kartono, warga Dolly, menyahut. “Saya aja enggak dapat kartu pemilih. Padahal, saya tinggal di sini (Putat Jaya) sejak tahun 1990-an, Jadi ya nggak ikut nyoblos, Mas,” kata Kartono yang mengaku masih mengantongi KTP Lawang, Malang.

Eko, petugas di TPS 28 RW 3 RT 5 Kelurahan Putat Jaya, mengaku, Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak yang tidak akurat karena menggunakan data warga tahun 1998. Tak heran jika dalam DPT itu tercantum nama-nama warga yang sudah meninggal atau pun pindah rumah. Ketidakakuratan data ini juga terjadi di semua DPT di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak.

Karena data yang tidak akurat dan sikap apatis warga Putat Jaya ini membuat angka golput di kawasan tersebut mencapai lebih dari 55 persen “Yang datang kebanyakan rumah tangga biasa. Yang PSK sama sekali tidak ada yang datang,” beber Puji petugas di TPS 42 RW XII RT 5.

Yang menarik, kemeriahan pesta demokrasi ini menurut penduduk Putat Jaya, masih kalah dibanding pemilihan RW atau bahkan RT. “Kalau ada pemilihan RT pasti seru,” tutur Kartono.
Hingga akhir perhitungan suara, dari lima TPS yang sempat dipantau Surya, empat TPS memberi kemenangan untuk Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR). Pasangan ini kalah di TPS 46 RW XII yang memberi kemenangan pada Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam).

Di TPS ini, Salam memperoleh 57 suara. SR di posisi kedua dengan dukungan 48 suara, disusul Karsa (39), Kaji (28), dan Achsan hanya mendapat tujuh suara. “Nggak heran, Mas. Daerah ini kan memang basisnya PDIP,” ujar Udin, staf TPS 42 RW XII.
Agung: Jangan Golput
Jumat, 25 Juli 2008 | 19:56 WIB
JAKARTA, JUMAT – Fenomena kemenangan golongan putih (golput) di sejumlah pilkada hendaknya jadi pemicu bagi pimpinan dan kader partai politik untuk bisa lebih dekat dan komunikatif dengan rakyat. Dengan demikian fenomena golput itu bisa diminimalisir di Pemilu 2009.
“Mari jadikan mementum pemilu untuk lebih mendorong rakyat menentukan pilihan mereka dalam pemilu nanti dan jangan golput,” kata Ketua DPR Agung Laksono di Jakarta, Jumat (25/7).
Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengatakan, salah satu cara mengurangi angka Golput adalah membangun komunikasi yang lebih baik antara parpol dan rakyat. “Dengar dan perhatikan keinginan dan aspirasi mereka. Perjuangkan apa yang menjadi kehendak rakyat,” katanya.
Agung mengaku prihatin dengan kemenangan golput yang terjadi dalam berbagai Pilkada. Padahal hak memilih langsung baik untuk calon walikota, bupati dan gubernur adalah hasil reformasi yang telah diperjuangkan bersama.
“Jika ternyata hak pilih langsung ini disia-siakan, ada beberapa alasan. Di antaranya rakyat pemilih tidak merasa sesuai dengan kandidat yang ada. Bisa juga karena mereka tidak tertarik dengan parpol yang mendukung kandidat,” katanya.
Menurut Agung, kehendak dan aspirasi rakyat adalah agar kehidupan mereka bisa lebih sejahtera. Karena jika pun sering dilakukan pemilu tapi hasilnya tidak menjadikan mereka lebih sejahtera, maka rakyat akan semakin enggan untuk menggunakan hak demokrasinya. “Dengan adanya masa kampanye Pemilu yang cukup panjang, rakyat bisa mendapatkan gambaran dan pemahaman politik yang cukup dari para kader dan pimpinan parpol,” katanya.
Agung mengakui, sebagai pimpinan DPR, banyak hasil keputusan yang sering tertunda karena dalam proses di rapat dewan lebih sering dilakukan melalui perdebatan panjang, akibat masing-masing pihak merasa kepentingannya tidak terakomodir. (Persda Network/js)
Sumber : Persda Network

Golput karena Rakyat Bosan Pilkada

Jumat, 25 Juli 2008 | 20:18 WIB
JAKARTA, JUMAT – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengakui, adanya pemilihan langsung kepala daerah atau pilkada yang berlangsung berkali-kali di satu daerah, menyebabkan rakyat jenuh sebagai pemilih dalam pesta demokrasi tersebut.
Akibatnya, rakyat mengalami kebosanan yang akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi rakyat dalam mengikuti pilkada yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Ini ditandai dengan semakin rendahnya masyarakat yang datang ke tempat pemungutan sura (TPS) di beberapa daerah baru-baru ini.
Namun, menurut Wapres Kalla, saat ditanya pers, Jumat (25/7), di Istana Wapres Jakarta, sikap rakyat terhadap pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang, terjadi perbedaan. “Oleh karena itu, saya yakin tingkat partisipasi rakyat nanti masih di atas 80 persen suara,” tandas Wapres Kalla.
“Kalau pemilu, saya kira berbeda sikapnya. Tidak ada kebosanan. Karena, untuk calon legislatif (caleg) saja, bisa mencapai 100.000 orang caleg. Kalau ada 100.000 caleg, tentunya orang yang terkait (dengan caleg) akan berbondong-bondong datang ke TPS untuk memberikan dukungan kepada calonnya. Karena itu, yang datang ke TPS akan jauh lebih banyak,” jelas Wapres Kalla.
Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Kalla memberikan contoh. Untuk pemilu tahun depan, Partai Golkar saja, misalnya, calegnya bisa mencapai 15.000 orang. “Jadi, kalau dengan 34 partai politik, tentu calegnya bisa lebih dari 100.000 orang caleg,” tambah Kalla.
Lebih jauh, Kalla mengungkapkan, di masa datang, untuk mencegah terjadinya kejenuhan rakyat mengikuti pemilihan, salah satu caranya adalah pemerintah ingin menggabungkan pilkada di tiap provinsi dan kabupaten.
“Pada tahun 2011 mendatang, pemerintah merencanakan mulai menggabungkan pelaksanaa pilkada di daerah sehingga tidak lagi terjadi kebosanan rakyat datang ke TPS, apalagi ada yang golongan putih (golput),” kata Kalla.

HAR

PDI-P Garap 30-40 Persen Golput Lampung

Minggu, 27 Juli 2008 | 16:43 WIB
BANDAR LAMPUNG, MINGGU – DPP PDI-P memastikan dari 5,3 juta penduduk yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2008, sekitar 30-40 persen di antaranya berisiko golput. PDI-P perlu mengaktifkan juru kampanye dan kader untuk mengajak masyarakat pemilih menjadi lebih aktif.

Demikian ditegaskan Ketua DPP PDI-P Cahyo Kumolo pada acara Rapat Kerja Daerah Khusus DPD PDI-P Lampung, Minggu (27/7) di Bandar Lampung. Menurut Kumolo, agenda pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden merupakan satu paket agenda.

“Sebagai satu paket agenda, DPP PDI-P menargetkan bisa memenangi agenda tersebut. Pada agenda pemilihan gubernur 2008 di Indonesia, PDIP masih menghadapi tiga pemilihan gubernur yaitu di Lampung, Sumatera Selatan, dan Riau. Kita harus memenangi pemilihan tersebut,” ujarnya.

Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum dan HAM Firman Jaya Daeli pada kesempatan tersebut mengungkapkan, pada dasarnya sesuai survei internal, golput terdapat tiga macam. Yaitu pemilih apatis politis, golput teknis, dan golput apatis.

Menurut Firman, apapun bentuk golput yang ada di suatu daerah, golput harus ditekan. Hal itu karena suara masyarakat akan menentukan calon pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Sehingga berkaitan dengan pemimpin daerah, suara masyarakat juga ikut menentukan kesejahteraan masyarakat.

Di Lampung, dari perkiraan 40 persen golput diperkirakan didominasi golput teknis, disusul golput apatis, dan selebihnya golput politis. Menurut Firman, cara yang tepat menarik masyarakat pemilih adalah dengan penggalangan massa.

“Juru kampanye atau kader PDI-P diharapkan tidak lagi memakai rapat umum untuk menarik kemauan masyarakat pemilih. Kami mengubah strategi dengan menggunakan cara-cara simpatik door to door. Itu akan lebih menarik masyarakat,” ujar Firman.

Ketua DPD PDI-P Lampung Sjachroedin ZP pada kesempatan tersebut mengatakan, golput seharusnya tidak perlu ada. PDIP melalui mesin politik yang dimiliki berupaya untuk mengajak dan menghimbau masyarakat pemilih menggunakan hak pilih. PDIP memiliki jaringan pengurus dan kader dari tingkat DPD hingga ranting.
“Bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat, kader akan mengajak masyarakat menggunakan hak pilih,” ujarnya.

Besarnya angka golput di Lampung membuat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung cemas. Hal itu menyebabkan Ketua KPUD Lampung Ch Gultom menegaskan, pengalaman tingginya angka golput sekitar 45 persen di Jawa Timur dan 55 persen di Jawa T engah sebaiknya menjadi pembelajaran bagi Lampung. Untuk itu harus dicari cara supaya angka golput bisa ditekan.

“KPUD Lampung berencana mengirim surat ke setiap pemkab/kota dan meminta setiap pemkab/kota di Lampung untuk menghimbau masyarakat pemilih menggunakan hak pilih. Bentuk himbauan itu masih kita rancang supaya himbauannya efektif,” ujar Gultom.

Sambil menghimbau Pemkab/Pemkot untuk melakukan himbuan-himbauan kepada masyarakat, KPUD Lampung terus berupaya mengajak masyarakat menyukseskan pemilihan gubernur. Cara-cara yang sudah dilakukan di antaranya dengan sosialisasi melalui spanduk, leaflet, baliho, dan media massa.

HLN
Sumber : Kompas

PDS Jaring Artis Jadi Caleg

Senin, 28 Juli 2008 | 00:10 WIB
JAKARTA, MINGGU – Popularitas artis di dunia politik semakin berkibar setelah Dede Yusuf dan Rano Karno sukses pada Pilgub Jawa Barat dan Pilbup Tangerang. Tidak heran kalau parpol besar dan kecil memberikan tempat istimewa pada artis untuk menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2009.
Partai Damai Sejahtera (PDS) pun bakal menempatkan beberapa selebritis untuk menjadi caleg. Nama-nama yang sudah masuk adalah Maya Rumantir, Bella Saphira, Tessa Kaunang, dan Ronny Pangemanan (komentator bola) akan didaulat menjadi kader partai dan menjadi caleg.
Wakil Ketua DPP PDS Denny Tewu menegaskan, sikap partai melirik artis bukan latah atau ikut-ikutan parpol lain, tetapi lebih pada realitas masyarakat bahwa popularitas masih sebagai pilihan masyarakat. “Di masyarakat, popularitas dari ketokohan atau figur masih diperlukan, untuk itu kami memilih artis karena dia sangat dikenal,” kata Denny Tewu di Jakarta, Minggu (27/7).
Dijelaskan, tidak bisa dimungkiri, masuknya artis didunia politik akan menjadi lumbung suara untuk parpol. Apalagi, nama-nama artis tersebut sebelumnya sudah tersosialisasi kepada masyarakat, baik sebagai bintang film atau sinetron serta aktif dikegiatan kerohanian dan olahraga.
Namun demikian, kata Denny, meski artis merupakan magnet suara, PDS dalam proses pencalegan tetap memberikan aturan sama. “PDS akan merekrut artis-artis yang mempunyai kapabilitas dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka harus memiliki visi dan misi dengan parpol,” kata Ketua Bappilu PDS itu.
Selain itu, lanjut Denny, PDS juga membuka peluang kepada masyarakat umum dan kader parpol lainnya untuk ikut mencalonkan diri sebagai caleg, baik ditingkat DPR, DPRD I, dan DPRD II.
Apalagi, PDS menerapkan sistem perolehan suara terbanyak walaupun tidak harus menganut nomor urut karena aturan UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan batasan 30 persen suara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sangat sulit dicapai.
“Karena itu, PDS memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk menjadi caleg dan berkompetisi secara sehat untuk memperebutkan suara terbanyak,” kata Denny Tewu.

Johnson Simanjuntak
Sumber : Persda Network

Caleg Hanura Bertabur Orang Beken

Senin, 4 Agustus 2008 | 10:36 WIB
JAKARTA, SENIN – Tak bisa disangkal, popularitas seseorang amat menentukan dalam pemilihan umum legislatif 2009 nanti. Maka tak heran, banyak partai merekrut sejumlah artis atau orang beken memperkuat barisan calon legislatif mereka.

Demikian pula yang dilakukan Partai Hanura pimpinan mantan Menko Polkam Wiranto. Informasi yang diperoleh Persda Network, Senin (4/8), sejumlah nama beken ada dalam daftar bakal calon legislatif partai. Ada artis, mantan pejabat, juga kader pindahan dari partai lain.

Sebut saja AS Hikam, mantan Menneg Ristek era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, yang akan maju sebagai caleg untuk Provinsi Jawa Timur. Pengacara kondang yang dikenal dekat dengan keluarga Cendana, Elsa Syarief, akan mengadu nasib menjadi calon wakil rakyat untuk Provinsi Lampung.

“Hanura melakukan ekstra ketat kepada mereka-mereka yang akan ditempatkan sebagai calon wakil rakyat. Tidak bisa sembarangan begitu saja yang kita usung sebagai wakil Hanura di DPR nanti,” ujar salah seorang Sekjen DPP Partai Hanura sekaligus Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Saleh Husein kepada Persda Network, Senin (4/7).

Nama lainnya adalah mantan Gubernur PTIK Faroek Muhammad serta Wakil Gubernur NTB TB Rayes. Istri Ketua Umum Hanura Uga Wiranto untuk Provinsi Gorontalo, kemudian artis Gusti Randa yang akan mencoba peruntungan sebagai wakil rakyat untuk Provinsi Sumatera Barat.

Konglomerat pemilik Inti Fauzi, Fauzi Hamid, serta artis Anwar Fuadi sebagai calon wakil rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Mantan Sekda Rajab Sumandawai untuk Provinsi Sumatera Utara. Mantan kader Golkar yang sempat hijrah ke PAN, kini salah seorang petinggi Hanura, Fuad Bawazier, caleg untuk Provinsi Banten.

Ada juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah JH Nihin yang sedianya akan ikut serta meramaikan bursa calon wakil rakyat. Artis lawas Mutiara Sani juga ikut dicalonkan. Kemudian, ada purnawirawan TNI Jendral Suaidy Marassabesy untuk Provinsi Maluku, mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Suhandoyo yang sedianya akan mencoba peruntungan sebagai calon wakil rakyat untuk Provinsi Pekanbaru, Riau.

“Semua calon anggota legislatif Partai Hanura terlebih dahulu kita lakukan uji kelayakan. Semuanya sudah di-brain wash sehingga memiliki kesamaan konseptual Hanura. Kami banyak belajar dari kesalahan yang diterapkan oleh Golkar selama ini,” papar Saleh Husein yang juga akan ikut bursa calon wakil rakyat untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Golput Bakal Bengkak Hingga 40 Persen
Senin, 4 Agustus 2008 | 15:59 WIB
JAKARTA, SENIN – Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun 2009 mendatang diperkirakan akan membengkak hingga 40 persen. Pada Pemilu 2004, jumlah golput ‘hanya’ mencapai 20 persen.
Hal ini di ungkapkan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif usai konferensi pers mengenai Survei Nasional “Pandangan Masyarakat mengenai Kepemimpinan Nasional dan Partai Politik” di Grand Melia, Jakarta, Senin (4/8).
“Memang berdasar survei tentang Pilpres 2009, masih ada sekitar 28,8 persen responden yang tidak menyebutkan nama figur capres yang dipilih, sedangkan untuk cawapres, sebanyak 55,38 persen yang tidak menyebut nama kandidat,” kata Yudi.
Menurutnya, kondisi menunjukkan masyarakat kita tidak peduli pada persoalan politik, termasuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan suara. “Survei ini respondennya tersebar di 33 provinsi dengan prosentase responden 55 persen di pedesaan dan 45 persen di perkotaan. Jelas terlihat kalau masyarakat tidak lagi melihat partisipasi politik itu hal yang signifikan mempengaruhi kehidupan mereka,” kata Yudi.
Ia menambahkan bagi masyarakat kita mungkin lebih baik bekerja membanting tulang daripada memberi suara di TPS-TPS. “Karena mereka lebih memikirkan persoalan yang langung berdampak pada hidup mereka seperti pangan, pekerjaan yang masih belum bisa dipenuhi pemerintah sekarang,” katanya.
Selain itu, berdasar survei ini persepsi responden terhadap rumah tangga juga meningkat. “Jenis pengeluaran untuk makanan pokok termasuk pengeluaran kategori berat dinyatakan oleh 86,0 responden sedangkan survei sebelumnya hanya mencatat 45,5 persen,” jelasnya.
Hasil survei tersebut untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK dengan menyebutkan delapan jenis pengeluaran yang dinilai berat atau ringan seperti makanan pokok, pakaian, sandang, perumahan, belanja energi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan sosial.
Selain makanan pokok, pengeluaran untuk belanja energi, perumahan dan transportasi masih dinyatakan berat oleh responden yang mengikuti polling putaran kedua tersebut. “Kepercayaan masyarakat terhadap citra pemerintah bisa terus merosot bila kinerja pemerintah tidak menunjukkan kemajuan. Bahkan angka golput akan lebih tinggi dari prediksi 40 persen bila kondisi pemerintahan dan wakil rakyat tidak lagi dipercaya oleh masyarakat,” tandasnya.

MYS

PPP Yakin, PKB, PDI-P, dan Golkar Gabung Sebelum Ramadhan

Rabu, 6 Agustus 2008 | 00:17 WIB
JAKARTA, SELASA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pimpinan koalisi 12 parpol yang mengusung pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) melakukan gerak cepat menghadapi putaran kedua Pilkada Jatim. PPP langsung mendekati tiga partai besar, yakni PDI-P, Partai Golkar, dan PKB yang jago mereka gagal melenggang ke putaran II. PPP bahkan optimistis, sebelum bulan Ramadan tiba, tiga parpol besar itu sudah akan menyatakan dukungannya kepada pasangan KaJi. Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP, Muhammad Romahurmuziy di Jakarta, Selasa (5/8).
“Pasti. Saya optimis, sebelum puasa dukungan Partai Golkar, PDIP dan PKB untuk KaJi sudah bulat. Saya optimis tiga-tiganya akan bergabung,” ujar Romahurmuziy.
Romahurmuziy yang oleh DPP PPP diserahi tugas menyukseskan KaJi di Pilkada Jatim, menegaskan bahwa keyakinannya itu tidak lepas dari pendekatan gerak cepat yang dilakukan oleh Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Suryadharma yang juga Menteri Koperasi dan UKM, sudah melobi tiga pimpinan parpol besar tersebut agar mendukung KaJi.
“Kalau lobi jelas sudah ada. Pak Ketum sudah bertemu dengan Gus Dur, dengan pak Muhaimin dan pak Lukman untuk PKB. Untuk PDIP dengan pak Taufik Kiemas juga sudah ada komunikasi yang intensif. Kalau dengan Golkar kan di sela-sela sidang kabinet dengan pak JK bisa ngobrol- ngobrol. Jadi pak Ketum sudah mengajak dong,” sambung Romahurmuziy.
Namun, saat ditanya apakah tiga pimpinan parpol tersebut sudah menyatakan kesediaan mereka, Romahurmuziy tidak menjawab tegas. Ia hanya mengatakan bahwa karena lobby masih dalam taraf negosiasi, pihaknya belum bisa mengkomunikasikan secara luas.
“Namanya juga lobi. Tapi pembicaraan ke arah itu sudah ada. Cuma masih perlu kami konkretkan pada tataran startegis dan teknis di tingkat provinsi dan cabang. Dan karena kami ini kan terdiri dari 12 parpol dengan PPP yang terbesar, tapi kan fatsunnya bicaranya bareng-bareng. Sebelum kami melangkah lebih jauh pada level teknis dan strategis untuk putaran II, tentu kami merapatkan dulu barisan untuk 12 partai ini,” jelas dia.
Tidak hanya karena pendekatan yang sudah dilakukan Suryadharma Ali terhadap tiga pimpinan parpol tersebut, keyakinan Romahurmuziy juga dipicu oleh faktor chemistry. Ia mengatakan, secara makro politik tingkat nasional, sulit membayangkan tiga parpol besar itu akan mendukung KarSa yang didukung oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Kalau saya memposisikan sebaga pengamat, PDIP kan sulit bergandengan dengan Demokrat karena pemimpinnya sama-sama nyalon Capres. Golkar juga mungkin ancang-ancag mengambil jalur sendiri untuk menang. Sementara PKB sulit karena ada Sa nya itu. Artinya secara psikis ada barrier baik dari Gus Dur dan Muhaimin. Meskipun dalam politik tidak ada lawan abadi,” jelas Romahurmuziy.
Romahurmuziy juga menilai bahwa jadwal Pilkada Jatim putaran II yang masih akan digelar pada 5 November mendatang, memberikan keuntungan tersendiri bagi pasangan KaJi. Ia mengatakan bahwa pihaknya masih punya cukup waktu untuk melapisi kelompok-kelompok strategis parpol lain.
“Yang jelas kemarin hanya unggul di tujuh kabupaten. Target kami memenangkan kabupaten yang belum menang, terutama kabupaten yang dimenangkan calon selain Karsa. Kan artinya disitu ada mesin-mesin partai yang bekerja dari PDIP, PKB dan Partai Golkar yang akan kami gunakan,” sebut dia. (Persda Network/had)

Sumber : Persda Network

Calon Independen, Jawaban Golput
Senin, 11 Agustus 2008 | 12:32 WIB
JAKARTA, SENIN – Kehadiran sosok calon independen dilihat sebagai alternatif terbaik mengantisipasi makin besarnya kemungkinan suara golput. Nur Hidayat Assegaf dari Komisi Nasional Pemilu Presiden Independen (Komnas PPI) mengatakan indikasi golput makin kuat karena rakyat makin antipati dengan partai politik.

“Kita lihat saja, calon-calon (presiden) yang diajukan partai-partai besar umumnya orang-orang lama yang gagal dalam memimpin. Kita sudah tahulah manuver-manuvernya,” ujar Nur Hidayat dalam pernyataan sikap Komnas PPI terhadap calon independen di Jakarta, Senin (11/8).

Menurut dia, jika wajah-wajah lama itu terpilih lagi maka perubahan menuju kebaikan yang dicita-citakan Indonesia kemungkinan sulit untuk tercapai. Mengenai banyak kegagalan calon independen dalam panggung Pilkada, ia menduga bahwa banyak permainan yang diagendakan di dalamnya.

Misalnya, menurut Nur Hidayat, di Nabire, pencurian suara calon-calon independen ataupun pencoretan nama-nama calon independen secara sepihak. Untuk itu, dia berharap akan segera bertemu dengan para wakil rakyat untuk memperjuangkan diterimanya calon presiden independen.

LIN

Sudahkah Anda Terdaftar dalam Pemilu 2009?

Selasa, 12 Agustus 2008 | 06:01 WIB
JAKARTA, SELASA – Proses sosialisasi Daftar Pemilih Sementara atau DPS Pemilu 2009 kepada masyarakat dinilai kurang optimal. Kondisi ini terlihat dari sangat kurangnya publikasi dan iklan layanan masyarakat tentang pengumuman DPS di kantor-kantor kelurahan/desa.

Hingga hari keempat pencanangan pemasangan DPS di kantor-kantor kelurahan/desa oleh Panitia Pemungutan Suara, Senin (11/8), beberapa kelurahan di Jakarta telah memasangnya. Pantauan Kompas di Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DPS dipasang di lantai 3 kantor kelurahan setempat. Di kantor Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DPS terpampang di pintu masuk kantor.

Sementara itu, pantauan Centre for Electoral Reform (Cetro) di Jakarta Selatan menunjukkan sejumlah kelurahan belum memasang DPS. Kelurahan tersebut antara lain Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kuningan Timur (Setiabudi), Kalibata (Pancoran), dan Cilandak (Pondok Labu). Sedangkan di Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DPS tidak terpasang, tetapi disimpan di dalam map karena tidak ada tempat pemasangan.

“Bagaimana bisa didapatkan DPS yang akurat jika daftarnya saja sampai hari keempat masa pengumuman DPS banyak yang belum terpasang,” kata Direktur Eksekutif Cetro Hadar N Gumay.

Anggota Dewan Pengawas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Khoirul Anwar, mengatakan, animo masyarakat untuk mengecek DPS masih sangat rendah. Kurangnya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum membuat masyarakat tidak tahu dan kurang peduli apakah dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai peserta pemilu.

“Sekarang partai politik yang harus aktif. Kalau parpol tidak mendorong konstituennya untuk mendaftarkan diri, yang rugi adalah parpol juga,” katanya. (MZW)

Meuthia Hatta Siap Jadi Capres

Selasa, 12 Agustus 2008 | 01:23 WIB
SERANG, SENIN-Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Meuthia Hatta mengatakan, dirinya siap dicalonkan menjadi presiden pada 2009 jika rakyat dan partainya mempercayainya atau menghendaki.
“Jika partai dan rakyat percaya dan menghendaki, saya siap dicalonkan,” katanya sebelum acara pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi dan Kabupaten Kota PKPI se-Provinsi Banten di Serang, Senin (11/8) malam.
Namun demikian, kata dia, saat ini ia akan lebih berkonsentrasi pada partainya supaya lolos syarat minimal electoral threshold dengan target suara 7 juta pada pemilu 2009 nanti. Setelah itu, kata dia, baru akan berpikir untuk kelanjutannya.
Meuthia, yang juga Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, optimistis PKPI akan memperoleh dukungan lebih dari itu. Sehingga, ia meminta seluruh kader PKPI mensosialisasikan partai nomor urut tujuh tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mengajak kepada seluruh kadernya, mendorong masyarakat agar tidak golput pada pemilu 2009. Sebab, cita-cita baik untuk membangun bangsa tidak akan tersalurkan dengan golput atau tidak melaksanakan hak pilih. Golput juga bisa disebabkan karena keteledoran warga, untuk itu perlu diingatkan.
Meuthia Hatta mengatakan, meskipun PKPI menargetkan minimal perolehan suara 7 juta suara, namun ia berharap dukungan yang diperoleh lebih maksimal dan sebanyak-banyaknya. Selain itu, PKPI juga sangat komit dengan kuota 30 persen perempuan di legislatif sebagai amanat undang-undang yang harus dipatuhi. “PKPI harus menjadi partai yang memberi solusi, dengan cara berfikir dengan otak, bukan dengan otot,” katanya.
Meuthia juga mengatakan, partainya menawarkan pada masyarakat keadilan dan kejujuran dalam pemerintahan. Menurutnya, PKPI partai yang harus selalu menjaga keadilan dan persatuan, kader PKPI harus bisa membangun bangsa bukan meminta kepada bangsa. Pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi dan Kabupaten Kota PKPI se-Provinsi Banten di Serang tersebut dihadiri ratusan kader dan simpatisan PKPI se- Provinsi Banten.

ROY
Sumber : Antara

Pencatatan Daftar Pemilih Tetap Pemicu Golput
Jum’at, 15 Agustus 2008 | 19:29 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah harus segera membenahi sistem pencatatan pemilih dalam Pemilu. ”Harus mulai dibangun sistem online yang terintegrasi dengan baik,” kata Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran Indra Perwira.
Pencatatan yang buruk terhadap jumlah pemilih, terutama daftar pemilih tetap, adalah faktor utama meningkatnya jumlah golput. ”Karena itu Indonesia harus sudah memikirkan pencatatan online seperti di negara-negara maju,” kata Indra.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Benny Moestofa mengaku, jumlah golput dalam pemilihan walikota Bandung Ahad lalu tidak sampai 30 persen. Sebagian besar golput di Bandung dipicu oleh apatisme pemilih terhadap pilkada terutama di kalangan anak muda.
Selain itu, pada hari pencoblosan, yaitu Minggu (10/8), banyak warga yang keluar kota dan menikahkan anaknya. ”Menjelang bulan puasa, banyak warga yang ziarah dan menggelar kenduri pernikahan anak,” kata Benny.
Barnas, Lepas dari Bayang-bayang Partai Demokrat
Sabtu, 16 Agustus 2008 | 08:16 WIB

SECARA resmi Partai Barisan Nasional atau Barnas memang baru dideklarasikan 10 bulan lalu, tepatnya 1 Oktober 2007. Akan tetapi, jika dilihat dari latar belakang terbentuknya, Partai Barnas tidak lahir seketika begitu saja.
Barnas pada awalnya adalah sebuah organisasi massa bernama Barisan Nasional Demokrat atau BND yang diketuai Vence Rumangkang. Sebelum menjadi Ketua Umum Partai Barnas, Vence dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat.
Menurut Vence, lahirnya Partai Barnas karena munculnya tuntutan BND melahirkan sebuah partai dalam pertemuan ormas tersebut. Dengan basis massa cukup besar, tentu tidak sulit bagi BND untuk melebur menjadi sebuah parpol baru.
Struktur BND yang tersebar di daerah memang memuluskan langkah Vence membentuk parpol baru. Partai Barnas pun lolos verifikasi menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2009, dengan urutan nomor 6 dari 34 parpol yang lolos verifikasi.
Sebagai Ketua Umum Partai Barnas, boleh saja Vence menyatakan secara pribadi masih terikat komitmen dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, langkah Vence mendirikan partai baru pada satu sisi bisa juga dibaca sebagai ucapan ”selamat jalan” kepada Partai Demokrat.
Tantangan yang harus dijawab Barnas adalah apakah masyarakat bakal antusias terhadap kehadiran partai-partai baru?
Meningkatnya jumlah golput dalam sejumlah pilkada menjadi indikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat ataupun parpol pengusung. Belum lagi sorotan negatif terhadap anggota legislatif maupun partai politik yang diterpa beragam kasus korupsi, makin menguatkan sentimen tersebut.
Inilah tantangan bagi Partai Barnas dan juga partai baru lainnya. (SON)

Puan Maharani Tak Gentar Hadapi Mbak Tutut
Senin, 18 Agustus 2008 | 17:58 WIB
JAKARTA, SENIN – Putri bungsu Megawati Soekarnoputri- Taufiek Kiemas, Puan Maharani, optimistis akan masuk Senayan, sebagai wakil rakyat periode 2009-2014. Puan yang menjadi caleg nomor urut 1 dari Dapil V Jateng, mengaku tak gentar meski harus bersaing dengan tokoh nasional dari parpol lain di Dapil yang sama.
Pasalnya, figur-figur orang terkenal akan mengadu nasib, mencari simpati menjadi calon wakil rakyat periode 2009-2014 di Dapil V yang meliputi, Solo, Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo. “Sebagai kader partai, tentu saja saya siap ditempatkan di mana saja. Kalau kebetulan dari partai lain ada nama-nama yang dianggap akan menjadi salah satu rival berat di sana, saya siap,” ujar Puan saat ikut serta dalam rombongan PDIP menyerahkan daftar nama caleg ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (18/8).
Sejumlah nama-nama terkenal memang akan bersaing ketat di Dapil Jateng V pada Pemilu legislatif 2009. Diantaranya mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nurwahid. Mantan juara dunia bulutangkis, Icuk Sugiarto yang dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Serta, putri mantan presiden almarhum Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut yang kabarnya juga maju lewat Solo dengan kendaraan PKPB.
Bersaing dengan tiga tokoh populer tersebut, Puan yang di PDIP menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Perempuan, yakin akan bisa meraih perolehan suara signifikan dan terpilih sebagai caleg. “Insya Allah bisa,” ujarnya.
Dikatakan Puan, bukan tanpa alasan jika dirinya optimistis menyongsong persaingan berat di Dapil V Jateng. Menurutnya, Jateng, termasuk Solo, adalah basis PDIP. Barometer paling sahih kata dia adalah kemenangan pasangan yang diusung PDIP, Bibit Waluyo-Rustriningsih pada Pilkada Jateng Juni lalu.
“Berkaca pada Pilkada Jateng kemarin, PDIP menang mutlak di sana. Mesin parpol berjalan bagus, dan itu yang akan kami konsolidasikan. Apa yang kami lakukan pada Pilkada Jateng, akan kami lanjutkan. Tentu saja kami punya strategi untuk mempertahankan basis kami di Jateng,” jelas Puan.

Hadi Santoso
Sumber : Persda Network

Tak Ada Lawan Abadi, Zaenal Pilih Demokrat

Rabu, 20 Agustus 2008 | 12:13 WIB
JAKARTA, RABU-Mantan Wakil Ketua DPR Ri dan fungsionaris Partai Bintang Reformasi (PBR) Zaenal Maarif benar-benar menerapkan jargon dalam dunia politik “tak ada kawan dan lawan yang abadi”.
Kalau dulu Zaenal berseteru hingga ke pengadilan karena menuduh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menikah sebelum masuk Akademi Militer, sekarang Zaenal menjadi “anak buah” Presiden SBY di Partai Demokrat. Zaenal menjadi calon legislatif (caleg) Partai Demokrat, partai tempat Presiden SBY menjadi ketua dewan pembina.
Apa alasan Zaenal memilih Demokrat dan meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan yang baru beberapa bulan menjadi kendaraan politiknya?
“Saya sudah menarik berkas caleg dari PPP. Semuanya berawal dari mimpi saya tanggal 14 Agustus. Saya bermimpi berdiri dibelakang Pak SBY, kemudian ibu kandung saya yang sudah meninggal melambai-lambaikan tangan ke saya bersama banyak orang. Saya menafsirkan mimpi itu sebagai permintaan Ibu supaya saya mendukung Pak SBY dalam Pilpres 2009. Karena saat saya bersebrangan dengan Pak SBY, saya juga mimpi Ibu kelihatan sedih dan marah ke saya,” kata Zaenal kepada Kompas.com, Rabu (20/8).
Pascamimpi itu, Zaenal kemudian menghubungi Ketua DPP Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum yang juga juniornya di HMI. “Dia (Anas) bilang, serahkan saja berkasnya ke Demokrat mas, tolong deh… Kemudian, berkas itu diambil mahasiswa saya yang kader Demokrat dan diserahkan,” lanjut Zaenal yang akan menjadi caleg dari daerah pemilihan V Jawa Tengah.

Saat disinggung bagaimana dengan kasus yang pernah terjadi antara dirinya dan SBY, Zaenal mengatakan sudah tak ada masalah. Perseteruan antarkeduanya sudah berakhir saat berkirim surat dan bertatap muka. “Yang penting saya sudah menyenangkan ibu saya,”: ujar Zaenal.

Ia pun menyatakan tak ambil pusing dengan penempatan nomor urutnya. Apakah ia tak khawatir ada penolakan dari politisi Demokrat lainnya? “Itu saya tidak tahu,” kata mantan politisi PBR ini singkat. (ING)

Pilawakot Jambi, Golput 40 Persen

Rabu, 20 Agustus 2008 | 19:45 WIB
JAMBI, RABU – Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Jambi kali ini, jumlah golput diperkirakan mencapai sekitar 40 persen. Pada sejumlah TPS, cukup banyak calon pemilih yang tidak ikut mencoblos.
Di TPS 12 Kebun Handil, misalnya, sebanyak 364 orang mencoblos, dan 193 orang tidak mencoblos.
Anggi, warga setempat, mengatakan dirinya telah mendapat undangan dan kartu pemilih. Akan tetapi, Anggi memilih tidak memberikan suaranya pada pilkada, karena menurutnya tak satu pun dari empat pasangan kandidat yang layak menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. “Saya tidak ikut nyoblos. Tidak satu pun pasangan yang pantas,” ujarnya.
Di TPS Paal Lima, Kotabaru, jumlah warga yang tidak memilih bahkan lebih besar. Terdapat 249 orang memilih, dan 269 orang tidak menggunakan hak pilihnya.
Sedangkan sejumlah warga yang sebelumnya memprotes ke KPU Kota Jambi karena tidak memperoleh kartu pemilih, tetap dapat mencoblos. Mereka hanya cukup menyerahkan kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti kependudukan.

Irma Tambunan

“WNI Golput” di Australia Diperkirakan Bertambah
Jumat, 29 Agustus 2008 | 08:06 WIB
SYDNEY, JUMAT-Sekretaris I/Konsul Bagian Kekonsuleran KJRI Sydney, Australia, Edy Wardoyo mengatakan, sebanyak 20.231 orang warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di New SouthWales, Queensland, dan Australia Selatan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu (DPT) 2009.
“Namun jumlah WNI yang mencoblos pada Pemilu yang jatuh pada 9 April 2009 itu dikhawatirkan sangat menurun karena pelaksanaan pemungutan suara jatuh pada hari kerja di Australia,” kata Edy di Sydney, Jumat (29/8), sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Pemilu 2009 di wilayah administratif KJRI Sydney.
Edy mengatakan, 9 April 2009 jatuh pada hari Kamis yang merupakan hari kerja di negara-negara di luar Indonesia, termasuk Australia. Karena itu, pihaknya khawatir banyak WNI yang memiliki hak pilih tapi harus bekerja dan kuliah pada hari itu akan menjadi sulit untuk datang dibandingkan jika Pemilu 2009 jatuh pada hari Sabtu.
Dari 20.231 orang WNI yang masuk DPT KJRI Sydney, pihaknya memperkirakan hanya separuhnya saja yang akan datang ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) karena mereka antara lain sudah pindah rumah sehingga surat undangan memilih yang dikirim sampai di alamat mereka yang lama namun mereka sendiri tidak menerimanya.
Terlepas dari seberapa besar WNI yang akan datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya secara benar, Edy mengatakan, dibandingkan hasil pendataan WNI untuk kepentingan Pemilu 2004, hasil pendataan WNI untuk Pemilu 2009 meningkat secara signifikan.
Dalam pendataan calon pemilih untuk Pemilu 2004, jumlah WNI yang berhasil didata hanya 8.000 orang. Dari jumlah itu, 3.600 orang di antaranya menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2004 atau kurang dari 50 persen. Peningkatan tajam jumlah WNI yang berpotensi memiliki hak pilih dalam Pemilu 2009 itu tidak terlepas dari intensifnya kegiatan pendataan di tiga negara bagian yang masuk wilayah administratif KJRI Sydney itu. Dari tiga negara bagian itu, sebagian besar WNI tinggal di New South Wales. Total jumlah WNI yang ada di tiga negara bagian itu mencapai 30 ribuan orang.
Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, masa kampanye selain rapat umum berlangsung dari 12 Juli 2008 hingga 5 April 2009, kampanye rapat umum (17 Maret 2009 – 5 April 2009), masa tenang (6 – 8 April 2009) dan pencoblosan (9 April 2009).

ROY
Sumber : Antara

Rebut Suara, Golkar Turunkan 15 Ribu Fungsionaris

Minggu, 31 Agustus 2008 | 20:21 WIB
Laporan Wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, MINGGU – Pemilu 2009 mendatang, Partai Golkar menerapkan strategi baru untuk meraih suara pemilih sebanyak-banyaknya. Partai Golkar tak hanya menebar janji lagi seperti dulu. Kali ini, Partai Golkar mengaku menunjukkan program konkrit melalui fungsionaris partai, calon legislative (caleg) dan kader, yang diterjunkan langsung ke seluruh daerah pemilihan (dapil) di kabupaten.

Sejak enam bulan lalu, Partai Golkar telah mengerahkan lebih dari 15.000 fungsionaris, caleg dan kadernya. Demikian disampaikan Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Golkar Firman Soebagyo kepada Kompas di Jakarta, Minggu (31/8) sore.

“Janji konkrit yang partai kami lakukan adalah seperti untuk daerah-daerah yang kesulitan air bersih, kami mengerahkan truk tangki air sebanyak-banyaknya. Misalnya, untuk Jawa Tengah, kami mengerahkan 25 unit truk pengangkut air. Adapun, untuk daerah yang saat ini atau nanti tengah panen raya, kami menyiapkan bantuan tenda dan terpal untuk alas padi yang dirontokkan serta pelayanan kesehatan,” ujar Firman.

Menurut Firman, strategi memperkuat basis massa Partai Golkar yang hilang itu, Partai Golkar juga kini melakukan kampanye melalui dakwah yang intensif. Dakwah sebenarnya cara Partai Golkar sejak dulu saat melakukan kampanye. “Jadi, dakwah yang dilakukan Partai Golkar sekarang ini, semata-mata bukan langkah yang meniru langkah partai berbasis Islam saja. Partai Golkar sudah memulainya sejak Orde Baru,” tambah Firman.

Firman mengakui cara pendekatan kepada pemilih melalui tebar janji, sekarang ini bukan musimnya lagi bagi partai politik untuk meraih suara. Tetapi, sekarang, tampaknya banyak parpol yang baru melakukan sebatas itu (tebar janji). “Saya harapkan, fungsionaris, caleg dan kader Partai Golkar langsung terjun ke daerah sehingga bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebenarnya. Itulah, yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika Partai Golkar mau menang,” lanjut Firman.

Menghadapi kecenderungan Golongan Putih (Golput) yang kini semakin tinggi, kata Firman, Partai Golkar juga telah secara intensif memberikan sosialisasi pemilu 2009 melalui sejumlah tayangan, agar masyarakat bebrondong-bondong datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS). “Karena memang tugas parpol juga agar mendorong dan mengajak masyarakat melakukan hak pilihnya untuk menekan kecenderungan golput,” tandas Firman.

Adapun untuk mengakomodasi tokoh-tokoh yang mengakar di masyarakat dan punya relasi dengan daerahnya, lanjut Firman Partai Golkar telah mengubah cara penentuan caleg yang duduk di DPR nanti dengan menggunakan system perolehan suara dan buka nomor urut.

Sekarang ini, anggota Partai Golkar yang duduk di legislatif hanya satu yang memiliki dukungan suara dari rakyat pemilihnya sebanyak 100 persen, yaitu Saleh Djasit (tengah terkena kasus dugaan korupsi di KPK). Di Partai lain ada Hidayat Nurwahid. “Oleh sebab itu, Partai Golkar mengambil keputusan bahwa mereka yang menjadi tokoh dan dikenal di masyarakatnya sehingga memperoleh banyak suara, dapat menjadi wakil rakyat di parlemen,” jelas Firman.

Suhartono

Warga Tak Peduli DPS

Senin, 1 September 2008 | 18:32 WIB
JAKARTA, SENIN- Meskipun KPU sudah mengeluarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di kelurahan-kelurahan pada bulan lalu, sebagian besar masyarakat belum mengetahui apakah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Sebagian warga yakin sudah terdaftar, karena sudah ikut Pemilu 2004 dan Pilkada DKI beberapa bulan lalu.
“Belum tahu saat ini,” jawab Suharto (40), Senin (1/9), ketika ditanya apakah dirinya sudah terdaftar DPS di kelurahan tempat ia tinggal. Meski begitu, warga Palmerah ini yakin dirinya masuk dalam DPS.
Menurut dia, warga yang mengikuti pemilu lima tahun yang lalu pasti dapat mengikuti Pemilu 2009. Hal yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Sigit (24), warga Bekasi. Dengan alasan sibuk sebagai mahasiswa, Sigit mengaku belum mencek DPS di kelurahan tempat ia tinggal.
Ironisnya, ketika ditanya apakah dia akan mempersoalkan jika nantinya tak diundang untuk memilih, dengan tegas ia menyatakan protes.
Suara berbeda disampaikan Erik (24), seorang karyawan di Jakarta yang sejak sekarang sudah mantap tidak akan memilih alias Golput dalam Pemilu 2009 nanti. Karena itu, ia tak peduli apakah namanya tercantum dalam DPS atau tidak.
Kenapa Golput? “Karena partai politik yang ada saat ini hanya memberikan janji-janji kosong,” jawabnya tegas. (C13-08)

Presiden Tak Anggap Penting Kasus Lapindo
Kamis, 4 September 2008 | 19:28 WIB
JAKARTA, KAMIS – Koalisi untuk Keadilan Korban Lumpur Lapindo menyatakan ada kesepahaman kolektif yang tak serius dalam penanganan korban lumpur Lapindo antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyelesaian korban lumpur ini sengaja dibiarkan tanpa ada kejelasan ganti rugi dalam dua tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Khalid Muhammad dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) saat konferensi pers bersama beberapa jaringan LSM penggiat HAM lainnya di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) di Jl Borobudur, Jakarta, Kamis (4/9) sore.
“Sudah berkali-kali korban mendesak Presiden segera memberi penyelesaian tetapi sampai saat ini hanya janji belaka. Apalagi DPR yang pernah akan mengusulkan bahwa peristiwa ini adalah bencana didukung pernyataan ahli, tapi untungnya tidak berhasil digolkan karena desakan masyarakat. Dari sini sudah terlihat skenario besar pembiaran ini,” tuturnya.
Sedangkan menurut Koordinator Kontras Usman Hamid, Presiden SBY juga tidak mengambil tindakan tegas terhadap salah satu menteri di kabinetnya yang terlibat dalam pembiaran penyelesaian korban ini.
“Kalau pembiaran terus terjadi dalam struktur pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, maka taruhannya akan ada sanksi politik dari masyarakat di pemilu mendatang. Jangan salahkan masyarakat kalau mereka nantinya golput semua, karena wakil rakayat tak bisa dipercaya lagi,” tuturnya.
Sampai saat ini, korban lumpur Lapindo masih belum menerima ganti rugi sebesar 80 persen (cash and carry) yang telah didesak selama ini. “Kami akan memantau proses ini sampai ada kejelasan dari pemerintah, kalau memang pemerintah masih ada atensi pada persoalan pelanggaran HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam kasus pembiaran korban lumpur ini,” jelasnya

MYS

PDP, Satu Tawaran Pembaruan…

Sabtu, 6 September 2008 | 08:09 WIB
PARTAI Demokrasi Pembaruan atau PDP adalah salah satu partai politik baru yang akan meramaikan Pemilu 2009. Partai yang bisa disebut sebagai pecahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P itu mencoba menawarkan pembaruan partai politik.
PDP menentang oligarki dan feodalisme yang berkedok demokrasi. PDP menilai, saat ini reformasi dilakukan di berbagai bidang, tetapi justru belum dilakukan di bagian hulu, yaitu partai politik. Banyak yang memakai kata demokrasi, tetapi sesungguhnya ujung-ujungnya masih menerapkan feodalisme dan oligarki.
Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP Roy BB Janis saat ditemui di Kantor PKN PDP, pekan lalu, menyampaikan gagasan itu.
Apa sesungguhnya yang mendorong Anda bersama PKN lain mendirikan PDP?
Dilihat dari sejarahnya, partai ini didirikan oleh eks PDI-P yang saat Kongres PDI-P di Bali awal tahun 2005 memiliki perbedaan pandangan tajam soal cara-cara berdemokrasi di dalam partai. Kami menilai, PDI-P sebagai partai modern masih menjalankan cara berdemokrasi bergaya lama yang ketinggalan zaman, yaitu memberi hak prerogatif yang bersifat mutlak kepada ketua umumnya dan sistem calon tunggal. Soeharto saja sebagai presiden sudah kita koreksi, tidak boleh mempunyai kekuasaan mutlak. Tetapi, di partai masih dipraktikkan.
Kami juga menginginkan ada evaluasi besar-besaran dalam Kongres karena PDI-P mengalami kekalahan beruntun, mulai dari pemilu DPR, pemilu presiden, dan juga pemilihan pimpinan MPR/DPR. Namun, Kongres tidak melakukan itu.
Eks PDI-P yang mendukung PDP antara lain Abdul Madjid, Noviantika Nasution, Laksamana Sukardi, Didi Supriyanto, dan Arifin Panigoro. Sebelum meninggal, Pak Roeslan Abdul Gani juga mendukung kami.
Lalu apa yang membedakan PDP dengan partai lain?
Salah satu kekhasan PDP dibandingkan dengan partai lain adalah struktur kepengurusannya yang bersifat kolektif, mulai dari tingkat nasional sampai desa. Tidak ada lagi pengurus yang mempunyai kekuasaan mutlak sendirian. Pimpinan Kolektif tingkat nasional berjumlah 35 orang, tingkat provinsi 27 orang, tingkat kabupaten/kota 23 orang, kecamatan 15 orang, dan kelurahan/desa 6 orang. Pimpinan Kolektif dipilih dalam konferensi sesuai tingkat masing-masing.
Proses pengambilan keputusan dalam Pimpinan Kolektif didasarkan pada sistem one man one vote. Tidak ada satu pun unsur pimpinan yang diberi hak veto. Semua garis kebijakan partai pun harus ditentukan melalui rapat pleno Pimpinan Kolektif. Jadi, saya ini suaranya hanya 1/35.
Pada awalnya, banyak ahli organisasi yang meragukan sistem ini. Tetapi, setelah dilaksanakan sekian lama, ternyata cukup efektif. Meskipun semua kebijakan partai ditentukan secara kolektif, implementasinya tetap bisa dilaksanakan dengan cepat karena ada Pelaksana Harian. Jalur eksekutif ini dipilih Pimpinan Kolektif setiap lima tahun sekali dan dievaluasi setiap tahun. Manfaat terbesar yang paling dirasakan adalah tidak ada lagi ketergantungan pada orang. Kita hanya bergantung pada sistem. Konon, banyak yang bergabung juga karena Pimpinan Kolektif ini.
Bukankah sebagai pecahan partai jarang yang mendapatkan suara besar?
Jawabnya gampang saja. PDI-P itu pecahan PDI. Partai Kebangkitan Bangsa itu pecahan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi, teori itu tidak benar dan bisa dibantah.
Kecenderungan suara PDI-P yang naik dalam berbagai survei, hal itu juga lebih disebabkan buruknya kinerja pemerintahan. Dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi belakangan ini, seperti diungkapkan Agus Condro, hal itu akan memengaruhi suara PDI-P. Demikian juga dengan kasus gas Tangguh.
Bagaimana dengan kasus korupsi yang melibatkan Koordinator PKN Laksamana Sukardi?
Laksamana memang berstatus tersangka. Tetapi, sesungguhnya unsur kerugian negara sudah sulit dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Agung. Karena itu, saya meminta agar kasus ini segera diselesaikan, jangan terus dijadikan untuk menyandera.
Dengan adanya kepengurusan yang kolektif, PDP juga masih tetap eksis. Hal ini juga tidak memengaruhi pendukung PDP, terbukti PDP lolos verifikasi dan semakin hari pendukungnya semakin bertambah.
Sebelum Pemilu 2009, PDP menargetkan bisa membentuk struktur partai sampai tingkat kelurahan dan desa yang apabila seluruhnya terisi berjumlah dua juta orang. Sampai saat ini kami juga telah mendata kartu tanda anggota sebanyak lima juta. PDP tidak akan langsung hebat, tetapi lebih bersih, lebih berkualitas. Masih butuh bukti. Lihat saja. (Sutta Dharmasaputra)

Sumber : Kompas Cetak

BERITA FOTO: Gus Dur dan Sutrisno Bachir Bersatu?

Minggu, 7 September 2008 | 18:28 WIB
JAKARTA, MINGGU – Dua pentolan dari partai besar, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Sutrisno Bachir, bertemu dalam suatu acara buka puasa bersama di Hotel Crown Plaza Jakarta. Dalam sebuah ruangan di lantai tiga Hotel Crown Plaza, Gus Dur dan calon presiden dari Partai Amanat Nasional, tampak akrab.
Mereka bercengkerama dengan sejumlah sahabatnya di ruang tersebut. Gus Dur yang dituakan dalam ruang tersebut sedang bercerita tentang silsilahnya yang berasal dari beda aliran Islam.”Leluhur saya itu ada yang salah satu pendiri Ahmadiyah. Ada juga yang dari Muhamadiyah. Tapi enggak apa-apa. Sebab saudara,” ujarnya kepada Sutrisno Bachir dan pengunjung yang lain, Minggu (7/9). Apakah keakraban mereka ini tanda-tanda permintaan untuk berkoalisi?

Abdul Wahid: PKB Akan Jauh Lebih Maju
Minggu, 7 September 2008 | 21:22 WIB
JAKARTA, MINGGU – Dahulu, ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih dikomandani oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, banyak sekali anggota PKB yang terbendung dengan kharismanya. Gus Dur seolah-olah bebas dari kesalahan dan kekeliruan. Namun saat ini, pascakeputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan PKB versi Gus Dur, PKB memiliki kebebasan dan ruang gerak yang lebih leluasa.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Abdul Wahid Maktub, kepada Kompas.com di sela-sela Penandatanganan Pakta Integritas Antikorupsi Caleg PKB, Minggu (7/9) di Jakarta. “Dengan kebebasan ini, saya yakin PKB akan menjadi jauh lebih maju,” tutur Abdul.
Menurutnya, saat ini rapat-rapat partai berjalan jauh lebih efektif dan efisien. Abdul juga merasa bersyukur PKB versi Cak Imin mulai mendapatkan simpati dari kalangan Nadhatul Ulama (NU) dan non-NU. “Malah, saat ini ada kader-kader PKB versi Gus Dur yang melakukan eksodus ke kita, seperti Effendy Choiri dan Ikhsan Abdullah,” ujarnya.

Ratusan Pendukung PKB Gus Dur Geruduk KPU Jawa Tengah

Senin, 8 September 2008 | 15:59 WIB
SEMARANG, SENIN – Sekitar 700 kader dan pendukung Partai Kebangkitan Bangsa Pro KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Senin (8/9) sekitar pukul 15.30 akhirnya menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah di Jalan Veteran, Semarang.

Aksi massa PKB pro Gus Dur ini berlangsung menyusul keputusan KPU Jawa Tengah yang hanya memverifikasi dan menyatakan daftar caleg usulan DPW PKB versi Abdul Kadir Karding yang pro Muhaimina Iskandar dan Sekjen Lukman Edy yang sah. KPU juga telah mengembalikan daftar caleg PKB pro Gus Dur.

Kegiatan unjuk rasa pendudung PKB pro Gus Dur ini, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Pengendalian Massa dari Polwiltabes Semarang. Sejam sebelum kedatangan massa, Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng, Husein Syiwa didamping sejumlah pengurus PKB Pro Gus Dur sudah melakukan protes atas keputusan KPU.

Protes Husein Syiwa diterima anggota KPU Jateng, Ari Pradhanawati dan Slamet Sudjono. Namun protes pengurus PKB Jateng tetap tak membuahkan hasil. Sejumlah poster yang dibawa pendukung PKB Pro Gus Dur di antaranya KPU tidak adil, Gus Dur telah Dizhalimi dan sebagainya.

Aksi ini berlangsung di Jalan Veteran, akibat pintu gerbang Kantor KPU ditutup rapat sejak pukul 12.00 WIB. Aksi belum jelas berakhirnya, karena pendukung PKB pro Gus Dur berencana akan menduduki KPU hingga persoalan kepengurusan ganda PKB bisa diakomodir KPU Jateng.

Winarto Herusansono

Gus Dur: Boikot Pemilu jika KPU Abaikan Hukum
Senin, 8 September 2008 | 17:35 WIB
JAKARTA, SENIN – Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap memaksakan kehendak dan tetap mengabaikan hukum, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meminta para konstituen PKB untuk memboikot Pemilu.
Hal ini disampaikan Gus Dur dalam keterangan pers mengenai pengajuan gugatan PKB ke PN Jakarta Pusat, salah satunya kepada KPU, di Jakarta, Senin (8/9). “Jawabannya jelas, kalau di sana memaksakan kehendak terus dan mengabaikan hukum kita terpaksa mengambil tindakan-tindakan sendiri,” ujar Gus Dur.
Menurut Gus Dur, dengan diabaikannya keputusan sela PTUN yang menyatakan bahwa PKB versi MLB Ancol tidak sah dan tidak memanggil PKB Gus Dur, KPU telah ikut campur dalam masalah internal PKB.
Sementara itu, putri Gus Dur yang juga Sekjen DPP PKB versi Gus Dur, Yenny Wahid mengatakan boikot pemilu adalah antisipasi dari pihaknya terhadap proses hukum yang lama padahal tahapan pencalegan berakhir tanggal 12 September mendatang.
“Kalau masalah hukum belum berhasil seperti kata Gus Dur, kan politis. Semua konstituen PKB diminta boikot Pemilu, tidak ikut Pemilu.Kalau proses hukum berjalan dan hasilnya memenangkan kita itu kan bisa kembali lagi harusnya,” ujar Yenny.
Sementara itu, Ketua Dewan Tanfidz PKB versi Gus Dur Ali Masykur Musa mengatakan penyelesaian perseteruan ini bukan sekedar permintaan maaf dan kompromi semata soal caleg. Namun, bagaimana semua pihak menghormati AD/ART partai.
“Bagaimana menegakkan AD/ART, itu dijadikan basis dalam mengambil keputusan. Kalau itu dilakukan maka AD/ART berdaulat dalam masalah ini. Masalah caleg itu tidak terlalu penting. Yang terpenting marwah AD/ART berdaulat di rumahnya sendiri yang sekarang sedang diacak-acak,” ujar pria yang akrab dipanggil Cak Ali. (LIN)

Negara Kesejahteraan Ala Fadjroel Rachman
Rabu, 17 September 2008 | 14:17 WIB
JAKARTA, RABU – Ketua Gerakan Nasional Calon Independen Fadjroel Rachman mengatakan, misinya menjadi seorang calon presiden adalah membentuk sebuah negara kesejahteraan.
Hal ini diungkapkan Fadjroel dalam diskusi bertajuk “Capres Independen 2009, Mungkinkah?” di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Rabu (17/9). Menurut Fadjroel, yang juga mencalonkan diri sebagai capres independen, memperjuangkan sebuah negara kesejahteraan berbeda dengan sekedar memperjuangkan kesejahteraan seperti yang dilakukan beberapa presiden Indonesia selama ini. Sebuah negara kesejahteraan menjamin warga negaranya untuk menikmati kesejahteraan sejak lahir.
“Negara kesejahteraan melindungi kesejahteraan warga negaranya sejak dia lahir. Setiap orang harus lolos dari kesempatan untuk mati gara-gara kesejahteraan. Semua hak kesejahteraan dijamin oleh negara,” ujar Fadjroel.
Fadjroel percaya misinya ini merupakan diferensial langsung dari sebuah visi yang diamanatkan dalam UUD 1945, termasuk juga memperjuangkan aturan pilpres mengizinkan capres independen ikut berlaga dalam pesta demokrasi 2009. “Visi saya sesuai dengan UUD 1945. Saya percaya pendiri bangsa membuat tracknya dengan benar (dalam UUD 1945). Misinya saja yang berbeda,” tandas Fadjroel. (LIN)

LIN

Mencentang? Pegang Pulpen Saja Bergetar…

Jumat, 19 September 2008 | 12:43 WIB
Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, JUMAT — KPU telah mengusulkan teknis pemberian suara dengan mencentang. Namun, teknis ini masih mengundang pro-kontra dengan alasan tidak seluruh masyarakat Indonesia mengenal istilah itu. Apalagi, selama ini pemilih sudah akrab dengan cara mencoblos untuk memberikan suaranya.
Mantan anggota KPU Imam Prasodjo khawatir perubahan metode yang drastis ini akan menimbulkan kebingungan pada masyarakat pemilih. “Saya khawatir kalau metode berubah secara drastis, dengan waktu sosialisasi yang pendek nanti masyarakat bingung. Masyarakat kita ini banyak yang masih pendidikan rendah, SD juga banyak yang enggak tamat. Pegang pulpen saja bergetar, tidak nyaman,” kata Imam seusai diskusi di Gedung DPD, Jumat (19/9).
Namun, Imam tak menyatakan menolak perubahan metode tersebut. Hanya saja, jika memang disepakati seperti itu hendaknya diikuti dengan waktu sosialisasi yang panjang. Jika tidak, kemungkinan partisipasi pemilih akan rendah. Selain disebabkan masih kacaunya pendataan pemilih, juga faktor kemungkinan banyaknya surat suara yang tidak sah karena perubahan teknis pemberian suara.
“Dengan metode centang itu bisa saja terjadi surat suara yang tidak sah, ditambah golput lagi sehingga takutnya tidak menghasilkan pemerintahan yang legitimate,” ujar Imam. (ING)

Cara Mencontreng, Banyak Suara Tidak Sah

Jumat, 19 September 2008 | 21:57 WIB
JAKARTA, JUMAT – Usulan perubahan cara memilih dalam pemilu 2009 yang semula dilakukan dengan cara mencoblos kemudian akan diubah dengan cara mencontreng, hanya menimbulkan hasil Pemilu 2009 yang tidak berkualitas.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Imam Prasojo Jumat (19/9) menyatakan dengan cara sistem mencontreng, diyakini akan banyak suara yang tidak sah. “Perubahan cara pemilihan jangan terlalu drastis. Karena masyarakat Indonesia masih banyak yang berpendidikan rendah hingga saat ini. Masyarakat yang berpendidikan rendah atau bahkan mereka yang tidak sekolah akan tidak nyaman atau bingung saat memegang pena kalau harus diubah dengan cara mencontreng,” papar Imam Prasojo.
Faktor lainnya, kata Imam, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU waktunya mepet. Bila saja perubahan cara memilih dilakukan secara drastis, Imam yakin hasil Pemilu bisa saja tidak legitimate. “Belum lagi munculnya golput. Dengan mepetnya waktu sosialisasi pemilu, sebaiknya KPU jangan melakukan inovasi cara pemilihan yang drastis yang melibatkan banyak orang,” pinta Imam Prasojo.
Hingga saat ini tata cara pencontrengan dalam teknis memilih pada pemilu 2009 masih terus diperdebatkan oleh KPU dan kalangan DPR. Rencananya, pada minggu depan KPU akan melakukan uji publik di beberapa provinsi soal teknis memilih dengan cara pencontrengan ini.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyarankan kepada KPU untuk tidak memaksakan dalam Pemilu 2009, melakukan mekanisme mencontreng surat suara. “Mengubah cara pemberian suara dari mencoblos menjadi mencontreng, menyilang dan lain sebagainya membutuhkan edukasi yang panjang. Apalagi saat ini waktunya sangat pendek. PKS cenderung menyarankan cara mencoblos,” kata Jazuli Juwaini.
Jazuli sepakat, bila dipaksakan memberikan tanda dengan cara mencontreng, memiliki beberapa kelemahan. Tingkat kesalahan mencontreng juga sangat tinggi, apalagi bagi kalangan tunanetra dan tunaaksara. Bahkan, kata Jazuli masih banyak sebagian besar masyarakat kita yang mungkin tidak mengenal, atau awam dengan alat tulis.
Dari sisi efisiensi, lanjut Jazuli, mencontreng membutuhkan bolpoin atau pena sebagai penanda (stabilo) yang tentu saja lebih mahal dari paku untuk mencoblos. Potensi golput pada Pemilu kali ini cukup tinggi, ditambah potensi kesalahan akibat mencontreng surat suara. Ini, tentu memperburuk kualitas serta legitimasi hasil Pemilu 2009.
“Dalam UU Pemilu secrara eksplisit juga tidak mengharamkan mencoblos sebagai salah satu alternatif pemberian suara. Pasal 153 hanya menyatakan, memberi tanda satu kali. Bunyi pasal tu, memberikan ruang bagi KPU untuk mengkaji kekurangannya. KPU boleh menetapkan pemberian suara dengan cara mencoblos, sesuai undang-undang,” papar Jazuli. (Persda Network/yat)
Blok Politik Kelas Pekerja Bandung Serukan Golput
Senin, 22 September 2008 | 19:16 WIB
TEMPO Interaktif, Bandung:
Sejumlah aktivis yang tergabung di dalam Blok Politik Kelas Pekerja Bandung Raya meminta masyarakat tidak menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Umum mendatang. “Setiap pemilu atau pilkada tidak pernah membawa perubahan,” kata Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Wilayah Jawa Barat Sudaryanto di Bandung.
Sudaryanto mengatakan, pergantian pemimpin di negeri ini tidak membuat upah yang diterima buruh Indonesia menjadi layak. “Padahal seharusnya upah buruh harus memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal,” katanya.
Demokrasi yang terjadi di negeri ini tidak memberi ruang bagi pekerja untuk aktif berpartisipasi. Sebab demokrasi hanya menjadikan rakyat sebagai pemilih pasif.
Koordinator Komunitas Mahasiswa untuk Demokrasi Samuel David mengatakan, setiap pergantian pemerintahan di negeri ini malah membuat biaya pendidikan semakin mahal. ”Komersialisasi pendidikan membuat perubahan hanya dirasakan di tingkat elit,” kata Samuel.
Menurut Canggih Prabowo, dari staf Divisi Perburuhan LBH Bandung, seruan untuk golput ini bukan merupakan hasutan. ”Kami justru ingin masyarakat sadar bahwa dengan memilih pada pemilu nanti tidak akan membawa perubahan ke arah lebih baik,” ujar Canggih.
Blok Politik Kelas Pekerja Bandung Raya ini terdiri dari lima organisasi. Mereka adalah Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBHB), Serikat Berdaya Mahasiswa (SBM), Lingkar Studi Aksi Kemasyarakatan Universitas Islam Negeri Gunung Djati (ELSAK), dan Komunitas Mahasiswa untuk Demokrasi.

Rusli Zainal-Mambang Mit Sementara Unggul

Senin, 22 September 2008 | 19:53 WIB
PEKANBARU, SENIN- Hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menangkan pasangan Rusli Zainal-Mambang Mit (RZ-MM) unggul sementara dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau yang digelar hari Senin (22/9) ini. Pasangan RZ-MM memperoleh suara lebih dari 50 persen.
Berdasarkan penghitungan dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bersama Jaringan Isu Publik (JIP) hingga pukul 17.00 WIB, RZ-MM yang diusung Partai Golkar, PKB kubu Muhaimin Iskandar, PPP dan PBRunggul jauh dari dua pesaing lainnya dengan perolehan suara 56,85 persen.
Pasangan Chaidir-Suryadi Khusaini (CS) yang diusung PDI-P, PBB dan PKNU memperoleh 22,18 persen. Sedangkan pasangan Raja Thamsir Rahman (mantan bupati Indragiri Hulu)-Taufan Andoso Yakin yang diusung Partai Demokrat, PAN, PDK, PDS, Partai Buruh dan 10 partai nonparlemen memperoleh 20,97 persen.
Data sampel yang masuk mencapai 96,5 persen, terdiri dari 85.793 pemilih di 386 TPS, dengan “sampling error” sekitar satu persen.
Hasil kurang lebih sama ditunjukkan penghitungan cepat dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan RZ-MM unggul dengan perolehan suara 55,96 persen hingga pukul 19.00 WIB. Pasangan Chaidir-Suryadi Khusaini (CS) memperoleh 22,77 persen, dan pasangan Raja Thamsir Rahman-Taufan Andoso Yakin memperoleh 21,27 persen.
Data sampel yang masuk mencapai 89,25 persen (79.333 pemilih) dengan sampling error sekitar 0,1 sampai lima persen.
Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Eka Kusmayadi, mengatakan, penghitungan dilakukan dengan memegang prinsip independen dan kredibilitas. Dana yang digunakan untuk melakukan hitung cepat itu murni swadaya tanpa ada bantuan dari pasangan calon gubernur.
“Kita tidak memungkiri ada motode survei lainnya yang dibiayai pasangan calon, tapi untuk Pilkada, murni tidak bantuan dari pihak lain. Istilahnya menggunakan dana corporate social responsibility,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengatakan, hasil resmi berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau sebagai penyelenggara Pilkada. Dijadwalkan hasil perhitungan suara akan diumumkan KPU setelah melakukan rapat pleno pada 3 Oktober.
Golput 30 persen
Dari hasil quick count lembaga survei tersebut, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya atau golput juga cukup besar, yakni lebih dari 30 persen.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bersama Jaringan Isu Publik (JIP) menyatakan, tingkat partisipasi hanya mencapai 58,8 persen. Sedangkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan tingkat partisipasi 63,25 persen.
“Dari perhitungan kami, tingkat golput sekitar 40 persen dan itu tergolong tinggi,” kata Peneliti JIP, Setia Darma. Meski begitu, pihaknya tidak bisa merinci penyebab tingginya golput.
Menurut dia, hal tersebut bisa disebabkan murni kesadaran politik untuk golput, ataupun karena pemilih tidak bisa menggunakan hak suaranya karena sakit hingga kertas suara rusak saat mencoblos.

MSH
Sumber : Ant

Puan Maharani Tolak Disebut Produk Nepotisme

Jumat, 3 Oktober 2008 | 16:20 WIB
JAKARTA, JUMAT-TAK hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyangkal keinginan putranya, Edi Bhaskoro maju sebagai calon anggota legislatif bagian dari bentuk nepotisme. Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, juga menolak anggapan itu. Puan tegas menyatakan, tidak semua cucu-cucu Bung Karno dijadikan sebagai calon anggota legislatif.
“Itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari nepotisme. Siapa saja yang diajukan sebagai caleg yang kebetulan orang tuanya memang sudah ada di dalam partai, tak lain sebagai bagian dari kaderisasi. Kita juga tidak asal-asalan mencalonkan anak-anaknya begitu saja,” kata Puan Maharani saat ditemui usai melakukan shalat Ied di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (1/10) lalu.
Pengajuan caleg, di PDI Perjuangan adalah mencari mereka yang memiliki potensi dan bukan karena didasari atas ewuh pakerwuh, menghormati orang tuanya. Yang kita cari adalah mereka yang berpotensi dan tidak semua cucu-cucu Bung Karno dijadikan sebagai caleg. Adik Megawati, Guruh Soekarnoputra juga dipastikan akan maju kembali sebagai calon wakil rakyat.
Dari informasi yang dihimpun, selain nama Puan Maharani yang dipastikan menjadi caleg untuk dapil Jawa Tengah V, nama putri Guntur Soekarnoputra, Puti Guntur Soekarnoputri juga dipastikan maju sebagai calon wakil rakyat.
Di partai lain, kesan nepotisme juga ada. Di tubuh Partai Demokrat kesan nepotisme juga dirasakan. Selain Edi Bhaskoro yang akan maju sebagai calon wakil rakyat, ketua Umum DPP Partai Demokrat, Hadi Utomo, tak lain adalah ipar Presiden SBY. Partai yang lain, juga begitu.
Di Partai Golkar, bapak dan anak juga dicalonkan menjadi wakil rakyat. Ketua DPR yang tak lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono kembali dipastikan maju sebagai calon wakil rakyat untuk daerah pemilihan DKI Jakarta. Sementara anaknya, Dave Laksono juga akan maju untuk daerah pemilihan Jawa Barat II.
Dari informasi yang dihimpun, beberapa caleg yang memenuhi unsur nepotisme di Golkar antara lain, Fazwan Hairul azwar yang tak lain putra dari salah seorang Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Rully Chairul Azwar.
Kemudian, Jerry AK Sambuaga, putra Theo L Sambuaga, ketua Komisi 1 DPR yang juga salah satu ketua DPP Partai Golkar. Fachri Prawirasudjana, putra tokoh Golkar asal Jawa Barat, Asep Sudjana. Lalu, Syafran Sofyan, mertua Muladi, Gubernur Lemhanas yang juga salah satu Ketua DPP Partai golkar dan beberapa lainnya. (Persda Network/Rachmat Hidayat)

Sumber : Persda Network

PKP Incar Konstituen Dunia Maya

Selasa, 7 Oktober 2008 | 12:19 WIB
JAKARTA, SELASA – Banyak cara serta terobosan yang dilakukan oleh partai politik untuk menjaring para konsituen menghadapi Pemilu 2009 nanti. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) misalnya, melakukan terobosan menggarap para pemilih pemula dan berpotensi golput di dunia maya. Strategi ini diyakini ampuh dari pada kampanye dengan cara ‘perang’ iklan.

“Kalangan pengusaha muda dan kaum profesional kini mulai menaruh simpati, kepada partainya yang sebagian besar belum pernah terjun ke dunia politik. Kami tidak khawatir adanya perang iklan yang dilakukan sejumlah partai politik dan calon presiden di media massa,” ujar Sekjen Pakar Pangan Jackson Kumaat, Selasa (7/10).

Dijelaskan, sebagian besar caleg Pakar Pangan adalah wajah baru. Ia juga mengklaim caleg Pakar Pangan tidak masuk kategori politisi busuk. “Kami intens membina hubungan dengan konstituen di akar rumput (grass root), termasuk simpatisan Pakar Pangan di dunia maya. Kami terapkan kepada setiap kader Pakar Pangan di tingkat kabupaten untuk menjalankan sistem sel. Untuk di ibukota provinsi dan di Jakarta, kami masih berkomunikasi dari hati ke hati melalui fasilitas multi-media, ” paparnya.

“Baik melalui pesan singkat atau SMS secara berantai dan situs komunitas sosial di internet seperti email, milis, dan blog. Termasuk mengembangkan buletin internal. Komunikasi seperti ini lebih efektif, daripada turut terlibat di arena perang iklan. Selain membutuhkan biaya, iklan pencitraan di media massa tidak jaminan pemilih pemula dan kalangan golput akan mencoblos partai atau capres tersebut,” jelasnya lagi.

Tanpa beriklan, tegasnya, partainya tetap dikenal oleh masyarakat. Figur M Yasin yang diajukan Pakar Pangan sebagai calon presiden (capres) 2009.

Rachmat Hidayat

Gus Dur : Golput Akan Capai 70 Persen
Minggu, 12 Oktober 2008 | 22:28 WIB
MOJOKERTO,MINGGU-Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Minggu (12/10) meyakini warga negara Indonesia yang sengaja tidak menggunakan hak pilih atau golput pada Pemilu 2009 mencapai 70 persen dari total hak suara.

“Sekarang ini 47,5 persen orang (pemilik hak suara) tidak nyoblos. Tambahi dengan dari DPP PKB, bisa 70 persen (angka golput). Pemerintah yang tidak diakui oleh 70 persen warga tidak ada legitimasi,” ujar Gus Dur.

Ia menambahkan, keputusan golput merupakan salah satu mekanisme dalam sistem demokrasi karena ia menilai demokratisasi sistem politik di Indonesia tidak berjalan. Gus Dur menyebutkan itu akan terjadi jika DPP PKB melakukan pemboikotan terhadap Pemilu 2009.

Ingki Rinaldi

Besok, Prabowo Ditetapkan Jadi Ketua Dewan Pembina Gerindra

Senin, 13 Oktober 2008 | 14:47 WIB
JAKARTA, SENIN – DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta Selasa (14/10), yang akan menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina partai berlambang burung garuda itu.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi di Jakarta, Senin, mengatakan, diselenggarakannya Kongres Luar Biasa Gerindra itu merupakan desakan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.

“Sesuai usulan DPD dan DPC maka DPP akan menggelar Kongres tersebut pada Selasa (14/10). Kami menyadari bahwa peran Bapak Prabowo Subianto di Gerindra sebagai inisiator dan motivator sangat besar, namun selama ini belum disimbolkan secara jelas,” katanya.

Menurut dia, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, hanya disebutkan adanya Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan Dewan Pembina tidak termasuk di dalamnya.

Pilkada Batubara, OK Arya-Gong Matua Sementara Unggul

Kamis, 16 Oktober 2008 | 20:37 WIB
BATUBARA, KAMIS – Pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen OK Arya Zulkarnain-Gong Matua Siregar untuk sementara unggul berdasarkan penghitungan yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Batubara, Kamis (16/10).
Hingga pukul 18.30, pasangan OK Arya-Gong Matua meraih 51.219 suara, sementara pesaing terdekatnya pasangan Yahdi Khoir Harahap-Surya yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar meraih 38.039 suara.
Total hasil penghitungan suara sementara yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asahan sebanyak 146.933 suara dari 259.763 daftar pemilih tetap (DPT). Pilkada Kabupaten Batubara masih diselenggarakan oleh KPU Asahan karena KPU Batubara masih belum terbentuk.
Batubara merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Asahan. Dibandingkan jumlah DPT, pilkada Batubara juga mencatat tingginya angka golput yang mencapai sekitar 40 persen. Jika hasil akhir pilkada Batubara tetap memunculkan OK Arya-Gong Matua sebagai pemenang, ini akan menjadi sejarah tersendiri dalam penyelenggaraan pilkada secara langsung di Indonesia.
Untuk pertama kalinya, di luar pemilihan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, calon dari jalur independen memenangkan pilkada. Pilkada Batubara diikuti delapan pasangan. Pasangan nomor urut satu OK Saidin-Bagus Joko Triono diusung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan, nomor urut dua pasangan Parlindungan Sinaga-Muhammad Nur Ali dari jalur independen, nomor urut tiga pasangan Yahdi Khoir-Surya, nomor urut empat Janmat Sembiring-M Syahiri diusung Partai Persatuan Pembangunan, nomor urut lima OK Arya-Gong Matua, nomor urut enam pasangan Abdul Wahid-Jalaludin diusung Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi dan Partai Patriot, nomor urut tujuh pasangan Januari Siregar-Sri Kumala diusung PDI Perjuangan dan nomor urut delapan pasangan Ibrahim Usman-Ahmad Yusro dari jalur independen.
Hasil penghitungan suara sementara KPU Asahan juga mencatat pasangan OK Saidin-Bagus meraih 11.151 suara, pasangan Parlindungan-Muhammad 21.914 suara, pasangan Janmat-Syahiri 8.721 suara, pasangan Wahid-Jalaludin 1.394, pasangan Januari-Sri 4.867 suara dan pasangan Ibrahim-Ahmad 9.628 suara.
Keunggulan OK Arya-Gong Matua terlihat pada beberapa TPS di Kecamatan Lima Puluh yang memiliki jumlah pemilih terbanyak dibanding enam kecamatan lainnya.
Hasil penghitungan pada beberapa TPS yang dipantau Kompas di Kecamatan Lima Puluh menunjukkan keunggulan OK Arya-Gong Matua atas tujuh pasangan lainnya. Pasangan ini antara lain unggul di TPS I, IX dan X Desa Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh.
Pasangan OK Arya-Gong Matua meraih 153 suara di TPS I, sementara pesaing terdekatnya pasangan Parlindungan-Muhammad hanya meraih 42 suara. Di TPS IX OK Arya-Gong Matua meraih 50 suara, dibayangi Parlindungan-Muhammad dengan 47 suara. OK Arya-Gong Matua meraih 61 suara di TPS X, sementara pesaing terdekatnya OK Saidin-Bagus meraih 46 suara.
Namun keunggulan OK Arya-Gong Matua di Kecamatan Lima Puluh disaingi pasangan Parlindungan-Muhammad yang menang antara lain di TPS XI Desa Lima Puluh. Di sini Parlindungan-Muhammad mendapat 56 suara sementara OK Arya-Gong Matua meraih 41 suara. Parlindungan-Muhammad juga unggul di TPS IV Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh dengan 92 suara, sementara pesaing terdekatnya OK Arya-Gong Matua mendapat 60 suara. Di TPS VI Perkebunan Tanah Gambus Parlindungan-Muhammad meraih 77 suara sementara OK Arya-Gong Matua mendapat 57 suara.
OK Arya-Gong Matua juga unggul di Kecamatan Tanjung Tiram dengan meraih 11.816 suara, sementara pesaing terdekatnya Yahdi-Surya hanya meraih 1.786 suara. Pasangan Yahdi-Surya menunjukkan keunggulan di Kecamatan Sungai Balai dan Kecamatan Medang Deras. Hasil perhitungan sementara di Kecamatan Sungai Balai, pasangan OK Saidin-Bagus meraih 660 suara, pasangan Parlindungan-Muhammad 2.877 suara, pasangan Yahdi-Surya 3.454 suara, pasangan Janmat-Syahiri 368 suara, pasangan OK Arya-Gong Matua 3.090 suara, pasangan Wahid-Jalaludin 200 suara, pasangan Januari-Sri 437 suara dan pasangan Ibrahim-Ahmad 365 suara. Di Kecamatan Medang Deras, Yahdi-Surya unggul dengan 1.435 suara, sementara pesaing terdekatnya OK Arya-Gong Matua meraih 709 suara. Pasangan Yahdi-Surya juga unggul di Kecamatan Air Putih dengan meraih 6.735 suara, sementara pesaing terdekatnya Parlindungan-Muhammad dengan 5.511 suara dan OK Arya-Gong Matua yang meraih 3.458 suara.
“Kalau dilihat dari jumlah penghitungan suara yang masuk sepertinya pilkada Batubara akan berlangsung satu putaran, ” ujar Ketua KPU Asahan Riswan. Dia tak menduga angka golput sangat tinggi.
Menurut dia, sosialisasi yang dilakukan KPU Asahan dan pemerintah daerah sudah cukup gencar. Secara umum penyelenggaraan Pilkada Batubara berlangsung aman. Meski sebelum pilkada banyak beredar sms gelap yang berisikan ancaman akan terjadi rusuh jika salah satu pasangan tak menang.
“Kalau sms gelap seperti itu masih wajar. Yang jelas polisi telah mengantisipasi seluruh ancaman gangguan dalam pilkada Batubara ini,” ujar Kapolres Asahan AKBP Rudy S. (BIL)

Khaerudin

Para Tokoh Agama Minimalisir Golput di Kediri

Selasa, 21 Oktober 2008 | 20:00 WIB
KEDIRI, SELASA – Tokoh agama dan penghayat kepercayaan di Kota Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan haknya itu, saat pemilihan Wali Kota Kediri 23 Oktober 2008. Imbauan itu disampaikan untuk meminimalisir berkembangnya golongan putih.
Penasehat Paguyuban Antarumat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Kota Kediri KH Anwar Iskandar mengatakan hal itu, di tengah acara pertemuan seluruh tokoh agama dan penghayat kepercayaan, Selasa (21/10) di Kediri.
Menurut Gus War, sapaan akrab KH Anwar Iskandar, sangat dimungkingkan terjadi kejenuhan politik di masyarakat mengingat dalam setahun ini berlangsung tiga kali pemilihan umum, bahkan empat kali nantinya sampai tahun 2009.
Pemilihan umum pertama pada tangga l 23 Juli 2008 lalu untuk memilih Gubernur Jatim putaran pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Wali Kota Kediri. Setelah itu, sekitar dua minggu lagi, masyarakat akan kembali memilih Gubernur Jatim putaran kedua.
Untuk meminimalisir kejenuhan, masyarakat perlu diingatkan kembali agar menggunakan hak pilihnya sebagai wujud tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tentu saja harus senantiasa berpegang teguh pada prinsip Akhlaqul Karimah (watak baik), ujarnya.
Upaya untuk meminimalisir golput ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kediri sebagai penyelenggara pilkada, akan tetapi telah menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, anggota KPUD Kota Kediri yang membidangi sosialisasi pilkada Taufik Al Amin mengatakan kejenuhan masyarakat terhadap pesta demokrasi pasti ada. Apalagi dengan jadwal pelaksanaan yang berturut dan dalam waktu yang tidak lama berselang.
Oleh karena itulah, pihaknya menggunakan masa tenang untuk melakukan sosialisasi keliling kampung. Tujuannya mengingatkan kembali warga yang punya hak pilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara tanggal 23 Oktober nanti.
Target saya golput tidak akan lebih dari 20 persen. Itu batas maksimal yang bisa ditoleransi. Mudah-mudahan tidak sampai menembus angka itu, katanya.
Jika KPUD optimis, golput tidak akan lebih dari 20 persen, sebaliknya, Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Kediri memprediksi golput akan mencapai 30 persen.
Ketua Aliansi LSM Kota Kediri Zaenal Arifin mengatakan dasarnya adalah sikap apatis masyarakat terhadap para pemimpin yang dipilih langsung, namun ternyata tidak mampu memberikan perubahan sesuai yang mereka harapkan.
Tokoh Agama Katolik Romo Antonius Gosal menambahkan, selain menghimbau tidak golput, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan persatuan demi keutuhan dan keselamatan Kota Kediri.
Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah himbauan untuk menjaga kejujuran dan bersikap lapang dada dalam menerima hasil pilkada nanti.

NIK

Tujuh Raja Akan Hadiri Pisowanan Agung

Rabu, 22 Oktober 2008 | 20:56 WIB
YOGYAKARTA, RABU–Tujuh raja nusantara akan menghadiri ’Pisowanan Agung’ (pertemuan akbar, red) di Alun-alun Utara Yogyakarta, 28 Oktober mendatang dengan agenda utama penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan Sri Sultan Hamengku Buwono X maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2009.
“Secara keseluruhan saya tidak hafal raja-raja mana saja yang akan hadir, tetapi yang saya tahu raja di luar Pulau Jawa yang akan hadir antara lain Bali, Sumba dan Minangkabau,” kata Sekretaris Tim Operasional Pisowanan Agung Bondan Nusantara di Yogyakarta, Selasa.
Kata dia, beberapa raja Nusantara lainnya belum memberi kepastian untuk bisa hadir pada acara itu, meskipun sebelumnya ada rencana untuk hadir.
Ia mengatakan sejumlah elemen masyarakat dengan berbusana daerah dipastikan hadir pada Pisowanan Agung tersebut.
Pada acara itu masyarakat akan meminta kesediaan Sultan HB X maju sebagai capres dalam Pemilu 2009. “Apakah permintaan masyarakat ini nanti disanggupi Sultan atau tidak, kita tunggu jawaban Sultan yang akan disampaikan langsung pada acara itu,” katanya.
Bondan mengatakan Pisowanan Agung tersebut bertema ’Dari Yogyakarta untuk Indonesia’, dan kegiatan ini difasilitasi sebuah lembaga bernama ’Merti Nusantara’.
Menurut dia, dengan mengusung tema itu, harapannya adalah apa yang selama ini sudah terkondisi di Yogyakarta seperti kenyamanan, ketentraman, keberagaman dan pluralitas, dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah dan daerah lain dalam mengadopsi kehidupan sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta.
Sementara itu, koordinator Tim Operasional Pisowanan Agung Indro Kimpling Suseno mengatakan dalam kegiatan tersebut akan diisi dengan berbagai pentas seni seperti angguk, reog, barongsai, jathilan dan seni hadrah.
Bahkan akan dimeriahkan dengan penampilan Kilimanjaro Band, Katon Bagaskara, Trie Utami, Franky Sahilatua, serta kelompok musik Kyai Kanjeng pimpinan Emha Ainun Nadjib.
Seusai pentas seni, dilakukan doa bersama, dan kemudian penyampaian aspirasi dari perwakilan elemen masyarakat. Pisowanan Agung akan diakhiri dengan pidato Sultan HB X.
Ia mengatakan pihaknya meminta warga masyarakat yang hadir pada acara ini untuk tertib. “Kami akan meminta bantuan pengamanan dari kepolisian,” katanya.
Kata Indro, Pisowanan Agung merupakan bentuk partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, dan ini merupakan salah satu bentuk yang paling menonjol dari keistimewaan Yogyakarta.
“Bagaimana dalam suasana damai, nyaman dan penuh nuansa budaya, sebagian masyarakat berkumpul dalam suatu tempat yaitu Alun-alun Utara Yogyakarta untuk menyampaikan aspirasi yang sifatnya positif kepada Sultan. Inilah salah satu keistimewaan Yogyakarta,” katanya. (ANT)

JY

Hari Ini Pilgub Kaltim Putaran II
Kamis, 23 Oktober 2008 | 03:23 WIB
BALIKPAPAN, KAMIS – Kamis (23/10) hari ini, pesta demokrasi Kaltim jilid II digelar. Sekitar 2,3 juta warga yang telah terdaftar sebagai pemilih pada Putaran II Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, akan berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk memberikan suara. Mereka kembali menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur Kaltim perode 2008-20013.

Dua pasangan calon yang bertarung pada Putaran II ini adalah Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy (AFI) dan Achmad Amins-Hadi Mulyadi (AHAD). Menyambut pesta demokrasi hari ini, Pj Gubernur Kaltim Tarmizi Abdul Karim mengimbau seluruh pemilih di Kaltim

untuk menggunakan hak pilih politik masing-masing.”Jangan sampai kita golput atau tidak menggunakan hal pilih itu, karena ini adalah momen kita untuk menentukan pemimpin Kaltim lima tahun ke depan. Tinggalkan rasa apatis atau tak mau tahu itu, mari kita semua berpartisipasi aktif menyukseskannya,” kata Tarmizi, Pjs Gubernur Kaltim.

Imbauan tersebut dikemukakan menyusul kabar yang beredar bahwa akan banyak masyarakat yang memilih Golput pada putaran kedua kali ini.

Menurutnya, situasi politik di Kaltim hingga akan digelarnya pencoblosan hari ini sudah sangat kondusif. Namun akan lebih berarti lagi kondusif di Kaltim jika masyarakat ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnyat. Pasalnya, nasib dan perubahan Kaltim lima tahun ke depan berada di tangan masyarakat pemilih.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Andi Masmiyat kembali mengingatkan warga Kaltim untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pencoblosan berlangsung.

Andi meminta kepada warga untuk menggunakan hak suara dengan tertib dan mendukung calon gubernur yang terpilih berdasarkan undang-undang yang berlaku. “Satu hal lagi yang penting, kalau terjadi gangguan keamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal atau TPS, segera laporkan kepada petugas keamanan yang berjaga,” kata Andi.

Hari ini Andi bersama dengan Panglima Kodam VI Tanjungpura dan jajaran Muspida Kaltim lainnya, akan meninjau langsung ke TPS di beberapa kota. Di antaranya Samarinda, Kutai Kertanegara (Kukar), Sangatta, Bontang dan Balikpapan. “Saya bersama Pangdam dan teman Muspida lainnya akan melihat langsung jalannya pemungutan suara. Semoga tertib dan lancar,” ujarnya.

Untuk mengamankan Putaran II, Polda Kaltim bekerjasama dengan TNI, pemerintah dan organisasi masyarakat di Kaltim mengerahkan sekitar 5.000 personel. Meski begitu, Andi berharap agar Putaran II berjalan lancar, begitu juga dengan kedua pasangan calon untuk tetap memenuhi janjinya menerima keputusan KPUD.

“Mereka harus bisa buktikan omongan mereka untuk menerima keputusan siapapun yang menang,” kata Andi. (bdu/aid/m21/m20/bud)

Golput Pilkada Kaltim Mencapai 42 Persen

Kamis, 23 Oktober 2008 | 16:32 WIB
BALIKPAPAN, KAMIS – Tingkat pasrtisipasi warga Kalimantan Timur yang ikut melakukan pencoblosan pada pemilihan kepala daerah Kaltim, Kamis (23/10) ternyata hanya mencapai 57,93 persen. Ini artinya, warga Kaltim yang tidak mencoblos atau golongan putih (golput) mencapai 42 persen.
Angka itu merupakan penghitungan cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Jaringan Isu Publik (JIP) pada 350 sampel tempat pemungutan suara di seluruh kabupaten/kota di Kaltim, Kamis (23/10). Pada putaran pertama lalu, angka warga yang tidak mencoblos hanya 33 persen.
Sementara Gubernur Kaltim, Tarmizi Abdul Karim mengatakan pihaknya belum mendapat berapa besar laporan berapa banyak warga yang tidak mencoblos. “Tapi, saya lihat banyak warga yang mencoblos,” katanya.
Sementara Wali Kota Balikpapan, Imdaad Hamid, memperkirakan warga Balikpapan yang tidak mencoblos mencapai 40 persen. Selain karena hari libur, banyak warga tidak datang ke TPS karena hujan dan gerimis sejak pagi.

FUL

Demonstran Yogyakarta Ajak Masyarakat Untuk Golput
Kamis, 23 Oktober 2008 | 18:08 WIB
TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Kelompok massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia Yogyakarta melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Yogyakarta. Mereka mengajak masyarakat untuk tidak memilih atau golput dalam pemilu mendatang.
“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap saham mendorong gelombang penarikan investasi yang memicu instabilitasi,” kata Koordinator Aksi Front Perjuangan Pemuda Indonesia Yogyakarta, Desto, Kamis (23/10).
Ajakan Front agar masyarakat tidak memilih atau golput dalam pemilu yang akan datang dipicu oleh kekecewaan atas situasi ekonomi dan politik yang melanda Indonesia. Untuk itu, mereka meminta agar dana pemilu dialihkan saja untuk kesejahteraan masyarakat.
“Bila tidak dilakukan, maka lebih baik golput saja,” kata Desto.

Golput Pilkada Kaltim Bisa 50 Persen

Jumat, 24 Oktober 2008 | 13:51 WIB
SAMARINDA,JUMAT-Tingkat ketidakhadiran pemilih dalam pemungutan suara Pilkada Kaltim putaran kedua diperkirakan bisa 50 persen. Pemungutan suara berlangsung Kamis (23/10) kemarin.
”Dalam analisa kami golput mencapai 50 persen,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow di Samarinda, Jumat (24/10).
Analisa didasarkan pada pantauan terhadap 250 TPS di empat kota yaitu Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Tarakan. Pemantauan di sepuluh kabupaten lainnya tidak dilakukan. Pemilih tidak datang ke TPS diduga karena memang memilih tidak datang atau terkendala teknis.
Misalnya memilih tidak datang sebab figur pilihannya tidak ada atau kalah di putaran pertama. Ada juga yang tidak menerima undangan. Ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih meski memiliki hak. Jumlah pemilih dalam putaran kedua ialah 2,301 juta.
Putaran kedua diikuti Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy dan Achmad Amins-Hadi Mulyadi. Dua pasangan lainnya tersingkir di putaran pertama yaitu Jusuf Serang Kasim-Luther Kombong dan Nusyirwan Ismail-Heru Bambang.

BRO

Naik, Potensi Golput Pilkada Jatim Putaran II

Minggu, 26 Oktober 2008 | 09:13 WIB
MALANG, MINGGU — Potensi warga Kota Malang yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur putaran II diperkirakan meningkat dari sekitar 34 persen pada pilgub putaran I Juli menjadi sekitar 40 persen.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Hendry, Minggu (26/10), mengatakan, calon pasangan yang diusung cukup banyak saja angka golputnya mencapai 34 persen, apalagi putaran II yang hanya diikuti dua pasangan calon.
Meski demikian, pihaknya berupaya menekan angka golput seminimal mungkin dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui stiker, brosur, maupun spanduk-spanduk di lokasi-lokasi strategis dan mudah dibaca oleh warga.
“Kalaupun nanti angka golput tetap tinggi meski sudah dilakukan sosialisasi, saya berharap penyebabnya bukan karena masyarakat tidak mengetahui jadwal pelaksanaan pilgub putaran II, tetapi disebabkan hal lain di luar ranah dan kewenangan KPU,” katanya.
Sementara itu, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pilgub putaran II di Kota Malang bertambah sekitar 6.555 orang sehingga DPT kota pendidikan itu menjadi 568.753 orang dari 562.198 pemilih pada putaran I.
Menurut Hendry, penambahan DPT itu dari data pemilih baru yang telah memasuki usia 17 tahun pada November 2008 sehingga mereka punya hak pilih. Namun, ada juga di antara mereka yang pada putaran I belum didata panitia pemungutan suara, panitia pemungutan kecamatan, ataupun KPU sendiri.

GLO
Sumber : Antara

Pakar Pangan Jaring Golput

Minggu, 26 Oktober 2008 | 16:04 WIB
JAKARTA, MINGGU – Beberapa partai politik baru sepertinya satu suara dalam menargetkan suara. Seperti halnya PMB, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) juga menargetkan 7 persen suara pada Pemilu 2009.
Target tersebut disampaikan Ketua Umum PKP Muhammad Yasin dalam penutupan Rapimnas PKP di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (2g/10). Untuk memenuhi targat itu, PKP akan fokus menjaring kalangan golput yang diperkirakan hampir mencapai 30-40 persen.
“Strategi untuk meraih 7 persen suara kami akan lakukan perang gerilya, artinya kita lebih mementingkan jaringan. Ya daripada memasang bendera, kita lebih pentingkan face to face atau door to door, intinya jaringanlah yang bermain, lihat saja siapa saja yang bermain, anak-anak muda yang sudah punya jaringan,” jelasnya.
Mengenai target perolehan suara 7 persen, ia mengatakan optimis terpenuhi pada pemilu mendatang. “Angka itu dari hasil evaluasi kita di rapimnas dengan mengandalkan kekuatan struktur organisasi dari seluruh anggota partai,” ujar Yasin.
Untuk menghadapi pemilu 2009, Yasin mengatakan sebuah keniscayaan untuk berkoalisi dengan partai lain. “Kita terbuka pada semua partai dan akan menggalang kekuatan dengan semua partai,” ujarnya.

MYS

Jumlah Golput di Kota Kediri 28 Persen
Senin, 27 Oktober 2008 | 10:49 WIB
TEMPO Interaktif, Kediri:
Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri prihatin atas tingginya jumlah masyarakat yang tidak memiliki atau golput dalam Pemilihan Wali Kota. Besaran golput ini mencapai 28 persen.
“Banyaknya warga yang golput bukan karena lemahnya sosialisasi. Mungkin masyarakat sendiri yang sudah jenuh,” kata anggota Komisi Kota Kediri, Taufiq Alamin, Senin (27/10), menjelang rekapitulasi perhitungan suara manual di kantor Komisi.
Jumlah golput ini diluar perkiraan Komisi. Sebab, sebelumnya komisi memperkirakan jumlah golput paling besar hanya 20 persen. Namun demikian, meski angka golput tinggi, Taufiq yakin hal tersebut tidak akan mempengaruhi hasil Pemilihan Wali Kota.
Saat ini semua kotak suara dari panitia pemilih kecamatan telah diserahkan ke Komisi Kota Kediri beserta rekapitulasinya. Dan setelah rekapitulasi perhitungan manual selesai, pemenang wali kota akan langsung ditetapkan. Namun jika ada yang tidak puas dengan hasil tersebut, gugatan dapat dilayangkan ke Pengadilan Negeri setempat dalam rentang waktu tiga hari setelah penetapan. Jika tidak ada gugatan, penetapan pasangan terpilih langsung dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
Dari hasil perhitungan sementara, pasangan Syamsul Asyhar-Abdullah Abu Bakar yang diusung Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Damai Sejahtera berhasil mendulang suara lebih dari 41 persen suara. Pasangan bernomor urut 1 itu jauh meninggalkan tujuh pasang kandidat lainnya.
Hasil olah cepat perhitungan suara sementara Komisi Kota Kediri yang disiarkan berdasarkan nomor urut kandidat menyebutkan, pasangan bernomor urut 1, Syamsul-Abdullah meraup 41 persen suara; nomor urut 2, M Makhrus-R Noegroho (independen) 1,6 persen; nomor 3, Martanti Sunardewi-Ahmad Salis (Partai Demokrat, PKS dan parpol nonparlemen) 3,9 persen; nomor 4, Heru Marwanto-Tamam Musthofa (Partai Golkar), 1,9 persen; nomor 5, Syaiful Muslimin-Farid Makruf (independen) 3,7 persen; nomor 6, Kasmuji-Khoirul Anam (independen) 3,8 persen; nomor 7, Rinto Harno-M Zaini (PDI Perjuangan) 17,9 persen; dan nomor 8 Iwan Budianto-Arifin Asror (Partai Kebangkitan Bangsa versi Muhaimin Iskandar) memperoleh 26 persen.
Golput di Pemilihan Wali Kota Tangerang 30 Persen
Senin, 27 Oktober 2008 | 15:59 WIB
TEMPO Interaktif, Tangerang: Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang menyangka jumlah masyarakat yang tidak memilih atau golput mencapai 30 persen. Sebelumnya Komisi memperkirakan golput hanya 20 persen.

“Tingginya (jumlah) golput lebih dari prediksi kami sebelumnya yang hanya 20 persen,” kata Ketua Komisi Kota Tangerang, Imron Hamami, Senin (27/10).

Dalam penghitungan cepat yang dilakukan oleh Komisi Kota Tangerang sampai Senin (27/10) pukul 09.00 WIB, jumlah suara yang masuk sebanyak 655.497 dari total 972.207 pemilih. Komisi Kota Tangerang memprediksi penghitungan akan selesai pada Senin (27/10) malam. Namun demikian, hasil resminya baru akan diumumkan pada Jumat (31/10) mendatang.

Dari jumlah itu, pasangan nomor urut 1, Wahidin Halim-Arief R Wismansyah menang mutlak dengan perolehan suara 655.497 suara atau 85,55 persen. Posisi berikutnya diikuti pasangan nomor urut 2, M. Bonnie Mufidjar-Diedi Faried Wadji dengan 65.657 suara atau 8,9 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ismet Sadeli Hasan-Mahfud Abdullah hanya mengantongi 16.864 suara atau 1,7 persen.

Sementara itu, berdasarkan penghitungan cepat Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dan Jaringan Isu Publik (JIP), pasangan Wahidin Halim-Arief R Wismansyah juga jauh di atas dua pesaingnya dengan meraih 87,9 persen. Sedangkan M. Bonnie Mufidjar-Diedi Faried Wadji dan Ismet Sadeli Hasan-Mahfud Abdullah masing-masing memperoleh 10,11 persen dan 1,99 persen.

“Hasil perolehan suara ini kita ambil dari 250 TPS (Tempat Pemungutan Suara) secara porposional di seluruh wilayah Kota Tangerang dengan teknik pengambil sampel dilakukan secara multistage random sampling dan tingkat margin error (sebesar) satu persen,” kata Direktur Strategi Lingkaran Survei Indonesia, Fajar Tamin.

Golput Nomoe Dua di Kediri

Senin, 27 Oktober 2008 | 18:36 WIB
KEDIRI, SENIN- Masyarakat pemilik hak pilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Kediri yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 28 persen. Angka itu menduduki peringkat kedua dalam perolehan suara dari delapan pasangan calon wali kota.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (KPUD) Agus Rofik, Senin (27/10), di Kediri mengatakan, 28 persen adalah angka golput murni. Jika suara tidak sah juga dimasukkan sebagai kategori golput, maka angkanya mencapai 31 persen.
Total pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pilkada Kota Kediri 199.016. Akan tetapi jumlah surat suara terpakai hanya 143.291, itupun surat suara sah hanya 136.279. “Sisanya 7.012 surat suara dinyatakan tidak sah,” katanya.
Dalam pemilihan yang digelar 23 Oktober 2008 lalu, calon terpilih sebagai pemenang pilkada adalah pasangan dengan nomor urut 1 yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Samsul Ashar-Abdullah Abubakar.
Mereka memperoleh suara 56.079 atau 41,15 persen dari total suara sah. Suara terbanyak kedua 35.361 atau 25,95 persen dikantongi oleh pasangan Iwan Boedianto-Arifin Asror dengan nomor urut delapan.
Peringkat ketiga perolehan suara diduduki Rinto Harno-M Zaini pasangan nomor urut 7 yang mengantongi 24.3 53 suara atau 17,87 persen. Lima pasangan calon lainnya yakni Machrus-Nugroho, Martanty-Tsalis, Syaiful Muslimin-Farid, Kasmuji-Khoirul Anam, dan Heru Marwanto-Tamam Mustofa rata-rata memperoleh suara kurang dari 4 persen.
Berdasarkan perhitungan suara tersebut, jelas terlihat bahwa golput hanya dikalahkan oleh pasangan nomor urut satu. Pasangan Iwan-Arifin yang berada diperingkat kedua perolehan suara pun, tidak mampu mengalahkan angka golput.
Anggota KPUD Kediri Bidang Sosialisasi Taufik Al Amin mengatakan, dibandingkan dengan angka golput pada saat pemilihan gubernur putaran pertama 23 Juli 2008 yang mencapai 32 persen, golput pada pilkada Kediri jauh berkurang.
Akan tetapi seharusnya angka golput bisa lebih rendah lagi yakni maksimal sekitar 20 persen seperti target KPUD. Pasalnya, pemilihan kepala daerah Kediri memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan masyarakat pemilih.
Sementara itu, pada hari penetapan hasil penghitungan suara pilkada Kota Kediri di kantor KPUD kemarin, polisi melakukan penjagaan ketat di seluruh penjuru wilayah. Pengamanan dilakukan secara terbuka dengan menyiagakan pasukan berseragam dinas, p olisi berpakaian preman.
Razia kendaraan yang masuk dan keluar Kota Kediri juga digelar di berbagai lokasi antara lain depan Stadion Brawijaya dan depan markas Polresta Kediri.
Di kantor KPUD, berjaga ratusan anggota polisi bersegaram lengkap dengan peralatan antihuruhara. Setiap tamu yang masuk ke kantor KPUD diperiksa satu per satu.
Sebelumnya sempat beredar isu ada demonstrasi yang digelar oleh sekelompok masyarakat yang diduga tidak puas dengan hasil perhitungan suara KPUD, akan tetapi ternyata tidak terbukti.

NIK

Tingkat Partisipasi Pilkada Tegal Rendah

Senin, 27 Oktober 2008 | 20:20 WIB
TEGAL, SENIN – Jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal rendah. Ini disebabkan banyaknya warga yang merantau ke luar daerah dan minimnya kesadaran politik.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya 129.529 orang dari total 195.704 pemilih atau sekitar 66,2 persen. Menurut Ketua KPU Kota Tegal Saifud din Zuhri, tingginya angka golongan putih (golput) ini karena banyak warga yang meninggalkan Kota Tegal ketika pemilihan berlangsung.
“Seperti nelayan dan pengusaha warung makan Tegal (warteg),” ujar Saifuddin, di Kota Tegal, Senin (27/10).
Di Kabupaten Tegal, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya 629.505 orang dari 1.124.251 pemilih. Terdapat 10 TPS (tempat pemungutan suara) lagi yang masih dalam proses validasi.
“Namun, jika asumsinya per TPS menyumbang 400 suara maka total suara yang masuk hanya sekitar 633.505 atau 57 persen dari total pemilih,” ucap Ketua KPU Kabupaten Tegal Aryo Santiko di Slawi.
Untuk jumlah suara tidak sah dalam pilkada di dua tempat ini, tercatat 29.433 suara di Kabupaten Tegal. Sedangkan di Kota Tegal terdapat 4.633 suara.
Rendahnya tingkat partisipasi pemilih ini, lanjut Aryo, karena banyaknya warga yang merantau ke luar Kabupaten Tegal, minimnya kesadaran politik warga, dan sosialisasi pemilihan yang terbatas. Aryo mencontohkan, terdapat lima kecamatan yang partisipasinya rendah dan dipicu oleh banyaknya warga yang merantau seperti, Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warurejo yang didominasi oleh nelayan. Kemudian, Kecamatan Dukuhturi dan Kecamatan Lebaksiu yang kebanyakan merupakan pengusaha warteg dan pedagang martabak di luar daerah.
Calon wakil bupati Tegal yang diusung Partai Keadilan Sejahtera Abdul Fikri mengakui, ia dan Ghautsun, pasangan nomor urut tiga, hanya meraih 55.567 suara atau 9,03 persen dari total suara yang masuk. Padahal, target awalnya bisa meraup 30-40 persen suara. “Ini tidak terlepas dari banyaknya warga yang golput,” katanya.
Budayawan Tegal Atmo Tan Sidik mengatakan, minimnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada juga dipicu oleh tingginya tingkat kemiskinan di dua daerah ini. Sehingga masyarakat cenderung apatis, ucapnya.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Susilo Utomo menilai, tingginya kemiskinan membuat warga tetap memilih bekerja dibanding harus berpartisipasi pada saat pencoblosan pilkada. “Mereka menganggap siapapun yang terpilih tidak akan memengaruhi nasib mereka, sehingga warga memilih tetap mencari uang. Kondisi ini sangat rentan dengan aksi politik uang,” kata Susilo.

ILO

Mahasiswa Jombang Serukan Golput
Selasa, 28 Oktober 2008 | 23:57 WIB
JOMBANG, SELASA – Mahasiswa Jombang yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia atau FPPI menyerukan untuk tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009 mendatang. Ajakan untuk golput itu disampaikan dalam demontrasi puluhan mahasiswa yang dilakukan di Jalan Merdeka yang ada persis di depan pintu gerbang Universitas Darul Ulum, Jombang, Selasa (28/10).

Dalam orasinya, mereka menyatakan sikap dengan tegas memilih untuk tidak memilih. “Karena selama ini kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berpihak pada masyarakat,” ujar Masduki, koordinator lapangan demonstrasi tersebut.

Menurut Masduki, pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat bukanlah pemerintah yang tepat untuk didukung. “Sikap FPPI seluruh Indonesia jelas, kami memilih untuk golput,” katanya.

INK

Pilkada Jatim Putaran II PWNU Jatim Serukan Masyarakat Jangan Golput

Minggu, 2 November 2008 | 13:53 WIB
Laporan wartawan Kompas Nina Susilo
SURABAYA, MINGGU – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyerukan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara Pilkada Jatim Putaran Kedua, pada 4 November. Tidak golput merupakan tanggung jawab bersama menentukan masa depan Jatim dan bentuk syukur atas nikmat Allah berupa demokrasi.
“PWNU Jatim terpanggil untuk ikut bertanggung jawab karena mayoritas masyarakat Jatim adalah Muslim dan nahdliyin,” kata Wakil Rais PWNU Jatim KH Ali MAshuri di kantor PWNU Jatim, Surabaya, Minggu (2/11).
Diharapkan, warga NU datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih dengan benar. Sebab, pada putaran pertama Pilkada Jatim 23 Juli 2008, sebanyak 38 persen atau lebih dari 11 juta orang tidak datang ke TPS.
Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah, mengharapkan hal itu tidak terjadi lagi. Sebab seruan ini sudah disampaikan ke jajaran NU di Jatim secara tertulis dan selalu dikumandangan setiap ada halal bihalal di cabang-cabang NU Jatim.
PWNU Jatim juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan di Jatim bersikap adil dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas. Diharapkan tidak ada lagi warga yang kehilangan hak pilih karena tidak mendapatkan kartu pemilih atau surat undangan.

Nina Susilo

BERITA FOTO: Logistik Pilkada Jatim
Senin, 3 November 2008 | 13:39 WIB
SURABAYA, SENIN- Sejumlah petugas sedang memindahkan logistik pemilihan gubernur Jawa Timur dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tegalsari ke Panitia Pemungutan Suara, Senin (3/11).
Menjelang pemungutan suara putaran kedua Pilgub Jatim yang akan diselenggarakan besok, Selasa (4/11), logistik seperti kotak suara dan bilik didistribusikan dari PPK ke PPS.
Pilgub Jatim Putaran Kedua 2008 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono dan Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Golput Menang Di TPS Karwo
Selasa, 4 November 2008 | 13:49 WIB
SURABAYA, SELASA – Hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran kedua di TPS 27 Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya, Selasa (4/11) menunjukkan Golput menang. Di TPS itu, calon Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan keluarga menggunakan hak pilih.
Di TPS itu terdaftar 478 pemilih. Namun, hanya 200 orang menggunakan hak pilihnya. Dari 200 suara itu, Karwo mendapatkan 172 suara. Sementara Khofifah mendapatkan 25 suara. Sedangkan tiga surat suara dinyatakan rusak. Sementara, 278 surat suara tidak terpakai karena pemilih tidak datang. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah menunggu sampai pukul 13.00 atau batas akhir pemilihan.
Di TPS itu, juga tidak terlihat saksi dari pihak Khofifah. Hanya ada saksi Karwo yang juga tidak hadir sepenuh waktu. Ia hanya hadir saat Karwo menggunakan hak pilih dan beberapa menit sebelum penghitungan suara dimulai.

Kris R Mada

Gerakan Golput Indonesia Segera Diluncurkan
Rabu, 05 November 2008 | 16:02 WIB
TEMPO Interaktif, Surabaya: Para tokoh aktivis yang dikomandani Dr Tjuk K Sukiadi dan Dr Soetanto Soepiadhy akan mendeklarasikan Gerakan Golput (golongan putih) Indonesia.

Ketika ditemui di Surabaya hari ini, Soetanto Soepiadhy, mengatakan Gerakan Golput ini akan diluncurkan (launching) dan disusun garis besar haluan golput atau semacam AD/ART-nya pada Sabtu (8/11) mendatang di Gedung Juang 45, Jalan Mayjen Sungkono Surabaya.

“Kita melihat saat ini fenomena golput sangat luar biasa. Saya berpikir jika ini diwadahi maka akan menjadi kekuatan yang besar,” kata Soetanto.

Dalam deklarasi yang setidaknya akan diikuti 300 aktivifis dari seluruh Indonesia itu, Soetanto tidak membantah jika nantinya bisa saja berkembang untuk menjadikan golput sebagai sebuah partai politik tersendiri, yaitu menjadi Partai Golput.

“Golput bukan berarti tidak sekedar tidak milih, tapi golput adalah lawan dari golongan hitam, yaitu para perusak negerig termasuk para koruptor,” tambah Soetanto.

Soetanto menambahkan, orang yang memilih golput bisa dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golput karena faktor ketidakcocokan ideologis dengan partai yang ada, faktor politis, serta karena faktor pragmatis. Dalam gerakan yang akan dideklarasikan ini, ketiga karakteristik golput ini akan terwadahi.

Di tempat yang sama, Tjuk K Sukiadi mengatakan jika golput sebenarnya merupakan sebuah langkah yang diambil oleh masyarakat dengan tujuan untuk perubahan. “Ketika mereka merasa tidak ada yang bisa mewakili, maka mereka cenderung golput. Dan gerakan inilah yang akan mencoba mewadahi mereka,” kata Tjuk.

Dalam kongres nanti, Tjuk optimis sebanyak 300 aktivis yang diundang akan hadir dan bersedia untuk melucurkan golput ini menjadi sebuah gerakan. Peluncuran gerakan golput sendiri, menurut dia, akan dihadiri oleh Sholahuddin Wahid, Faisal Basri, Frans Magnis Suseno, Arbi Sanit, WS Rendra, serta beberapa tokoh lainnya.

Tak Ada Figur Pemimpin Ideal, Golput akan Capai 40 Persen

Kamis, 6 November 2008 | 20:36 WIB
JAKARTA, KAMIS- Golongan putih atau pemilih yang tak memberikan hak suara akan mencapai 40 persen, jika tidak ada figur pemimpin ideal yang disodorkan partai politik pada pemilu 2009. Demikian dikatakan mantan Ketua MPR Amien Rais dalam diskusi di Ary Suta Center, Jakarta, Kamis (6/11).
“Masyarakat kita itu kan makin kritis. Jadi kalau pemimpin yang tak ideal yang disodorkan parpol, maka mereka akan golput,” ujarnya. Apalagi ia menambahkan dengan adanya UU Pilpres yang menyempitkan potensi anak bangsa untuk maju menjadi sesuatu yang tidak konstruktif di era sekarang.
“Masih ada cara untuk menerobos UU ini, jadi kalau ada calon yang didukung sangat kuat oleh semua elemen bangsa sehingga parpol teryakinkan untuk mengusung calon tersebut, daripada mengambil tokoh dari parpol. Nah, apa salahnya tokoh yang sudah rising star ini didukung,” kata Amien.
Apakah sekarang tokoh semacam itu sudah ada? “Ya saya katakan kalau ada, sayangnya belum,” jelasnya.

MYS

Golput Pilkada Kaltim 42,9 Persen
Jumat, 7 November 2008 | 16:19 WIB
SAMARINDA, JUMAT – Sekitar 988.000 orang diketahui tidak datang memberikan suaranya pada Pilkada Kaltim. Jumlah itu setara dengan 42,9 persen dari jumlah pemilih terdaftar yang 2.301.000 orang. Demikian diketahui dari rapat pleno penghitungan suara Pilkada Kaltim putaran kedua di Samarinda, Kaltim, Jumat (7/11).
Bila yang tidak datang disebut golput, maka besarnya golput di Pilkada Kaltim ialah 42,9 persen. Adapun jumlah suara yang diberikan sekitar 1.313.000. Suara sah yang diberikan ialah sekitar 1.278.000. Suara tidak sah sekitar 34.000.

BRO

Golput Dominasi Pilgub Jatim

Sabtu, 8 November 2008 | 20:35 WIB
SURABAYA, SABTU – Lagi-lagi golput dominan dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Pada putaran kedua pada 4 November, 58,6 persen pemilih di Surabaya tidak menggunakan hak suaranya. Dari total 2.103.125 pemilih, hanya terpakai 869.301 surat suara.
Sedangkan dari surat suara yang terpakai, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) unggul tipis atas pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). “Berdasar penghitungan manual yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Surabaya, suara untuk Kaji mencapai 456.236, lebih tinggi dibanding perolehan Karsa yang sebesar 413.065 suara. Selain itu terdapat 43.465 suara yang tidak sah,” papar Eko Sasmito, anggota KPU Surabaya pada Sabtu (8/11).
“Hasil penghitungan yang sudah ditandatangani para saksi tersebut segera diserahkan pada KPU Jatim. Baru setelah itu KPU Jatim yang menyusun rekapitulasi penghitungan suara. Hasil yang sudah dihitung ini sah, saksi kedua pihak sudah menerima,” ungkap Eko yang menjabat sebagai Ketua Pokja Penghitungan Suara tersebut.
Tim saksi dari Kaji, Arief mengemukakan bahwa Kaji unggul atas Karsa di 23 dari 31 Kecamatan di Surabaya. Kecamatan yang dimaksud antara lain meliputi Bubutan, Tegalsari, Genteng, Krembangan, Simokerto, Tambaksari, Semampir, Pabean Cantikan, Kenjeran, serta Bulak. “Kami kalah di 8 kecamatan,” sebut Wakil Ketua majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Surabaya itu.
Sekretaris tim saksi Kaji, Abdul Rosyid menambahkan, melihat hasil penghitungan manual, hasil dalam quick count memaparkan Kaji unggul tipis atas Karsa. “Kenyataannya memang demikian,” katanya.
Ali Suparto, tim saksi dari Karsa mengutarakan, dalam penghitungan di KPU Surabaya sempat muncul ketegangan karena ada perbedaan catatan untuk beberapa kecamatan, diantaranya Tegalsari dan Gubeng. Akan tetapi semua sudah diselesaikan. “Masing-masing dari kami ada kekeliruan, tapi sekarang semua sudah jelas dan kami menerima hasilnya,” ungkap dia.

Rizal Ramli Bidik Massa Mengambang

Sabtu, 8 November 2008 | 22:15 WIB
BANDUNG, SABTU – Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berkeyakinan bahwa massa mengambang sebesar 75 persen dari jumlah pemilih di Indonesia akan memilih dirinya sebagai presiden dalam Pemilu 2009. “Dalam massa mengambang itu terdapat sekitar 40-50 persen massa golongan putih (golput) dan selama ini tidak pernah diperhitungkan. Padahal jumlah massa ini cukup signifikan,” ujarnya kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan kader-kader Partai Bintang Reformasi (PBR) Jawa Barat di Hotel Royal Dago, Bandung, Sabtu (8/11).
Rizal mengatakan, akan membidik massa tersebut saat maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2009. Massa golput ini, menurut Rizal Ramli, sejak lama sudah sangat skeptis terhadap partai-partai yang selalu mengumbar janji bekerja atas kepentingan rakyat. Kenyataannya memang tidak ada realisasi. “Harus diakui, sangat berat untuk membuat percaya massa mengambang. Namun, saya memiliki hal berbeda untuk meyakinkan mereka. Yang jelas, turun langsung ke lapangan dan sudah mulai dilakukan,” ungkapnya.
Rizal mengaku, saat ini sudah ada dua partai yang bulat menyokong dirinya, yakni PBR dan Partai Pengusaha dan Pekerja. Semua tinggal menunggu Musyawarah Nasional. Dua partai ini lahir setelah reformasi berjalan 10 tahun tanpa ada hasil signifikan. “Saya yakin dua partai itu memiliki visi dan misi yang sama sebagai magnet perubahan Indonesia ke depan. Insya Allah, dalam waktu dekat akan bergabung partai-partai lain, dan kami akan umumkan pada waktunya,” katanya.
Menanggapi persyaratan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara dalam pemilu legislatif 2009 nanti, Rizal mengaku, persyaratan itu memang cukup berat namun dia optimis, itu bisa tercapai. “PBR memiliki 14 kursi di DPR RI, dan 400 kursi di DPRD I dan II. Keberadaan partai lain yang ikut bergabung nantinya, bisa mencapai persyaratan tersebut,” ucapnya.
Kepada kader-kader PBR Jabar, Rizal mengatakan, kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah saat ini tetap tidak akan membuat masyarakat Indonesia bisa naik kelas. Dengan Koalisi Kebangkitan, dia yakin bisa membuktikan bahwa ada kebijakan ekonomi yang tidak membuat masyarakat semakin miskin.
Dia mencontohkan kebijakan transmigrasi dari pemerintah zaman Belanda hingga Orde Baru. Masyarakat diberi lahan seluas 2 hektar, dan rata-rata baru satu generasi lahan pertanian bisa berhasil. “Saat berhasil, si empunya tanah memiliki 4 anak dan tanah akan dibagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah seperti ini, kembali lagi miskin seperti di Pulau Jawa. Jika saya terpilih, masyarakat yang bertransmigrasi, akan diberi 10 hektar lahan dan 20 hektar untuk masyarakat lokal, ditambah living cost Rp 1 juta per bulan. Ini hitungan ekonomi yang ideal yang sudah diteliti,” paparnya.

IMA
Sumber : Antara

Minggu, 9 November 2008 | 20:55 WIB
Golput Tawarkan Capres Februari
JOMBANG, MINGGU – Sejumlah elemen bangsa yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau Golput, akan menawarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Februari 2009.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, Minggu (9/11) menyebutkan pematangan rencana pengajuan pasangan calon tersebut akan dibahas dalam pertemuan Dewan Integritas Bangsa atau DIB di Jakarta, Senin (10/11).
DIB terdiri dari delapan elemen muda Indonesia yakni Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, Pemuda Buddha, Pemuda Konghucu, dan Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Kontak).
“Saya tidak mewakili Golput, namun menurut saya sayang kalau hak suara kita tidak dipakai,” kata Gus Solah.
Ia menambahkan, rencana mengajukan calon presiden alternatif itu merupakan kelanjutan dari hasil Kongres Golongan Putih (Golput) Indonesia di Surabaya pada hari Sabtu (8/11).

Ingki Rinaldi

Pilpres Golput Tawarkan Capres

Senin, 10 November 2008 | 03:00 WIB
Jombang, Kompas – Sejumlah elemen bangsa yang memilih tidak menggunakan hak pilih atau golput akan menawarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Februari 2009.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, Minggu (9/11), menyebutkan, pematangan rencana pengajuan pasangan calon tersebut akan dibahas dalam pertemuan Dewan Integritas Bangsa di Jakarta, Senin (10/11).
Dewan Integritas Bangsa terdiri dari delapan elemen muda Indonesia, yakni Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, Pemuda Buddha, Pemuda Konghucu, dan Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Kontak).
”Saya tidak mewakili golput, tetapi menurut saya sayang kalau hak suara kita tidak dipakai,” kata Gus Solah.
Ia menambahkan, rencana mengajukan calon presiden alternatif itu merupakan kelanjutan dari hasil Kongres Golongan Putih (Golput) Indonesia di Surabaya pada Sabtu (8/11).
Gus Solah mengatakan, satu pasang capres dan cawapres terpilih itu nanti akan ditawarkan kepada partai-partai yang sejalan dengan visi dan misi yang diusung para aktivis dan masyarakat yang selama ini memilih golput. ”Memang harus lewat partai karena untuk pilpres kan tidak mungkin calon independen,” ujarnya. (INK)

Rakyat Juga Bisa Punya Capres!

Selasa, 11 November 2008 | 15:56 WIB
JAKARTA, SELASA — Wacana golongan putih (golput) menjelang Pemilu 2009 kembali mencuat. Sejumlah tokoh mewadahkan diri dalam sebuah kelompok dan menyatakan siap mengusung calon dari golput.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, rakyat Indonesia tak perlu golput. Jika capres yang tercantum di surat suara hanya dua pasang, jangan khawatir. Tulis saja capres Anda sendiri. Lho kok? “Ya jangan golput, itu tindakan sia-sia. Sudah ada 38 parpol kok masih golput. Kalau di surat suara presidennya cuma dua, itu kan calon dari partai. Rakyat juga bisa mengajukan calonnya. Waktu pemungutan suara, tulis saja nama calon yang Anda mau. Nanti KPU disuruh list siapa saja nama yang muncul. Itu baru presiden pilihan rakyat,” kata Ray dalam diskusi UU Pilpres di Jakarta, Selasa (11/11).

Menurutnya, tindakan yang tak salah jika rakyat menentukan calonnya sendiri. Sebab, calon-calon yang muncul hanyalah calon yang dikehendaki partai, bukan rakyat. “Partai maunya siapa, kita juga boleh menentukan maunya siapa,” ujar dia.

Inggried Dwi Wedhaswary

Golput tak Berdampak Kecuali Puas Diri

Selasa, 11 November 2008 | 18:11 WIB
JAKARTA, SELASA – Pilihan untuk tidak memilih dalam Pemilu, merupakan hak yang tak dilarang oleh UU. Namun, menurut Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (CETRO) Hadar N Gumay, golput tidak akan memberikan dampak apa-apa pada pemilu, kecuali kepuasan bagi mereka yang merasa tidak puas dengan pemilu.
Hal itu dikatakan Hadar usai mengisi diskusi UU Pilpres di Jakarta, Selasa (11/11) sore. Meskipun menyatakan menghormati hak setiap orang dengan pilihannya, ia mengharapkan masyarakat bisa memilih yang terbaik diantara partai, caleg ataupun capres yang ditawarkan dalam pemilu 2009 mendatang.
“Golput tidak akan memberikan dampak apa-apa, kecuali kepuasan kepada mereka yang melakukan. Secara sederhana, orang yang mau golput tidak percaya dengan pemilu sehingga tidak memberikan suaranya adalah orang-orang pintar,” kata Hadar.
Jika orang-orang pintar ini tak memilih, lanjutnya, akan memberikan hasil terpilihnya orang-orang yang bermasalah. “Berdasarkan pengalaman, yang terpilih justru orang-orang yang tidak disukai,” ujar dia.
Ditemui terpisah, Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan melihat adanya penafsiran dan pengembangan wacana yang keliru terhadap produk UU yang baru disahkan itu. Ketentuan didalam UU Pilpres dipandang sebagian pihak justru melunturkan kepercayaan masyarakat akan kualitas pemilu. Hal inilah yang diyakini menjadi latar belakang pilihan untuk golput.
“Dari sekian banyak (parpol), pilihlah yang dirasa paling pas. Kami, baik parpol maupun caleg punya kewajiban untuk meyakinkan bahwa mereka tetap harus memilih, terlepas dari memilih siapa,” kata politisi Golkar ini.
Munculnya wacana dan kelompok-kelompok yang menyatakan akan golput pada pemilu 2009, menurut Ferry menjadi tantangan bagi partai politik untuk menumbuhkan kepercayaan mereka dan menepiskan keinginan tak memberikan suara.

Inggried Dwi Wedhaswary

Sistem De Jure Tingkatkan Jumlah Golput

Kamis, 13 November 2008 | 11:11 WIB

YOGYAKARTA,KAMIS-Sistem de jure yang dipakai dalam penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap pada pemilu 2009 dinilai akan meningkatkan jumlah pemilih golput. Ini terjadi karena masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP daerah tertentu belum tentu tinggal di daerah sesuai KTP yang dimilikinya itu.
“Misalnya, berdasarkan KTP, seseorang tercatat tinggal di Kota Yogyakarta sehingga dia terdaftar sebagai pemilih di Kota Yogyakarta. Akan tetapi dia sebenarnya sudah pindah dan tidak tinggal lagi di Yogyakarta, maka sudah pasti dia tidak memilih di Kota Yogyakarta,” kata anggota KPU Provinsi DI Yogyakarta Mohammad Najib.
Sesuai UU No 10 tahun 2008, penyusunan daftar pemilih menggunakan data kependudukan. Cara pendaftaran ini berbeda dnegan pemilu sebelumnya yaitu secara defacto berdasarkan fakta tinggal seseorang.
Untuk DIY, ujar Najib, kemungkinan angka golput lebih tinggi tinggi karena banyaknya mahasiswa dari luar DIY. Dengan sistem de jure, ribuan mahasiswa luar DIY terdaftar sebagai pemilih di daerah asal masing-masing sehingga dimungkinkan tidak bisa memilih di DIY.
Erwin Edhi Prasetyo

Gugatan Pilkada Kota Makassar Tak Cukup Bukti

Jumat, 14 November 2008 | 13:02 WIB
JAKARTA,JUMAT–Dalil gugatan yang diajukan dalam sidang sengketa Pilkada Kota Makassar terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Makassar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/11), dinilai tak cukup bukti.
Menurut ketua majelis hakim MK Arsad Sanusi, dalil-dalil yang tercantum dalam petitum gugatan belum disertai cukup bukti dan kurang tajam. “Dalil-dalil yang saudara (kuasa hukum) ajukan masih banyak berupa asumsi-asumsi saja. Misalnya, tidak disertai bukti-bukti TPS mana yang terjadi pembelian suara atau penggelembungan suara,” ujar Arsad.
Hari ini, MK menggelar sidang gugatan empat calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang kalah dalam pilkada setempat. Pemohon menilai terdapat kecurangan dalam proses pilkada, dengan tidak diberikannya formulis C16KWK dan C2-KWK kepada saksi resmi sehingga bukti berupa data pembanding rekapitulasi penghitungan suara di TPS-TPS tak dapat diperoleh.
Selain itu, majelis hakim MK juga tak mengetahui bahwa kuasa hukum telah meralat bahwa mereka mewakili empat calon pasangan, bukan tiga. Arsad juga mempertanyakan jumlah saksi yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon. Saksinya berjumlah 200.000 orang. “Kapan bisa selesai itu (sidangnya nanti)?” tanya Arsad.
Masukan juga dilontarkan anggota majelis hakim Akil Mochtar yang meminta tim kuasa hukum memasukkan sejumlah bukti awal, seperti berita acara selisih hasil pilkada, lampiran identitas para pemohon, serta rekapitulasi hasil pilkada.
Akil juga meminta untuk mempertegas apakah dugaan bagi sekitar 40 persen penduduk kota Makassar yang tidak menggunakan hak pilih akibat tak terdaftar atau jutru pilihan untuk golput. “Ini karena tak terdaftar atau golput? Memilih atau tak memilih itu hak. Kecuali ada unsur disengaja yang memang bertentangan dengan UU dan itu merupakan tindakan pidana pemilu,” tandas Akil.

LIN

Gus Sholah: Jangan Pedulikan Partai, yang Penting Calonnya!

Rabu, 19 November 2008 | 17:11 WIB
JAKARTA, RABU – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Shalahuddin Wahid tak setuju dengan ajakan untuk tak memilih dalam Pemilu 2009. Pendapatnya ini bertentangan dengan sang kakak, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang justru bersemangat menyuarakan golongan putih (golput).

Ia mengatakan, golput seharusnya bukan berarti tak memilih. “Artinya, tidak memilih yang jelek, yang buruk. Tapi masak enggak ada yang bagus? Kita boleh memilih calon, tidak perlu memilih partai. Mari kita cari anggota DPR yang baik darimanapun partainya. Persetan dengan partai, kalau tidak percaya dengan partai. Tapi percayalah masih ada anak bangsa kita yang punya kemampuan,” kata pria yang akrab disapa Gus Sholah, usai mengikuti dialog antarkeluarga pahlawan, Rabu (19/11), di Jakarta.

Cucu pendiri NU KH Hasyim Ashari ini mengatakan, calon dan pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki kejujuran, integritas, dan tidak mementingkan diri sendiri.

Inggried Dwi Wedhaswary

Ketua Komisi: Pernyataan Abdurrahman Wahid Tak Pantas
Jum’at, 21 November 2008 | 15:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anshary, menilai pernyataan Abdurrahman Wahid yang mengajak masyarakat tak memilih dalam Pemilihan 2009 tak tepat. “Beliau kan negarawan, orang besar. Seyogyanya tak menyerukan hal seperti itu,” kata Hafiz di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11).

Pernyataan Abdurrahman, kata Hafiz, bisa mempengaruhi masyarakat. Apalagi, Abdurrahman memiliki pengikut yang cukup banyak. Bisa-bisa, angka golput makin tinggi. “”Padahal, kami menginginkan angka golongan putih menurun,” katanya.

Komisi Pemilihan, Hafiz melanjutkan, tak memiliki target tingkat partisipasi. Tapi secara pribadi, Hafiz menginginkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 75 persen.

Menurut Hafiz, pernyataan Abdurrahman bisa jadi tak sesuai dengan Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Undang-undang, kata Hafiz, mengharuskan semua pemilih berpartisipasi. Sebagai tokoh besar, Abdurahman seharusnya bisa mendukung pelaksanaan Pemilihan 2009. “Pemilihan bukan kegiatan kami saja, tapi seluruh bangsa. (Sikap Abdurrahman) tidak sejalan dengan program kami,” katanya.

Meski demikian, Hafiz menilai pernyataan Abdurrahman tidak akan mengurangi legitimasi hasil Pemilihan 2009. “Di Amerika saja, (tingkat partisipasi) hanya 60 persen, tapi hasilnya tetap legitimate,” katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nur Hidayat Sardini, menilai pernyataan Abdurrahman tak membangun demokrasi. Tapi, Badan Pengawas belum bisa memastikan pernyataan itu melanggar undang-undang atau tidak. “Kami masih harus mengkaji lagi. Harus ada bukti konkret untuk menyatakan pernyataan itu melanggar undang-undang,” katanya.

Badan pengawas, kata Nur, tak berencana menindaklanjuti pernyataan Abdurrahman. Pasalnya, belum ada laporan yang menyatakan pernyataan Abdurrahman merugikan pihak tertentu. “Kami baru bisa bertindak kalau ada laporan,” katanya.

Masyarakat Lebih Suka Ngantri Minyak Daripada Nyoblos
Sabtu, 22 November 2008 | 11:18 WIB
JAKARTA, SABTU – Belajar dari pemilihan kepala daerah yang berlangsung setahun belakangan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi pemilih di sejumlah daerah. Banyak faktor yang menyebabkannya. Hal ini diungkapkan oleh mantan anggota KPU Valina Singka dalam Seminar Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Hotel Acacia Jakarta, Sabtu (22/11).
Menurut Valina, masyarakat sekarang lebih sering mempertanyakan apa manfaat yang dapat diperoleh bagi perbaikan kesejahteraannya jika menggunakan hak suaranya. “Misalnya di Demak, ibu-ibu lebih suka ngantri minyak tanah atau para nelayan lebih memilih ke laut daripada ngantri di TPS,” ujar Valina. Contoh lainnya, menurut Valina, tingkat partisipasi pemilih di pilkada Jawa Timur yang hanya sebesar 54.32 persen di putaran kedua.
Valina juga menyebutkan dirinya memperoleh bocoran bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Jawa Timur menyebabkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono tidak mendapat satu suarapun di sekitar delapan TPS di Madura. “Karena para haji bilang pantang milih pemimpin perempuan,” tandas staf pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia ini.
Penyebab rendahnya partisipasi pemilih bersifat multifaktor, mulai dari alasan kejenuhan, kemiskinan, budaya setempat dan kondisi masyarakat. Pilkada di Indonesia, misalnya berlangsung secara simultan bergantian di Indonesia. Oleh karena itu, wajar semacam kejenhan dalam masyarakat sehingga partisipasi pemilih menurun.

LIN

PDI-P Buat Kode Etik, PKB Haramkan Golput
Senin, 1 Desember 2008 | 16:15 WIB
JAKARTA, SENIN — Menjelang Pemilu Anggota Legislatif 2009, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyusun kode etik calon anggota legislatif. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar menyiapkan fatwa haram untuk mereka yang sengaja tak memakai hak pilihnya atau menjadi golongan putih.

Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung, Sabtu (29/11), di Surabaya, mengatakan bahwa kemungkinan persinggungan antarcaleg lebih kecil karena PDI-P tak menerapkan aturan suara terbanyak. Walau demikian, persinggungan antarcaleg perlu diantisipasi agar tak merugikan partai.

Menurut Pramono, yang utama dalam kode etik itu adalah memakai simbol partai yang benar. Caleg dilarang memasang gambarnya dalam lambang partai dan juga tidak boleh memfitnah, berkampanye negatif, atau melakukan politik uang.

”Hal itu akan dituangkan dalam surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P dan diberlakukan di semua jajaran. SK akan diterbitkan pada Selasa pekan depan,” ungkap Pramono. Caleg yang melakukan pelanggaran berat dan mengganggu konsolidasi partai, papar Pramono, dapat tidak disahkan bila terpilih.

Kewajiban memilih

Secara terpisah, Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur, Sabtu, mengumpulkan sekitar 40 kiai dalam forum bahtsul masail di Sidoarjo. Forum itu diharapkan menghasilkan referensi hukum Islam mengenai kewajiban memilih pemimpin dan fatwa haram untuk golput atau meminta warga lain untuk golput.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo KH Abdus Salam Mujib mengatakan, bahtsul masail ini untuk menyukseskan pemilu sekaligus membuat masyarakat paham politik. Ia membantah bahwa kegiatan itu merupakan antisipasi atas seruan golput dari Ketua Umum Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid, beberapa saat lalu.

Dari Bandung, Jawa Barat, dilaporkan, PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengandalkan strategi kampanye turun ke bawah untuk meraih suara pada Pemilu 2009. Strategi itu dinilai lebih mampu menarik hati rakyat daripada kampanye di lapangan terbuka.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas meminta caleg untuk turun ke bawah mendekati konstituennya.

Secara terpisah, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Suharna Surapranata meminta setiap caleg PKS harus mengampanyekan platform partai ketika turun ke bawah. Platform itu sekaligus janji mereka kepada rakyat kalau terpilih nanti. (ina/rek/mam)

Sumber : Kompas Cetak

PDP akan Rebut Suara Golput

Senin, 1 Desember 2008 | 20:04 WIB
JAKARTA, SENIN – Ketua Plh Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis mengemukakan, untuk memenangkan pemilu legislatif 2009, PDP antara lain akan mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang akan golput supaya memihak dan mendukung partainya. “Orang-orang yang golput umumnya kesadaran politiknya tinggi tentu akan berpihak pada kita apalagi kalau didekati dan kita yakinkan secara baik-baik,” ujar Roy BB Janis dalam HUT ke-3 PDP sekaligus pembekalan Caleg DPR RI, di Hotel Peninsula Jakarta, Senin (1/12).
Roy mengatakan, golput yang sebagian besar orang-orangnya kritis tentu aspirasinya sama dengan PDP yakni ingin memperbaiki negara ini supaya baik.
Roy juga menjelaskan, PDP satu-satunya partai yang peduli pada caleg perempuan. Dibandingkan dengan partai lain, jumlahnya terbanyak. Dari 401 caleg dari 77 daerah pemilihan (dapil), 42 persennya caleg wanita. “Kenapa kita peduli pada kaum wanita. Supaya wanita Indonesia sehat-sehat semua dan jika sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat. Jika itu terjadi, maka calon-calon pemimpin kita nanti orang-orang yang sehat lahir dan batin,” kata Roy Janis.
Sedangkan Koordinator PDP Laksamana Sukardi menyatakan keyakinannya, perolehan suara PDP pada pemilu 2009 minimal 16 persen. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh internal partainya, 60 persen swing voter akan lari ke PDP. “Sebetulnya ini belum waktunya kita sampaikan, tapi nggak apa-apalah demi perkawanan kita,” tegas Laksamana.
Laksamana yakin bahwa PDP akan menang pemilu dilandasi pengalaman, setiap pemilu partai-partai baru selalu ada yang menang. Sebagai contoh, pada pemilu 1999 PDIP, sebagai partai baru tandingan PDI pada waktu itu, menjadi pemenang pemilu dengan peraihan suara 34 persen. Tetapi pada pemilu 2004 suaranya merosot menjadi 19 persen. Sementara partai baru yang mencuat adalah Partai Demokrat.
“Nah, pada pemilu 2009, PDP sebagai partai baru bakal menang, tanda-tandanya sudah makin jelas. Jangan dikira rakyat kita bodoh, mereka bisa memvonis partai yang suka kerjanya membohongi,” tegas Laksamana.
Laksamana mengkritik ada orang yang mendirikan partai hanya untuk dipakai sebagai kendaraan politik menjadi capres. Lalu, ada orang yang ingin jadi capres lewat partai politik yang dia beli. Juga ada partai yang mengajukan capres daur ulang. “Kita juga heran kenapa mereka nekat ya, padahal, keledai saja tak mau jatuh di lobang yang sama,” ujar Laksamana.

JS
Sumber : Persda Network

Pendukung Karsa Tuding Putusan MK Politis

Selasa, 2 Desember 2008 | 20:44 WIB
JAKARTA, SELASA – Luapan kegembiraan terlihat dari para pendukung pasangan Khofiffah Indar Parawansa-Mujiono (KaJi) atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan salah satu tuntutannya agar dilakukan pemilu ulang Pilgub Jatim di Kabupaten Bangkalan serta Sampang, Madura, Jawa Timur.
Selain itu, majelis hakim MK memerintahkan KPUD untuk melakukan perhitungan suara ulang di Kabupaten Pemekasan. Kubu pendukung Karsa (Soekarwo-Syaifullah Yusuf) mengaku kecewa, meski mau tak mau harus menerima keputusan MK itu dengan legowo.
Kekecewaan atas hasil putusan MK diungkapkan oleh kubu Partai Demokrat, sebagai salah satu partai utama pengukung Karsa. Melalui Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum, putusan MK itu sarat dengan nuansa politisnya.
“Keputusan MK itu sangat mengejutkan. Bukan saja karena tidak lazim, akan tetapi juga karena dalil untuk pemungutan suara ulang sangatlah lemah. Hasil putusan MK itu mengesankan, MK hanya ingin membuang badan saja,” tegas Anas Urbaningrum yang tak lain salah seorang anggota tim sukses Karsa, Selasa (2/12).
Anas secara tegas berani mengatakan, apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah keluar dari prinsip perselisihan hasil. Putusan ini, kata Anas, sama saja MK dianggap telah memasuki wilayah yang bukan menjadi kewenangannya. Meski begitu, Demokrat sebagai partai utama pendukung Karsa harus legowo dan menerima hasil keputusan MK.
“Kami tetap menyatakan, putusan MK itu sebagai keputusan yang amat ganjil. Meski begitu, kepada semua pihak memang harus melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan akhir. Oleh karena itu, Karsa siap melakukan pemungutan suara ulang di Bangkalan dan Sampang,” tukas Anas Urbaningrum.
Dalam amar putusan MK, yang dibacakan oleh Ketua MK Mahfud MD, dan para anggotanya Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Mukhti Fadjar, serta Akil Mochtar, memerintahkan kepada KPUD untuk melaksanakan putusan dalam pemungutan ulang dilaksanakan dalam waktu paling lambat 60 hari, sedangkan perhitungan ulang dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak putusan.
MK secara otomatis harus membatalkan surat keputusan KPUD nomor 30/2008 tertanggal 11 November 2008. Tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara pilkada Jatim.
Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta kepada semua pendukung dua kandidat gubernur dan wakil gubernur Jatim, untuk tidak melakukan pengerahan massa pascaputusan MK yang sudah bersifat final ini. Kepada para wartawan, Tifatul juga meminta kepada para pendukung dua kandidat untuk siap menerima kekalahan dan siap mendapatkan kemenangan saat pemilu ulang Pilgub Jatim itu dilakukan.
“Kalau memang Karsa yang kalah nantinya, tentu masih ada celah untuk melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Asalkan, yang dilakukan nanti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Tifatul Sembiring.

YAT
Sumber : Persda Network

Ormas dan LSM Kudus Siap Tekan Angka Golput

Sabtu, 6 Desember 2008 | 20:45 WIB
KUDUS, SABTU – Sejumlah ormas dan LSM di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menyatakan siap membantu menyukseskan Pemilu 2009, dengan berupaya menekan angka golongan putih (golput) dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada sarasehan Rembug Pemilu yang diadakan KPU Kudus, Sabtu, Ali Ikhsan, wakil dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kudus menyatakan siap mendukung Pemilu 2009 dan menekan angka golongan putih (golput).

Untuk itu, ia berharap alat peraga Pemilu tidak hanya dipasang di kantor desa, tetapi juga di sejumlah tempat umum yang biasa menjadi tempat berkumpul warga.
Dukungan untuk menekan angka golput juga muncul dari perwakilan Ormas Aisiyah Ning Istadiyah, yang mengatakan sebagai salah satu ormas yang mempunyai banyak pengikut pihaknya siap membantu sosialisasi pemilu.

“Kami juga akan memberikan dorongan mental kepada para anggota Aisiyah untuk mencoblos,” ujarnya.

ABI
Sumber : Ant

Anung: Proses Pungutan Suara Pemilu 2009 Paling Jelek

Sabtu, 6 Desember 2008 | 22:33 WIB
PONTIANAK, SABTU – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung menilai, proses pemungutan suara pada Pemilu 2009, paling jelek dibanding pemilu sebelumnya. Hal itu, menurut Anung, karena banyaknya caleg yang harus dipilih sehingga membingungkan masyarakat.

“Akibat jeleknya sistem yang telah diatur, kita prediksikan akan lebih banyak surat suara yang rusak dan tidak sah,” kata Pramono Anung, saat memberikan materi pada Pengkaderan Taruna Merah Putih, di Pontianak.

Ia mengatakan, apalagi dalam memilih nantinya menggunakan sistem mencentang yang baru kali ini dilakukan sehingga masyarakat masih banyak yang kaku.

“Ditambah kertas suara yang tidak menggunakan security printing (pengamanan cetak) sehingga rawan rusak,” katanya.

Ia menambahkan, pada Pemilu 2009, semakin banyak masyarakat yang mengalami kebingungan akibat banyaknya nama calon legislatif dan partai politik (Parpol) yang harus dipilih.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, AR Muzammil mengkhawatirkan banyak surat suara yang tidak sah pada Pemilu 2009 mendatang, karena minimnya sosialisasi, terutama untuk aturan pemungutan suara dengan cara mencentang atau memberi satu tanda di bagian calon legislatif atau Partai Politik yang dipilih.

Ia mengatakan, kalaupun masih ada masyarakat yang mencoblos surat suara pada pemilu mendatang, pihaknya masih menganggap sah. Ia mengakui, sulit mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan hak pilihnya dengan cara mencoblos surat suara.

Secara keseluruhan, jumlah DCT untuk legislatif Kalbar sebanyak 1.183 orang dari jumlah bakal calon yang diajukan 1.203 orang. Mereka akan memperebutkan 55 kursi di DPRD Kalbar.

Gus Dur Persilakan Pendukungnya Suarakan Aspirasinya

Senin, 8 Desember 2008 | 04:36 WIB
JAKARTA, SENIN – Para pendukung mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat mendapat restu untuk memberikan dukungannya bagi tokoh masyarakat setempat, Syarif Bastaman. Meski sikap resmi Gus Dur golput dalam Pemilu 2009, namun pro Gus Dur dipersilahkan bila ingin menyuarakan aspirasinya kepada tokoh lokal yang dianggap mumpuni.

“Hingga saat ini,perintah Ketua Umum Dewan Syuro PKB, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah boikot atau golput sebagai bentuk kekecewaan terhadap proses demokrasi sekarang ini. Namun, para pengurus lokal tetap diberi ruang untuk melakukan langkah-langkah politik lokal sesuai kearifan masing-masing,” ujar Bambang Sutanto, Wakil Sekjen DPP PKB yang juga Ketua DKN Garda Bangsa PKB Gus Dur dalam perbincangan kepada Persda Network, Minggu (8/12).

Pernyataan Bambang sekaligus menanggapi aspirasi yang berkembang terkait para pendukung Gus Dur di Tasikmalaya dan Garut secara mayoritas akan memberikan dukungannya kepada tokoh memberikan dukungannya kepada Syarif Bastaman, tokoh lokal asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Syarif maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

Bambang kemudian menghimbau ruang aspirasi politik diberikan seluas-luasnya kepada massa PKB pro Gus Dur. Asal, tidak memberikan suaranya kepada PKB Muhaimin Iskandar. Pengurus PKB di setiap tingkatan diminta melaporkan ke Ketua Umum Dewan Syuro bila ada sikap politik lokal bila ingin memberikan dukungan,” tutur Bambang.

“Baik dukungan kepada salah satu parpol, ataupun kepada caleg lain, agar semuanya bisa terkoordinasi secara baik,” lanjutnya.

Rachmat Hidayat
Sumber : Persda Network

Sultan Bantah Minta Dukungan Gus Dur

Selasa, 9 Desember 2008 | 18:32 WIB
JAKARTA, SELASA – Sri Sultan Hamengku Buwono X membantah telah meminta dukungan dari salah satu Deklarator Partai Kebangkitan Bangsa, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Sri Sultan bahkan mengaku belum bertemu dengan Gus Dur. “Tidak tahu saya. Belum ketemu saya,” ujarnya kepada wartawan ketika ditanya mengenai isu Sultan sowan ke Gus Dur untuk meminta restu seusai pembacaan deklarasi antikorupsi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (9/12).
Sultan semakin memantapkan diri mencalonkan sebagai capres setelah mendapatkan izin dari Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla untuk ikut dalam Dewan Integritas Bangsa. “Apalagi, saya pakai batik bukan baju kuning,” katanya.
Menurut hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Sultan menduduki urutan keempat, tokoh yang layak untuk menjadi presiden. Survei ini dilakukan kepada 1.355 orang dewasa di seluruh Indonesia secara random.

BOB

Golput Tak Sama dengan “Nonvoting”

Rabu, 10 Desember 2008 | 11:02 WIB
SEMARANG, RABU — Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Andreas Pandiangan, Rabu (10/12), menyatakan, golput tidak sama dengan perilaku tidak menggunakan hak pilih (nonvoting) meskipun golput merupakan bagian dari nonvoting.
Menurut Andreas Pandiangan, sebagai sebuah gerakan, golput memiliki ciri, yakni paham akan mekanisme dan sistem politik, memiliki aspirasi tersendiri, serta dengan perhitungan logika politik sendiri menilai kebijakan dan program pemerintah tidak sesuai aspirasi mereka.

“Golput juga artinya tidak sepakat dengan program partai politik yang ikut dalam pemilu,” kata Andreas Pandiangan.

Terhadap pemilih, Andreas mengaku, kini di masyarakat ada tuntutan pemilih untuk mengetahui daerah pemilihannya. Pilihan kini mengalami kemajuan dibandingkan dengan Pemilu 2004 karena pemilih mulai mengarahkan kepada calon tertentu di daerahnya.

Winarto Herusansono

Sulit Dapat Pupuk, Petani Ancam Golput

Rabu, 10 Desember 2008 | 21:42 WIB
PEMALANG, RABU — Akibat kesulitan mendapatkan pupuk urea, ratusan petani di Kabupaten Pemalang mengancam tidak menggunakan hak pilih atau golput dalam Pemilu 2009. Ancaman tersebut disampaikan saat mereka berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Pemalang, Rabu (10/12).
Selain membawa poster dan sejumlah tulisan meminta kemudahan mendapatkan pupuk, sebagian peserta mengenakan pakaian bertuliskan huruf yang membentuk tulisan “golput”. Mereka juga membawa spanduk berisi kritik terhadap semboyan “Bali Desa Bangun Desa”, yang ternyata hingga saat ini belum mampu menyejahterakan petani. Bentuk protes tersebut mereka wujudkan dalam tulisan “Mbangun Deso Mbalelo Deso” yang berarti membangun desa, membangkang pada desa.
Koordinator unjuk rasa, Andi Rustono mengatakan, petani selalu dalam posisi sulit, terutama saat musim tanam. Selain kesulitan mendapatkan pupuk, mereka juga dihadapkan pada mahalnya harga pupuk.
Penggunaan pupuk secara berlebihan oleh petani selalu menjadi kambing hitam penyebab kelangkaan pupuk. Padahal, peningkatan penggunaan pupuk akibat kondisi tanah sudah jenuh. “Elite-elite di pemerintah pusat hanya bisa mengulang pernyataan lama bahwa petani tidak perlu khawatir karena stok pupuk mencukupi dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Menurut Andi, kelangkaan pupuk berujung pada kemiskinan di pedesaan dan petani pada khususnya. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk. Selain itu, pemerintah juga harus memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, serta menambah kuota pupuk untuk Pemalang.
Carmadi (54), petani dari Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, mengatakan, petani sangat sulit mendapatkan urea. Kalau pun ada, harganya sangat mahal, mencapai Rp 250.000 per kuintal. Hingga saat ini, tanamannya yang sudah berusia 20 hari terpaksa belum dipupuk karena ia belum mendapatkannya. “Luasnya 1,5 hektar,” katanya.
Sakim (60), petani dari Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, juga mengaku kesulitan mendapatkan pupuk. Akibatnya, tanamannya yang sudah berusia sekitar 20 hari rusak. “Daunnya merah-merah,” ujarnya.
Carmadi maupun Sakim berharap agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk. Mereka bertekad tidak akan menggunakan hak pilih atau golput dalam Pemilu 2009, apabila persoalan pupuk tidak terselesaikan.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang Ruhadi mengatakan, kuota pupuk dari pemerintah pusat memang lebih sedikit dari pengajuan. Untuk tahun 2008, pengajuan dari Pemkab Pemalang sebanyak 26.000 ton, tetapi kuota yang diterima hanya 19.000 ton. “Kami memang ada penambahan 2.000 ton akhir tahun ini, tetapi tetap belum mencukupi,” ujarnya.
Menurut dia, kesulitan pupuk akan mengakibatkan penurunan produktivitas sebesar 10 hingga 20 persen. Rata-rata, produktivitas tanaman padi di Kabupaten Pemalang mencapai 5,2 ton. Luas tanaman padi dalam setahun mencapai 85.000 hektar.

Siwi Nurbiajanti

Golput Itu Politik Mutung

Jumat, 12 Desember 2008 | 12:56 WIB
JAKARTA, JUMAT — Siapa kira mantan Menko Perekonomian Kabinet Gotong Royong Dorodjatun Kuntjoro Jakti yang berpembawaan tenang bisa geregetan dan ingin menggebrak meja? Pria bergelar profesor itu mengaku kesal dengan ajakan golput alias tidak memilih pada Pemilu 2009.
Saat tampil sebagai pembicara pada seminar “The Success of Indonesia’s 2009 General Election”, Jumat (12/12) di Jakarta, ia mengatakan, golput hanyalah sebuah nihilisme yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam bahasanya, ia menyebut golput sebagai politik mutung (ngambek). “Saya heran, kok ada yang ngajak golput. Saya itu sampai geregetan dan ingin menggebrak meja, dengan ajakan itu. Golput itu sama dengan politik mutung, ngambek, dan hanya sebuah nihilisme. Kita harus melawan nihilisme itu,” kata guru besar FE UI itu.
Dengan kemajuan teknologi yang ada, menurutnya orang tidak perlu putus asa jika ingin menyalurkan aspirasinya. Kebuntuan karena merasa tak ada calon anggota dewan atau calon presiden yang baik tak perlu ditunjukkan dengan memengaruhi orang lain untuk tidak memilih.
Ia menyarankan agar menggunakan saluran ponsel atau internet untuk beraspirasi. “Kalau tidak suka, gunakan saja cell phone atau internet dan sebagainya. Sampaikan aspirasi, sampaikan siapa calon yang dipandang baik. Jangan memengaruhi, kita tidak boleh pesimistis,” katanya berapi-api.
Momentum Pemilu 2009, dikatakan menteri pada era Megawati itu, sebagai titik untuk menghimpun seluruh titik potong era yang pernah terjadi di Indonesia. Siapa pun yang terpilih, kata Dorodjatun, apalagi tokoh muda, akan menjadi titik transisi yang lebih hebat dari Pemilu 2004.
Dalam kesempatan yang sama, anggota KPU, Sri Nuryanti, mengingatkan agar parpol, caleg, ataupun capres pada Pemilu 2009 bisa tampil prima sehingga bisa memanfaatkan dan memengaruhi tiga tipikal pemilih di Indonesia. Tiga tipe pemilih tersebut adalah loyalis voters, swing voters, dan pemilih pemula.
“Harus dikenali masing-masing tipe ini. Pemilih loyalis biasanya berada di daerah rural karena mereka sudah sepaham dengan platform partai. Kemudian, swing voters karakternya masih ragu dan bisa ke sana-sini tergantung performa partai. Biasanya orang yang tinggal di kota dan pemilih pemula. Sementara itu, pemilih rasional, pemilih yang punya alasan khusus untuk memilih partai, caleg, atau capres tertentu. Ketiganya bisa dimenangkan asal tampil prima,” kata Yanti.

Inggried Dwi Wedhaswary

Hidayat Nur Wahid Minta Majelis Ulama Haramkan Golput
Jum’at, 12 Desember 2008 | 13:45 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih atau golput. Hidayat menilai fatwa haram bisa mendongkrak keikutsertaan pemilih dalam pemilihan umum 2009. “MUI harus mengharamkan golput,” katanya di Gedung MPR/DPR, Jumat (12/12).

Fatwa haram terhadap golongan putih, lanjut Hidayat, tak berlebihan karena bertujuan menyukseskan pemilihan umum. Apalagi, kata Hidayat, sudah ada tokoh nasional yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. “Ini akan jadi fatwa yang populis,” kata Hidayat.

Undang-undang, jelas Hidayat, memang tak mewajibkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Fatwa haram dinilai akan menyadarkan masyarakat untuk memilih partai yang sesuai hati nuraninya. “Fatwa tidak harus memilih partai mana,” kata Hidayat.

Hidayat membantah jika fatwa haram terhadap golongan putih yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia akan menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Sebelumnya, Abdurrahman Wahid atau Gusdur menyerukan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. “Efektivitasnya lihat nanti,” kata Hidayat.
Ketua Dewan: Usul Fatwa Haram terhadap Golput Keliru
Jum’at, 12 Desember 2008 | 14:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mengatakan usulan agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih (golput) berlebihan. Agung menilai keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan bukan hal yang wajib. “(Usulan) itu keliru,” katanya di Gedung MPR/DPR, Jumat (12/12).

Fatwa haram, kata Agung, seperti memvonis masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal, undang-undang tidak mewajibkan masyarakat menggunakan hak pilih. “Pemilu itu adalah hak,” kata Agung. Majelis Ulama Indonesia dinilai tak punya kewenangan mewajibkan masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Agung membantah fatwa haram terhadap golongan putih akan mendongkrak keikutsertaan pemilih. Rendahnya keikutsertaan pemilih, kata Agung, karena sikap partai politik yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat. “Harus introspeksi. Mungkin ini kelakuan dari partai politik,” kata Agung.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap golput. Hidayat menilai fatwa haram bisa mendongkrak keikutsertaan pemilih dalam pemilihan 2009.

MUI Tak Mungkin Keluarkan Fatwa Haram Golput

Jumat, 12 Desember 2008 | 20:57 WIB
JAKARTA, JUMAT — Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum tentu akan mengeluarkan fatwa haram seperti yang diusulkan oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang mengusulkan perlunya ada fatwa haram bagi mereka yang akan golput pada Pemilu 2009. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MUI Amidhan saat dikonfirmasi Persda Network, Jumat (12/12) malam.
“Sebetulnya, fatwa mengharamkan golput tidak usah dikeluarkan karena kan yang golput tidak bisa dikatakan berdosa. Paling-paling, kita hanya bisa memberikan imbauan kalau masyarakat diwajibkan berpartisipasi untuk memikirkan nasib bangsa pada Pemilu nanti. Jadi, istilahnya imbauan saja, bukan fatwa,” kata Amidhan.
Sebelumnya, Hidayat Nurwahid di DPR mewacanakan perlunya ada fatwa melarang golput bagi umat Islam pada pemilu nanti. “Saya menyarankan agar dibuat fatwa antara MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Ini perlu dilakukan karena banyak masyarakat yang sekarang apatis terhadap pemilu nanti,” kata Hidayat.
Amidhan kembali mengomentari pernyataan Hidayat Nurwahid, tinggi atau tidaknya angka golput pada Pemilu 2009 nanti haruslah dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu, apalagi kalaupun fatwa dikeluarkan, jangan sampai mengesankan fatwa itu akan menjadi alat politik bagi pihak-pihak tertentu.
“Kalau baru sekadar isu akan tingginya golput, ya lebih baik dikaji dulu benar tidaknya. Kajiannya secara ilmiah. Fatwa itu kita keluarkan apabila kalau tidak dilaksanakan berdosa. Kalau mereka yang golput kan sifatnya tidak sampai ke sana. Jangan sampai, kami (MUI) mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram,” kata Amidhan.
“Ya kalau tidak dengan fatwa, paling imbauan saja untuk ikut berpartisipasi di pemilu. Jangan semuanya harus didasari dengan fatwa. Kita imbau saja, kalau perbuatan makruh itu adalah sebuah sifat yang dibenci. Kita berharap kepada KPK dan semua pihak untuk gencar melakukan sosialisasi pemilu dengan baik agar angka golput tidak tinggi pada pemilu nanti,” katanya lagi.

YAT
Sumber : Persda Network

Usulan Fatwa Haram Golput Dinilai Keliru

Sabtu, 13 Desember 2008 | 20:18 WIB
JAKARTA, SABTU – Pernyataan Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang meminta agar ada fatwa yang melarang golput, malah menuai kecaman.Hidayat, secara terang- terangan dianggap sebagai seorang politisi yang tidak demokratis lataran meminta MUI, NU, dan Muhammadiyah agar mengeluarkan fatwa haram.
“Ketua MPR Hidayat Nurwahid musti mencabut usulan fatwa haram terhadap golput. Golput adalah Hak konstitusional warga negara, hak memilih serta hak untuk tidak dipilih,” kata Fajroel Rahman, Sabtu (13/12).
Fajroel secara tegas juga menyatakan, usulan meminta fatwa golput adalah pernyataan yang tidak profesional. Usulan ini, dianggapnya tidak mendidik karena mengaitkan golput dengan keyakinan agama.
“Jadi, saya berani katakan sangat keliru dan tidak profesional sekali karena permintaan itu seolah ingin mengaitkan golput dengan keyakinan agama. Bagi saya, yang melarang golput sama saja melanggar hak demokrasi warga negara Indonesia,” tandasnya.
Kecaman terhadap Hidayat Nurwahid juga dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum. Mantan anggota KPU ini secara tegas menyatakan tidak perlu lembaga agama harus mengeluarkan fatwa pelarangan kepada warga negara untuk bersikap golput.
“Memilih itu hak, jadi sama sekali tidak perlu ada fatwa haram segala melarang golput. Memilih adalah hak dan bukan sebuah kewajiban. Golput juga bukan perkara haram,” tandas Anas Urbaningrum.
Anas menjelaskan, golput adalah hak meski tidak baik dalam membangun sebuah demokrasi, membangun masa depan bangsa dan negara. Semua pihak, termasuk Hidayat Nurwahid, seharusnya bisa mengantisipasi bagaimana agar angka golput tidak tinggi dalam Pemilu 2009 mendatang.
“Fenomena golput justru harus dijadikan otokritik bagi semua lembaga politi, terutama partai-partai dalam memperbaiki kinerjanya. Golput, atau bersikap tidak memilih, janganlah dilawan dengan fatwa haram. Gerakan melawan golput adalah dengan gerakan sadar memilih. Inilah yang harus ditempuh KPU dan semua partai politik,” pinta Anas.

Rachmat Hidayat
Sumber : Persda Network

Golput Hak Konstitusi, Bukan Keyakinan Agama

Minggu, 14 Desember 2008 | 13:03 WIB
Laporan wartawan Kompas Imam Prihadiyoko
JAKARTA, MINGGU — Siapa pun yang mengusulkan fatwa haram terhadap keinginan warga negara yang memilih golput, harus mencabut usulnya tersebut. Pasalnya, golput merupakan hak konstitusional warganegara, hak memilih untuk tidak memilih. Sangat keliru dan tidak proporsional mengaitkan golput dengan keyakinan agama.
“Jadi, melarang golput, apalagi mengharamkannya, akan melanggar hak demokrasi warga negara Indonesia,” ujar Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman di Jakarta, Minggu (14 /12). “Ini meniru Soeharto. Dulu Soeharto bilang haram bila tidak memilih dan tentu maksudnya memilih Golkar. Jangan-jangan nanti ada fatwa haram bila tidak memilih partainya,” ujarnya.
Fadjroel mengatakan, Bawaslu tak paham demokrasi karena setuju usulan fatwa haram untuk golput yang diusulkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Bawaslu setidaknya Wirdyaningsih yang menjadi anggotanya mesti mencabut dukungan atas fatwa haram golput itu.
“Demokrasi kita akan hancur lebur bila keyakinan agama dijadikan alat legitimasi untuk mencabut hak konstitusional warga negara, seperti hak golput. Bawaslu adalah penjaga demokrasi, bukan benalu demokrasi,” ujarnya.

Imam Prihadiyoko

Yenny Wahid: Golput Juga Hak

Selasa, 16 Desember 2008 | 22:00 WIB
YOGYAKARTA, SELASA — Yenny Wahid, putri Gus Dur, mengatakan, ketika masyarakat memilih golongan putih (golput), jangan disalahkan. Ketika orang golput, itu juga hak.
“Banyak yang mengharamkan golput, mungkin yang mengharamkan golput memandang bahwa memilih itu adalah kewajiban, sedangkan saya melihat itu adalah hak. Haknya rakyat. Kalau hak, mau dipakai atau tidak ya terserah,” ujarnya di sela-sela grand opening Taman Pintar, Selasa (16/12).
Menurut dia, memilih boleh dipandang sebagai kewajiban ketika negara sudah memberi hak dan melindungi warga secara maksimal. Ketika negara sudah memberi kesejahteraan, ekonomi yang stabil, dan keamanan sudah beres.
“Kalau hak belum terpenuhi, maka memilih itu adalah hak, apalagi ketika sistemnya tidak adil,” ujarnya.
Terkait kemelut di Partai Keadilan Bangsa (PKB), dalam pemilu legislatif, Yenny juga akan menyatakan golput. Yang jelas suaranya tidak untuk PKB versi Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Yang penting kami lakukan boikot politik pada PKB Cak Imin. Artinya suara bisa kita alihkan ke mana-mana. Di beberapa daerah, bahkan suara kita kasih ke teman-teman dari partai lain, seperti PDI-P dan Golkar, katanya.

Lukas Adi Prasetyo

Hasyim Muzadi: Reformasi Perlu Diformat Lagi

Selasa, 16 Desember 2008 | 00:47 WIB
JAKARTA, SENIN – Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi berpendapat, reformasi yang telah berjalan sepanjang 10 tahun ini perlu direformasi ulang guna menyeimbangkan demokrasi, efektivitas, dan produktivitas.
“Kita ini reformasinya merupakan kelanjutan yang lalu atau reaksi dari yang lalu,” katanya kepada pers seusai menjadi panelis dalam acara “Forum PPP Mendengar” di Jakarta, Senin malam. Forum PPP Mendengar kali ini menghadirkan capres Prabowo Soebijanto dan menghadirkan sejumlah panelis diantaranya KH Hasyim Muzadi, Kriminolog UI Prof Rony Nitibaskara, dan Dekan FE UI Prof. Bambang Brojonegoro.
Oleh karena itu, menurut dia, bangsa ini perlu memperbaiki format reformasi sehingga ada keseimbangan antara demokratisasi, efektivitas, dan produktivitas. Menurut Hasyim, saat ini unsur demokratisasi telah mengambil peran yang terlalu besar dibandingkan dengan dua unsur lainnya.
“Maka dari itu harus ada reorientasi untuk menyeimbangkan kembali. Jadi maksud saya adalah to reform reformasi,” ujarnya.
Sementara itu mengenai fatwa haram golput, Hasyim mengatakan bahwa apabila golput itu sebagai gerakan untuk meniadakan pemilu, tentunya itu bertentangan dengan pentingnya pemilu secara syar’i. Ditegaskannya bahwa dalam munas alim ulama NU di NTB, pemilu itu hukumnya wajib karena ia merupakan sarana untuk menegakkan kekuasaan.
“Tanpa adanya pemilu artinya kan tidak ada kekuasaan di negara ini,” ujarnya. Namun jika golput itu dikarenakan faktor kemalasan seseorang, menurut Hasyim, maka harus dilakukan introspeksi diri dan salah satunya perlu pembenahan dari penyelenggara pemilu.

WAH
Sumber : Antara

MUI Belum Akan Keluarkan Fatwa Haram Golput
Rabu, 17 Desember 2008 | 13:49 WIB
JAKARTA, RABU — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidan mengatakan, pihaknya belum berpikir untuk mengeluarkan fatwa haram golput. Menurut Amidan sendiri, golput adalah sikap pribadi.
Hal tersebut diungkapkan Amidan seusai mengikuti diskusi konstitusi di Mahkamah Konstitusi, Rabu (17/12) siang ini.
Secara pribadi, jelas Amidan, dirinya tidak setuju adanya fatwa haram golput. Pasalnya, tidak semua masalah dapat dikembalikan kepada agama, apalagi masalah politik lebih banyak masalah dunianya. “Yang dilarang itu adalah menganjurkan orang lain untuk golput. Itu ada pasalnya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau sikap pribadi, silakan, ” kata Amidan.
Menurut dia, harus diteliti terlebih dahulu sejauh mana fenomena golput yang terjadi di masyarakat. “Apakah masyarakat apatis untuk pergi ke TPS, atau mungkin karena sulitnya hidup saat ini lalu jadi malas, atau karena masalah lain seperti kurangnya sosialisasi,” ujarnya.
Terkait dengan hal tersebut, jelasnya, MUI hanya akan mengimbau masyarakat menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Pasalnya, memilih saat pemilu sangat penting.

Pakar Pangan Garap PSK, Waria Sampai Komunitas “Gay”

Senin, 22 Desember 2008 | 22:01 WIB
JAKARTA, SENIN — Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) mengaku siap menggarap pemilih di kalangan pekerja seks komersial (PSK) dan waria, menjelang Pemilu 2009. Bahkan sebagai strategi pemenangan pemilu nanti, Pakar Pangan juga berencana akan menggarap para pemilih dari kalangan gay.
“Pakar Pangan mengganggap kalangan PSK dan waria adalah bagian anak bangsa, sehingga akan membuka saluran aspirasi mereka dalam kehidupan bernegara,” kata Sekjen Pakar Pangan, Jackson Kumaat dalam siaran pers yang diterima Persda Network, Senin (22/12).
Jackson mengaku melakukan hal itu sebagai strategi partainya dalam upaya menembus basis-basis massa kelompok golput di Pemilu 2009. Selain kalangan pekerja profesional dan pemilih pemula atau pelajar SMU, kaum PSK dan waria selama ini dianggap rentan tidak memilih alias golput.
“Menjelang pergantian tahun 2008, kami akan melakukan sosialisasi di lokasi-lokasi PSK dan waria. Pakar Pangan tidak akan pernah menjauhi mereka, bahkan tetap menjalin persabatan melalui pendidikan politik,” kata Jackson.
Meski demikian, Jackson enggan merinci kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan Pakar Pangan di basis massa PKS dan waria. Ia beralasan, jika hal itu diketahui publik, justru akan membuat PSK dan waria semakin rentan menjauhi kader-kader partai. Pihaknya juga tidak mempersoalkan pandangan negatif sebagian kalangan, apabila sosialisasi tersebut dapat menimbulkan citra buruk partai.
“Tujuan kami hanya ingin PSK dan waria tidak merasa terasing dari dunia politik. Salah satunya berupaya meyakinkan bahwa Pakar Pangan mampu memfasilitasi aspirasi mereka di DPR dan DPRD,” ungkapnya.
Dijelaskan pula, pendekatan yang dilakukan di sejumlah kalangan golput sering kali mendapat tantangan tersendiri. Ia mencontohkan, pendekatan di kalangan profesional sering mendapat sindiran dan kritikan tajam karena selama ini partai politik dianggap hanya dekat, jika menjelang pemilu.
“Kami sadar tantangan itu, makanya kader-kader saya tekankan untuk bersabar, dan tetap menjalin persabatan dengan mereka,” kata dia.
Menurutnya, meski selama ini kerap mendapat cemooh dari kalangan terpelajar tersebut, namun pihaknya yakin, suatu saat nanti mereka sadar pentingnya hak pilih setiap pemilu digelar. Jackson mengaku akan memperjuangkan perangkat undang-undang di DPR nanti, yang akan memberikan payung hukum dalam bentuk undang undang perlindungan bagi PSK dan waria.
Selain itu, Jackson Kumaat mengaku sedang berkomunikasi dengan kelompok-kelompok gay di kota-kota besar, khususnya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Menurutnya, pendekatan ke kelompok tersebut mulai menguat setelah terungkapnya kasus Ryan, tersangka pembunuhan berantai asal Jombang.
“Kalangan gay mengharapkan jangan dicap pelaku kriminal. Dan kami sadar, kalangan gay di Indonesia sebenarnya memiliki potensi, namun mereka menutup diri,” urainya, seraya menyatakan kalangan gay harus mendapat perlindungan yang sama di mata hukum karena adalah anak bangsa.

YAT
Sumber : Persda Network

Golput dan Fatwa Haram Golput Sama Ekstremnya

Selasa, 23 Desember 2008 | 10:41 WIB
JAKARTA, SELASA — Salah satu indikator suksesnya proses konsolidasi demokrasi nasional adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat karena partisipasi itu untuk menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, baik kepada partai politik maupun para pemimpin politik.
“Sebaliknya, menurunnya partisipasi politik masyarakat menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan mereka kepada partai politik dan para pemimpin politik,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera M Anis Matta di Jakarta, Selasa (23/12).
Cara paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menurut Anis, adalah dengan meningkatkan kinerja partai politik itu sendiri. Harapannya, masyarakat secara langsung bisa merasakan manfaat dari suara dan dukungan yang mereka berikan kepada partai politik dalam pemilu.
Masalahnya, menurut Anis, kinerja parpol sekarang bukan saja kurang baik, melainkan juga banyak kasus korupsi dan skandal moral yang terjadi di kalangan anggota dewan. Berbagai kasus ini berperan besar menurunkan kepercayaan publik kepada integritas moral partai politik.
“Jadi, yang penting meningkatkan kinerja partai dan tidak perlu ada fatwa haram golput, tapi jika kondisi ini dijadikan sebagai alasan untuk mengampanyekan golput juga tidak bijak, bahkan fatalis dan merusak proses pendidikan politik masyarakat,” ujarnya.
Mereka yang mengampanyekan golput, menurut Anis, merusak konsolidasi demokrasi yang baru saja dibangun dan memancing munculnya mimpi pada pemimpin diktator. “Kampanye golput adalah cara yang terlalu ekstrem untuk menghukum partai politik. Jadi kampanye golput dan fatwa haram golput sama ekstremnya. Dua-duanya tidak produktif dalam pembangunan demokrasi kita,” ujarnya.

Imam Prihadiyoko

Golput Dinilai Tidak Etis
Sosialisasi Jangan SampaiDipolitisasi Calon Tertentu
Rabu, 31 Desember 2008 | 13:31 WIB
Surabaya, Kompas – Kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang tidak hadir ke tempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang Pilkada Jawa Timur di Bangkalan dan Sampang perlu diantisipasi. Komisi Pemilihan Umum, pemerintah, para tokoh politik, dan tokoh masyarakat semestinya mengajak masyarakat untuk hadir pada hari pemungutan suara.
Beberapa warga Sampang dan Bangkalan yang ditemui Kompas dalam beberapa hari ini menyatakan tidak peduli dengan Pilkada Jatim. Warga umumnya lebih mengutamakan bekerja ketimbang memberikan suara.
Sadiyah (26), warga Desa Sogiyan, Kecamatan Omben, Sampang, misalnya, menyatakan mendengar rencana pemungutan suara ulang di Sampang. Akan tetapi, dia belum berniat untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS). Rup'ah (28) malah sudah pergi ke Yogyakarta dan mencari penghidupan dengan berjualan sate bersama suami dan anaknya. Dia tidak memikirkan pilkada sama sekali.
Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Selasa (30/12) di Surabaya, mengatakan, untuk mengantisipasi golput, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyosialisasikannya dengan berbagai kelompok. Namun, memang waktu tersisa semakin sedikit, sementara kejenuhan masyarakat semakin tinggi.
“Sosialisasi bisa dilakukan bersama kepala daerah tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Tetapi, perlu dijaga agar tidak sampai dipolitisasi dan para pejabat harus tetap netral, jangan malah dimanfaatkan kepentingan calon tertentu,” tuturnya.
Pada putaran pertama di Bangkalan, warga yang tidak hadir ke TPS mencapai 36 persen, sedangkan pada putaran kedua 32,38 persen. Di Sampang, ketidakhadiran warga pada putaran pertama 25,86 persen, sedangkan pada putaran kedua 27,5 persen.
Nuruddin A Rahman, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari Burneh, Bangkalan, kemarin, mengatakan dalam setiap pengajian, pertemuan, dan seminar selalu mengajak masyarakat untuk memberikan suara. “Memang sebagian ada yang masih enggan, tetapi harus terus diusahakan,” ujar Nuruddin yang berkunjung ke Pemerintah Provinsi Jatim bersama dua anggota DPD lain, Mardjito dan M Ali Zein.
Penjabat Gubernur Jatim Setia Purwaka juga mengimbau masyarakat untuk tidak golput. Meskipun golput adalah hak, katanya, dia menilai itu tidak etis. Sebab, pilkada menentukan nasib Jatim selama lima tahun ke depan.
Panwas bingung
Sementara itu, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Jatim juga kebingungan dengan masa kerja personel di 35 kabupaten/kota yang tidak mengadakan putaran tambahan. Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 disebutkan Panwas dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 hari setelah kepala daerah terpilih mengucapkan sumpah.
Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D.VI/2008 tanggal 2 Desember, diperintahkan penghitungan ulang di Pamekasan dan pemungutan ulang di Sampang dan Bangkalan. Semestinya Panwas di semua kabupaten/kota masih bertugas dan ini berimplikasi pada hak uang kehormatan. Namun, karena anggaran Panwas berbasis kinerja, tidak dialokasikan anggaran untuk Panwas di 35 kabupaten/kota.
Melalui surat yang dikirimkan pada 23 Desember, Ketua Panwas Pilkada Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko mempertanyakan masa tugas Panwas di 35 kabupaten/kota. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid mengatakan, masih dikaji. Sebab, Panwas dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua DPRD Jatim berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah ada putusan MK, DPRD Jatim juga akan berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri serta meminta payung hukum. (INA)

INA

Cegah Golput Lewat Aturan

Kamis, 1 Januari 2009 | 19:08 WIB
BANDUNG, KAMIS – Pemilu 2009 mendatang dihantui potensi tingginya angka golput. Ini terjadi akibat beberapa faktor mulai dari kejenuhan pemilih, perubahan sistem pemilihan, hingga persoalan pencatatan data pemilih. Perlu aturan mendorong partisipasi pemilih ini.
Kekhawatiran ini diungkapkan Dede Mariana, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran. Ia memperkirakan, angka golput ini dapat mencapai setidaknya 40 persen dari total pemilih.
“Ini terjadi akibat Pemilu saat ini masih menekankan prosedur-prosedur berdemokrasi ketimbang yang substansial. Golput merupakan antiklimaks dari kejenuhan rakyat di dalam demokrasi,” ujarnya. Ia mencontohkan, masih banyak anggota masyarakat yang belum merasa mendapatkan manfaat langsung terkait haknya memilih. Akibatnya, terjadi apatisme politik.
Belum lagi, potensi kejenuhan politik yang terjadi di masyarakat. Di Indonesia, jelas Dede, tiap 3 hari itu ada pencoblosan. “Ini bisa membuat masyarakat bosan,” ucapnya.
Di Kota Bandung misalnya, dalam rangkaian Pemilu maupun Pilkada, angka partisipasi pemilih dari tahun ke tahun, setiap event, selalu turun. Terakhir, dalam Pilwakot, sebanyak 33,75 persen pemilih tidak menggunakan haknya.
Potensi golput pun semakin besar dengan adanya perubahan sistem pencoblosan, kini menjadi pencontrengan. Belum lagi, soal database pemilih. Dalam kasus, kerap kali ditemui adanya data pemilih ganda. Untuk itu, selain ketelitian database pemilih, faktor sosialisasi pun menjadi sangat penting. Menurutnya, sosialisasi ini tidak hanya menjadi tugas KPU, melainkan juga pemerintah dan juga partai politik.
Guna mendorong tingginya angka partisipasi pemilih, ia tidak melihat wacana fatwa haram golput oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai solusi. “Sebaiknya, didorong lewat aturan. Seperti di Australia, barangsiapa yang tidak datang ke bilik suara didenda 100 dollar,” ucap Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung ini.
300 Kiai Jateng Bahas Ancaman Golput

Jumat, 9 Januari 2009 | 08:44 WIB
SEMARANG, JUMAT — Sekitar 300-an kiai Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai wilayah di Jawa Tengah akan mengadakan pertemuan untuk membahas ancaman golput dan berbagai masalah menyangkut pelaksanaan Pemilu 2009.

Salah seorang sesepuh NU Jateng, KH Mahfud Ridwan, di Semarang, Jumat (9/1), mengatakan, para kiai tersebut akan bertemu di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (12/1).

Sejumlah ulama yang dijadwalkan turut hadir, menurut dia, Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi, Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdul Aziz Mansur, Ketua Dewan Syura DPP PKNU KH Abdurrahman Chudlori, dan Rois Syuriyah PW NU Jawa Timur KH Miftahul Ahyar.

Ia mengatakan, kegiatan yang digelar dalam bentuk Silaturahmi Nasional Ulama NU ini merupakan bentuk keprihatinan atas pelaksanaan pemilu mendatang. Ia menjelaskan, keprihatinan tersebut terkait munculnya kekhawatiran atas ketidaksiapan penyelenggara pemilu serta munculnya berbagai pertentangan antara pihak yang menyerukan golput dalam pemilu dan yang mengharamkannya.

“Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi bingung. Jika dibiarkan justru akan membuat apatisme rakyat terhadap pemilu kian meluas dan mengancam suksesnya pelaksaan pemilu,” katanya.

Ia menjelaskan, pertemuan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban ulama kepada masyarakat. Jika kondisi ini tidak segera disikapi, katanya, dikhawatirkan akan memperuncing masalah dan berpotensi menghasut umat. “Apalagi, agama sudah ikut dibawa-bawa dalam pertentangan itu,” katanya.

Pertemuan ini, ujar dia, diharapkan bisa merumuskan sikap final ulama NU sehingga nantinya akan ada keputusan yang mengikat umat dan rekomendasi kepada pemerintah terkait pelaksanaan Pemilu 2009.
Golongan Putih Bisa Capai 27,5 Persen
Jum’at, 09 Januari 2009 | 16:18 WIB
TEMPO Interaktif , Purwakarta: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memprediksikan angka golongan putih (golput) atau kelompok yang tidak ikut memilih pada pemilu legislatif yang akan digelar pada April 2009, akan mencapai 27,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 590.186 orang.

Dadan Komarul Ramdan, Ketua KPUD Purwakarta, Jumat (9/1), mengatakan, prediksi angka golput tersebut turun 2,4 persen jika dibandingkan dengan angka golput pada pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu dengan jumlah hak pilih 573.037 orang.

Prediksi jumlah golput sebanyak 27,5 persen tersebut, bisa ditekan lebih rendah jika para calon legislatif yang akan dilakukan dengan cara raihan suara terbanyak benar-benar bisa memanfaatkannya dengan maksimal. “Pasti bisa turun lebih signifikan,” kata Dadan.

Logikanya, kata Dadan memberikan alasan, pada pilgub yang hanya diikuti oleh tiga pasangan calon saja keberhasilan para kandidat calon untuk mendongkrak angka partisipasi masyarakatnya sudah cukup tinggi. Apalagi, dalam pemilu legislatif yang akan melibatkan 412 calon dari 24 partai peserta pemilu.

Wayang Kulit Semalam Suntuk PT Bogasari

Sabtu, 10 Januari 2009 | 16:53 WIB
JAKARTA – Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi, PT Bogasari, Cilincing, Jakarta Utara menggelar pertunjukan wayang kulit. Ribuan penggemar seni tradisional Jawa itu memadati halaman parkir.

Pertunjukan wayang kulit dengan dalang Ki Manteb Sudharsono menggelar lakon, Wirata Parwa. Yakni, kisah perjuangan hidup Pandawa di masa pembuangan sebagai konsekuensi kekalahan mereka saat berjudi melawan Kurawa dalam peristiwa Pandawa Dadu.

Wakil Presiden Direktur PT Bogasari, Franki Welirang tampak sibuk menemui tamu-tamu. Bahkan Emha Ainun Nadjib bersama Noe (vokalis Letto) datang menyaksikan pergelaran. “Ini pergelaran yang ke-10, karena sejak tahun 1999, kami rutin menggelar wayang kulit, setahun sekali,” katanya.

“Saya menikmati pertunjukan Ki Manteb,” kata Cak Nun, sapaan akrab Emha.

Malam itu, sebagian halaman parkir perusahaan makanan itu mirip pasar rakyat. Puluhan pedagang kaki lima menggelar dagangan khas Jawa, seperti wayang kulit, stiker wayang, pakaian-pakaian Jawa. Bahkan makanan yang dijual pun sangat bernuansa Jawa, seperti jadah tempe bacem, misalnya.

Sementara itu, di depan kelir, Ki Manteb mempertontonkan kebolehannya. Dalang yang dijuluki Dalang Setan itu tak lupa menyelipkan ajakan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu mendatang. “Golput itu boleh saja, tapi akan lebih baik kalau tidak golput,” kata Manteb melalui tokoh Cangik, pada adegan Limbukan.

Ki Manteb pun meski mulai memasuki usia senja, masih memperlihatkan keterampilan yang mumpuni dalam memainkan wayang kulit. Dalam adegan perang atau adegan yang lain, karakter Ki Manteb masih begitu kuat, sehingga memuaskan penonton yang tak henti-hentinya memberikan tepuk tangan. Melihat kepuasan penonton yang datang dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya, Franki pun tampak gembira.

ABI

Potensi Golput secara Administratif Tetap Besar

Senin, 12 Januari 2009 | 06:31 WIB
JAKARTA, SENIN – Potensi golongan putih atau golput, orang yang tak menggunakan hak pilihnya, secara administratif dalam Pemilu 2009 tetap besar. Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang merasa terdaftar sebagai pemilih hanya 67,2 persen.
Gejala itu dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Minggu (11/1), terkait hasil survei nasional tentang pengetahuan dan harapan masyarakat terhadap Pemilu 2009. Survei dilakukan di 33 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah responden 1.200 orang dengan margin kesalahan sekitar 3 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling yang mewakili semua populasi publik dewasa di Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Survei dilakukan mandiri oleh Indo Barometer.
Dari Yogyakarta, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, juga memprediksi golput pada Pemilu 2009 akan meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Peningkatan golput itu merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap partai politik.
Parpol dinilai lebih mementingkan perluasan kekuasaan ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak, katanya, tak berkorelasi dengan kemungkinan menurunnya angka golput karena masyarakat telanjur kecewa kepada parpol, dan tak kenal caleg.
”Golput pada Pemilu 2009 saya prediksi 35-40 persen. Ini berkaca dari tingginya golput pada pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah,” katanya.
Menurut Arie, sisa waktu yang tinggal tiga bulan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi pemilu secara optimal sehingga bisa mencegah pertumbuhan golput, apalagi KPU masih harus menanggung beban berat pengadaan logistik. ”Parpol harus membantu KPU melakukan sosialisasi,” katanya.
Sangat mengkhawatirkan
Dalam survei Indo Barometer, ketika responden ditanya apakah sudah merasa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2009, sebanyak 67,2 persen menjawab ”ya”; sebanyak 18,3 persen menjawab ”tidak”; dan sisanya 14,5 persen menjawab ”tidak tahu” atau tidak menjawab.
Gejala ini sangat mengkhawatirkan. Apabila diproyeksikan pemilih pada Pemilu 2009 berjumlah 172 juta, berarti yang merasa terdaftar hanya 115,58 juta orang, yang tidak merasa terdaftar 31,48 juta orang, dan yang tidak tahu 24,94 juta orang.
Sebagai pembanding, pada Pemilu 1999, dari 117,73 juta pemilih terdaftar, pemilih yang tidak datang 7,88 juta (6,7 persen). Pada Pemilu 2004, pemilih terdaftar 148 juta, pemilih yang tidak datang 23,53 juta (15,9 persen).
Survei Indo Barometer juga mencatat baru separuh dari pemilih (51,8 persen responden) yang mengetahui dengan benar pemilu legislatif diadakan bulan April 2009. Sebanyak 25,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab bulan apa pemilu legislatif akan dilaksanakan.
Menanggapi hasil survei itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan akan berusaha untuk mencari legitimasi agar daftar pemilih bisa diperbarui kembali meski pada waktu lalu hal itu sempat banyak diprotes.
Hafiz menegaskan, yang melakukan pendataan langsung pada pemilih bukanlah KPU, tetapi Departemen Dalam Negeri. Dia membandingkan pencapaian Pemilu 2004 dari 214,8 juta penduduk, tercatat sebagai pemilih 148,3 juta, yang tak memilih 66,6 juta.
Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay mendukung langkah KPU untuk memperbarui daftar pemilih dengan membuka kembali pendaftaran pemilih bagi yang belum terdaftar. ”Pemilu itu orientasinya harus memudahkan pemilih. Karena itu, tak apa dibuka kembali,” paparnya.
Golput bukan perlawanan
Di Jakarta, Sabtu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, menyebutkan, golput di Indonesia sebagai murni perlawanan politik jumlahnya masih sedikit. Kelemahan sistemlah yang memperbesar kelompok golput.
Ia menyatakan, jumlah golput baru agak banyak jika sekaligus memperhitungkan mereka yang kurang peduli atau kurang sadar terhadap tujuan pemilu. Komponen golput lainnya adalah akibat kelemahan sistem pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto menambahkan, golput pada Pemilu 2009 akan meningkat karena ketidakpuasan rakyat kian memuncak. Pemilu yang beruntun dan berserakan, serta perilaku pejabat politik yang terpilih, membuat rakyat lelah.
Setiap pemilihan selalu mendatangkan beban mental karena rakyat menjadi terlibat dalam persaingan dan konflik. Padahal, sistem pemilu tak memungkinkan pemilih menghukum peserta pemilu. (SUT/RWN/DIK)

Sumber : Kompas Cetak

SOSIALISASI PEMILU 2009 TERHAMBAT
Senin, 12 Januari 2009 | 18:47 WIB
KEDIRI, SENIN — Jadwal sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 2009 di Kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terhambat karena alokasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum cair.
Akibatnya, kegiatan sosialisasi ditunda hingga waktu yang belum dipastikan. Sementara ini, tugas sosialisasi kami limpahkan kepada partai politik sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pemilu legislatif dan pilpres, ujar anggota KPUD Kota Kediri Bidang Pencalonan dan Sosialisasi Ummamul Khoir, Senin (12/1) di Kediri.
Seharusnya kegiatan KPUD sudah berjalan sejak awal Januari 2009, termasuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme baru pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Apalagi, sekarang ada ketentuan baru tata cara memilih gambar dengan cara mencontreng bukan mencoblos.
Terlambatnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dikhawatirkan memicu meningkatnya pemilih golongan putih (golput), terutama rakyat Kediri, yang saat ini sudah mencapai titik kejenuhan menghadapi pemilihan umum yang bertubi-tubi.
Hasil analisis KPUD Kota Kediri menunjukkan, angka golput terus meningkat. Pada saat pemilu Gubernur Jatim putaran pertama Juli 2008, angka golput masih 20 persen. Pada saat pemilihan Wali Kota Kediri Oktober 2008, angka golput naik menjadi 30 persen. Terakhir, pada saat pemilihan Gubernur Jatim putaran kedua bulan November 2008, angka golput naik menjadi 38 persen.
Apalagi secara nasional, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta memaparkan, potensi golput atau orang yang tidak menggunakan hak pilihnya secara administratif dalam pemilu 2009, besar.
Berdasarkan hasil survei di 33 provinsi di Tanah Air, masyarakat yang merasa terdaftar sebagai pemilih hanya 67,2 persen (Kompas, 12 Januari 2008).
Anggota KPUD Kota Kediri Bidang Logistik Kristianto Gunadi menambahkan, ketidakjelasan pengucuran anggaran ini, menurutnya, berdampak pada kesiapan KPUD dalam melaksanakan pemilu. “Apalagi waktunya sudah mendekati. Memangnya mau kerja bakti kalau tidak ada anggaran. Ini tanggung jawab bersama,” kata Gunadi.
Sebenarnya, KPUD melirik solusi lain seperti mengajukan dana hibah kepada pemerintah daerah Kota Kediri. Namun, hal itu sulit dilakukan mengingat tidak ada payung hukum yang mengaturnya.
Satu-satunya hal yang bisa dikerjakan KPUD Kota Kediri saat ini adalah melakukan verifikasi jumlah pemilih yang diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemilih pada saat pemilihan Wali Kota Kediri Oktober 2008.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang berhasil diverifikasi untuk pemilu mendatang sebanyak 203.378 orang. Sampai saat ini KPUD hanya bisa memastikan pelaksanaan pemilu pada tanggal 9 April 2009 dan pemilihan presiden pada bulan Juli 2009.

NIK

Ribuan Warga Meruya Selatan Ancam Boikot Pemilu
Rabu, 14 Januari 2009 | 16:09 WIB
JAKARTA, RABU — Jika lahan di Meruya Selatan jadi dieksekusi, warga mengancam akan memboikot Pemilu 2009. Penolakan warga menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) yang tetap akan melakukan eksekusi terhadap lahan di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.
PN Jakbar menetapkan akan melakukan eksekusi lahan, Senin (19/1), hanya pada lahan kosong, bukan yang dihuni warga. Namun, hal tersebut membuat warga maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) geram karena tengah melakukan upaya banding.
Tak hanya menggelar aksi perlawanan dengan berbagai spanduk dan memblokade jalan masuk, warga juga bersiap melakukan golput pada pemilu 2009. Warga menganggap, golput merupakan satu bentuk perjuangan agar keadilan berpihak pada mereka.
Mengenai aksi golput, warga sepakat mulai kini kawasan Mersel terlarang bagi atribut pemilu. Bahkan warga sudah menetapkan, jika eksekusi nanti berlangsung akan menjadikan kawasan Mersel zona anti pemilu.
“Eksekusi harus dibatalkan, kalau tidak kami tidak akan ikut pemilu,” ujar Sukayat, Koordinator Tim Kerja Perwakilan Masyarakat Kelurahan Meruya Selatan, Rabu (14/1). Sikap tegas warga tidak akan ikut pemilu pada 8 April 2009 mendatang, menurut Sukayat, bukan karena ingin menentang pemerintah dan menggagalkan pemilu. “Ini hanya salah satu cara agar nasib warga Mersel yang terancam kehilangan tempat tinggal bisa lebih diperhatikan. Kami hanya menuntut keadilan atas hak kami,” katanya.
Zona antipemilu di Mersel, kata Sukayat, adalah kesepakatan warga untuk tidak memberikan hak suaranya, melarang atribut partai dipasang, dan melarang adanya kampanye. Namun jadi tidaknya zona antipemilu di sana tergantung pada jadi tidaknya eksekusi yang akan dilakukan PN Jakbar, Senin (19/1) mendatang. “Semoga eksekusi tidak jadi dilaksanakan sehingga tidak ada zona antipemilu di Mersel,” terangnya.

Untuk tahap awal, kata Sukayat, saat ini telah disiapkan penambahan spanduk dan poster untuk dipasang di tiap sudut Mersel. Jika saat ini sudah ada 200 spanduk, maka akan ditambah lagi menjadi 400 spanduk. “Hal itu sebagai bentuk peringatan kepada eksekutor bahwa warga tidak main-main mempertahankan haknya,” tegasnya.

WAH
Sumber : BeritaJakarta.com

PKB Gus Dur Belum Tentukan Sikap Soal “Golput”

Minggu, 18 Januari 2009 | 18:12 WIB
JAKARTA, MINGGU – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan tentukan sikap pada 28 Februari 2009 untuk pemilu 2009. Ini terkait rencana golput PKB serta rencana koalisi.
“Lihat nanti lah. Enggak usah buru-buru. Saya sudah mengatakan ke daerah-daerah, keputusan akhir akan diambil 28 Februari selesai. Kita enggak usah buru-buru, ngapain?” kata Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB, Gus Dur, dalam konferensi pers di Gedung DPP PBNU, Jakarta, Minggu (18/1).
Sebelumnya, PKB pernah mengungkapkan akan melakukan gerakan golongan putih (golput), yaitu tidak akan mencoblos satu partai pun pada pemilu 2009. Selain itu, beberapa waktu ini beredar kabar, PKB pimpinan Gus DUr melakukan koalisi dengan PDI-P.

BOB

NU: Golput Tidak Haram
Senin, 19 Januari 2009 | 12:32 WIB
Laporan wartawan Kompas Kris R Mada
SURABAYA, SENIN — Lembaga Bathsul Masail Nahdatul Ulama (NU) Jawa Timur menyatakan pemilih boleh menjadi golongan putih. Pasalnya, menggunakan hak pilih bukan fardu ain atau harus dilakukan setiap orang. Sekretaris Lembaga Bathsul Masail NU Jatim Imam Syuhada mengatakan, hukum menggunakan hak pilih adalah fardu kifayah.
Dengan demikian, kewajiban itu gugur setelah ada orang lain yang melakukannya dan jumlahnya mencukupi. “Kalau ada yang sudah memilih dan jumlahnya cukup untuk menentukan dalam pemilihan, maka yang lain boleh tidak memilih,” tuturnya di Surabaya, Senin (19/1).
Keputusan itu ditetapkan dalam sidang Batshul Masail PWNU Jawa Timur di Gresik, akhir pekan lalu. Hal itu untuk menanggapi keinginan sejumlah pimpinan parpol yang meminta fatwa haram untuk golput. “Tetapi, kami tidak merekomendasikan untuk tidak memilih. Bagaimanapun, pemimpin jelek lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali,” ujarnya.

Kris R Mada

Pasangan Calon Menang di TPS Masing-Masing

Minggu, 20 Januari 2008 | 19:37 WIB
Laporan wartawan Kompas Windoro Adi
TANGERANG, KOMPAS – Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang, Banten, menang di tempat pemungutan suara (TPS) mereka masing-masing. Meski demikian, pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno akhirnya melesat jauh tak tertandingi meraih kemenangan.
Di TPS 04 Lengkong Wetan, Serpong, pasangan Ismet-Rano memperoleh 146 suara, sedang pasangan Jazuli Juweni-Airin Rahmi Diany memperoleh 211 suara dii TPS 14 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat. Pasangan Usamah Hisyam-Habib Ali Alwi Alhusainy memperoleh 107 suara di TPS 9 Perumahan Puspita Loka Blok I-IV/15 RT01/03 Kelurahan Lengkong Gudang, Serpong,
Di tempat pencoblosan Ismet, jumlah pemilih mencapai 465 suara. Sementara yang menggunakan hak pilihnya 202 suara dan yang tidak memilih 263 suara. Di tempat Usamah mencoblos, jumlah pemilih 458 suara. Disitu, mereka yang menggunakan hak pilihnya 229 suara, sedang 228 suara, absen. Di tempat Jazuli mencoblos, jumlah pemilih 523 orang. Yang menggunakan hak pilihnya 404 suara dan yang tidak memilih 121 suara.
Ketua Panitia Pengawas Pilkada (Panwasda) Kabupaten Tangerang Saepul Anwar memperkirakan, warga yang tidak menentukan hak pilihnya atau golongan putih (Golput) mencapai 20 persen dari 2,2 juta pemilih. Prediksi tersebut dilihat dari kurangnya kepedulian warga Kabupaten Tangerang untuk mengikuti pesta demokrasi tersebut.
Faktor lainnya, sosialiasi pelaksanaan Pilkada yang dilakukan KPUD masih kurang. “Kesibukan yang dihadapi warga Tangerang dan banyaknya masyarakat yang menghabiskan libur panjangnya di luar kota menjadi sederetan penyebab timbulnya Golput tersebut,” katanya. Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPUD Kabupaten Tangerang Ikin beda pendapat. Menurut dia, jumlah Golput cuma lima persen.

C Windoro AT

Majelis Ulama Indonesia Haramkan Golput
Minggu, 25 Januari 2009 | 22:36 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta : Selain mengeluarkan fatwa soal rokok, sidang pleno ijtimah Majelis Ulama Indonesia di Padang Panjang yang berakhir hari Minggu juga mengeluarkan beberapa fatwa lain seperti soal golongan putih atau masyarakat yang tidak memilih dalam pemilihan umum.
Mengenai masalah itu majelis menyatakan golongan putih hukumnya haram jika ada pimpinan memenuhi syarat dalam pemilihan . Sebaliknya, bila ada seseorang yang tepat untuk menjadi pimpinan tetapi pemilih memutuskan tidak memilih hukumnya juga haram.
“Dalam Islam memilih pimpinan itu wajib asal pimpinan yang dipilih itu memenuhi persyaratan,” kata Gusrizal.
Fatwa Haram Golput Tak Pengaruhi Pemilih
Senin, 26 Januari 2009 | 09:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat Politik Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan keluarnya fatwa haram golput oleh Majelis Ulama Indonesia tidak akan mempengaruhi perilaku pemilih. “Dampaknya tidak signifikan,” kata Syamsuddin saat dihubungi Tempo, Senin (26/1).

Menurut dia, tidak ada korelasi fatwa haram dengan pilihan golput. Dia menambahkan pilihan golput merupakan hak asasi dari masyarakat yang tidak perlu diatur-atur. “Itu suatu kekonyolan, lembaga agama tidak perlu mengatur tindakan berpolitik,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar mengatakan, ulama sepakat memutuskan golput hukumnya haram jika ada pimpinan yang dipilih memenuhi syarat. Sebaliknya, bila ada seseorang yang tepat untuk menjadi pimpinan tetapi pemilih memutuskan golput hukumnya juga haram. “Dalam Islam memilih pimpinan itu wajib asal pimpinan yang dipilih itu memenuhi persyaratan,” kata Gusrizal.

Dia menuturkan perilaku golput itu ditentukan oleh perilaku partai politik dan calon legislatif maupun calon presiden. “Jika masyarakat menilai buruk mereka, tentu golput akan besar begitu pula sebaliknya. Seharusnya yang diperbaiki partai dan calonnya bukan dengan fatwa,” katanya.
Partai Islam Tak Kompak Soal Fatwa Haram Golput
Senin, 26 Januari 2009 | 12:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dua partai politik berbasis massa Islam tak kompak menyikapi fatwa haram Majelis Ulama Indonesia soal golput dalam Pemilu 2009 nanti. Partai Bulan Bintang tak setuju dengan fatwa itu, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan fatwa itu sangat dibutuhkan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan golput tidak perlu diatur dan dilarang. Menurut dia, golput adalah hak setiap warga, bukan kewajiban. “Jangan dipaksakan, apalagi dengan menggunakan agama sebagai alat politik,” kata Yusron saat dihubungi, Senin (26/1).

Menurut Yusron, yang juga Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR ini, memilih tidak perlu diwajibkan. Meski fatwa itu menjadi hak MUI, Ini (fatwa) kurang pas,” katanya. Fenomena golput di beberapa pemilihan kepala daerah, kata dia, memang terlihat cukup signifikan. “Namun, jangan mentang-mentang mengejar legitimasi kepemimpinan dengan fatwa,” katanya.
Yusron menuturkan, fatwa itu justru bisa mengurangi kewibawaan lembaga keagamaan itu. “Jika fatwa ini tidak banyak yang mengikuti, bisa mengurangi kewibawaan,” katanya.
Sosialisasi pemilu, kata dia, justru menjadi kunci yang efektif meningkatkan partisapasi pemilih. “Terutama tokoh agama, juga perbaikan kualitas partai dan calon legislatif,” katanya.
Soal golput haram dijelaskan Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar. Menurut dia, ulama sepakat memutuskan golput hukumnya haram jika ada pimpinan yang dipilih memenuhi syarat.
Sebaliknya, bila ada seseorang yang tepat untuk menjadi pimpinan tetapi pemilih memutuskan Golput hukumnya juga haram. “Dalam Islam memilih pimpinan itu wajib asal pimpinan yang dipilih itu memenuhi persyaratan,” kata Gusrizal.

Ketua Fraksi DPR Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyujui penetapan fatwa haram golput yang bisa menjadi rujukan pemilih. “Tentu demi kepentingan penyelamatan demokrasi dan menciptakan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat,” ujarnya.

Meski ada fatwa, kata dia, pemilih memiliki kedewasaan menentukan pilihan sesuai harapannya. “Artinya fatwa itu hanya menjadi referensi,” katanya. Jika ada pemilih yang sudah apatis terhadap pemilihan umum, “Ya silakan saja golput.”
KPU Sambut Baik Fatwa MUI Golput Haram
Senin, 26 Januari 2009 | 14:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: -Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anshary, mendukung penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewajibkan warganya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. “Ini hal positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” kata Hafiz melalui telepon, Senin (26/1).
Menurut Hafiz, penetapan fatwa bisa membantu menyukseskan agenda nasional Pemilihan Umum 2009. “Agenda ini perlu didukung dari semua pihak,” katanya. Apalagi, kata dia, pemilu merupakan ajang demokratisasi bagi warganya memilih pemimpin. “Jika partisipasi meningkat, maka kepimpinan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat,” katanya.

Ketika ditanya fatwa itu bisa melanggar hak asasi seseorang, Hafiz menuturkan, fatwa itu sebagai bentuk legalisasi suatu aturan, seperti hukum untuk kalangan tertentu. “Aturan ini tidak membatasi hak seseorang,” katanya. “Tetap ada pilihan lain.” Dia mencontohkan dalam aturan hukum, setiap orang tetap bebas melakukan pelanggaran meski ada sanksinya.

Meski fatwa itu membantu dalam meningkatkan partisipasi warga negara, dia melanjutkan komisi terus akan melakukan sosialisasi lebih gencar dengan berbagai sarana. “Apalagi hari pemungutan semakin dekat,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar mengatakan ulama sepakat memutuskan golput hukumnya haram jika ada pimpinan yang dipilih memenuhi syarat. Sebaliknya, bila ada seseorang yang tepat untuk menjadi pimpinan tetapi pemilih memutuskan Golput hukumnya juga haram.
“Dalam Islam memilih pimpinan itu wajib asal pimpinan yang dipilih itu memenuhi persyaratan,” kata Gusrizal.
Fatwa Haram Golput Dinilai Dongkrak Partisipasi Pemilih
Senin, 26 Januari 2009 | 18:13 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan golongan putih (golput) dalam pemilu diyakini mampu mendongkrak partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009. Namun, naiknya partisipasi pemilih akibat fatwa itu sulit diukur.

“Susah menentukan dampak atau pengaruh fatwa itu untuk kurangi golongan putih. Yang jelas ada orang-orang Islam yang senang mengikuti fatwa MUI, ada juga orang Islam yang punya keputusan sendiri bagi dirinya,” kata Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat, Azyumardi Azra, usai pembukaan rapat pimpinan nasional Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Senin (26/1).

Azyumardi menilai fatwa itu berdampak positif dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia. “Dengan adanya fatwa itu, orang-orang Islam akan merasa bahwa memilih itu ada unsur keagamaan, jadi harus dijalankan. Dari sudut penyelenggaraan pemilu dan pertumbuhan demokrasi, itu bagus,” ujarnya.

Menurut dia, fatwa MUI itu sesuai dengan ajaran fiqih klasik yang menyatakan bahwa umat Islam berkewajiban menegakkan dan membangun pemerintahan yang baik. Alasannya, umat Islam akan bisa beribadah dengan baik jika pemerintahan berjalan baik. “Itu wajib menurut ulama-ulama klasik,” katanya.

Dia berpendapat, pemerintahan terpilih tidak kredibel dan kuat jika lebih banyak pemilih yang memilih menjadi golongan putih. Alasannya, pemerintahan terpilih bukan berdasarkan suara pemilih secara mayoritas. “Pemerintahannya nggak kuat,” ujarnya.

Namun, dia melanjutkan, golongan putih merupakan pilihan warga negara. Fatwa MUI pun sifatnya tidak mengikat, sehingga dampak fatwa itu sulit diukur. Selain itu, organisasi massa Islam umumnya memiliki pandangan berbeda yang dinyatakan lewat fatwa tentang hal-hal tertentu. “Orang boleh mengikuti, boleh tidak,” katanya.

Tokoh-tokoh dari agama selain Islam pun boleh menganjurkan soal gerakan antigolongan putih. Namun, anjuran itu harus dilandasi pemahaman agama yang tepat. Dia khawatir anjuran itu justru digunakan untuk kepentingan politik tokoh atau partai tertentu jika dimaknai sembarangan.

“Jangan sampai fatwa itu menjadi fatwa politik. Fatwa MUI tentang haramnya golongan putih itu untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama justru membebaskan penggunaan hak pilih umat Islam. Menurut dia, setiap warga negara berhak menentukan pilihan tanpa harus dibatasi fatwa. “Golongan putih itu sendiri-sendiri seleranya. Kami nggak bisa nyalahin,” Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Namun, NU tidak sepakat bila ada anjuran tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu mendatang. Sebelumnya, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Abdurrahman Wahid, menyerukan golongan putih dalam pemilu mendatang.

Hasyim menilai ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih adalah tindakan destruktif. “Kalau sudah gerakan meniadakan proses pemilu, saya kira itu tidak benar. Dan ndak usah ditarik ke haram, itu sudah tidak benar,” ujarnya.

NU Cueki Fatwa MUI

Senin, 26 Januari 2009 | 20:23 WIB
JAKARTA, SENIN – Organisasi besar kaum Nahdlatul Ulama (NU) cueki putusan Forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III terkait fatwa haram rokok untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, di tempat umum, dan pengurus MUI. Kegiatan merokok bagi NU dalam hukum Islam termasuk makruh atau tindakan yang seyogyanya dihindari.

“Kalau NU sudah dari dari dulu menganggap makruh, dan tidak sampai ke tingkat haram,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (26/1).

Dalam penilaian PBNU, ketentuan makruh untuk merokok lantaran tingkat bahaya yang timbul itu relatif, dan tidak signifikan. “Ada yang kuat merokok dan ada yang tidak kuat. Ada yang kalau merokok itu menulis tambah terang. Tapi kalau sakit TBC merokok, dia bisa game (wafat),” ucapnya.

Menurut Hasyim, fatwa MUI yang mengharamkan merokok untuk anak-anaka, remaja, ibu hamil itu mesti dijelaskan lagi. “Untuk anak-anak itu selesainya tahun berapa, berapa tahun dan tanggal berapa. Itukan repot juga,” paparnya.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat berlangsung 23-26 Januari 2009. Dalam pertemuan ini, sedikitnya 700 ulama se-Indonesia hadir. Selain rokok, MUI juga mengharamkan senam Yoga dan tindakan golput.

Pengamat politik Azyumardi Azra mengemukakan, fatwa haram MUI perihal merokok pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan peraturan daerah yang telah diterbitkan di DKI Jakarta. “Fatwa MUI itu kompromistis. Dan kalau kita lihat sebenarnya tidak ada yang baru. Itu sama dengan Perda DKI Jakarta,” ungkapnya.

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) menambahkan, ulama sekedar mendukung upaya pemerintah daerah dalam mendukung dari sisi teologis dan keagamaan yang tak berjalan apik. “Untuk mengefektifkannya, butuh penegakan hukum dan konsistensi,” jelasnya.

Ade Mayasanto
Sumber : Persda Network

Hasyim Muzadi: Golput Tak Perlu Diharamkan

Senin, 26 Januari 2009 | 20:47 WIB
JAKARTA, SENIN – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi menilai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak perlu mengharamkan tindakan golongan putih (golput) pada Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang.

“Tidak usah ditarik ke haram. Itu tidak benar,” kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi usai mengikuti acara Harlah ke-23 dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (26/1).

Menurut Hasyim, golput sendiri ada beberapa kecenderungan terjadi di Tanah Air. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk dengan keluarga dan ada juga yang tidka berkenan dengan sosok yang akan dipilihnya. “Jadi ini soal selera tidak bisa kita menyalahkan,” ungkapnya.

Namun demikian, Hasyim mengingatkan, bila tindakan golput sudah menjadi sebuah gerakan supaya orang tidak memilih, maka itu termasuk tindakan destruktif. “Ini menjadi tindakan yang tidak benar,” ungkapnya.

Pengamat politik Azyumardi Azra dalam kesempatan yang sama menyatakan, dukungan atas putusan Forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III. Dengan adanya fatwa haram MUI terhadap tindakan golput, itu berarti umat Islam akan merasakan bahwa memilih merupakan satu kewajiban keagamaan yang mesti dilaksanakan.

“Jadi dari sudut penyelenggaraan pemilu itu bagus. Begitu juga untuk pertumbuhan demokrasi di Indonesia karena meningkatkan partisipasi politik dalam rangka memperkuat demokrasi,” paparnya.

Pembantu Wakil Presiden Jusuf Kalla bidang Kesejahteraan Rakyat ini menambahkan, putusan ulama sekitar 700 orang di Padang Panjang, Sumatera Barat ini mengikuti ajaran fikih politik klasik.

“Sesuai dengan fikih politik klasik umat Islam berkewajiban membangun pemerintahan yang baik. Dengan adanya pemerintahan baik, umat Islam dapat beribadah dengan baik,” tuturnya.

Azyumardi mengemukakan, fatwa MUI soal golput ini untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, anjuran ini mesti dilakoni tokoh-tokoh agama lain di Tanah Air.

“Boleh saja mereka mengeluarkan anjuran. Tapi tentu saja harus dilandasi pemahaman agama yang benar, jangan sampai fatwa itu menjadi fatwa politik, dalam pengertian fatwa untuk kepentingan politik tokoh tertentu atau partai tertentu,” urainya.

Meski demikian, mantan Rektor Universita Islam Negeri (UIN) mengatakan, fatwa golput MUI ini tidak serta merta mengikat. Setiap orang boleh mengikuti, dan boleh juga tidak. “Meski dikatakan haram untuk golput, fatwa itu pada dasarnya nasihat keagamaan dan hukum yang tidak mengikat. Apalagi di Indonesia lembaga fatwa bukan hanya milik MUI,” jelasnya.

Menyangkut dampak putusan MUI terhadap peningkatan angka partisipasi masyarakat pada Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, Azyumardi mengaku tidak terlalu mengetahuinya. “Kita susah untuk menentukan dampak dari fatwa MUI untuk menggenjot suara, dan mengurangi golput ini,” tandasnya.

Ade Mayasanto
Sumber : Persda Network

Sikap politik Umat Islam Jangan Golput

Selasa, 27 Januari 2009 | 00:51 WIB
Jakarta, Kompas – Ijtima atau kesepakatan Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III yang diselenggarakan pada 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, di antaranya menyebutkan anjuran agar umat Islam menggunakan hak politiknya. Namun, dalam memilih pemimpin hendaknya umat dapat memilih mereka yang beriman dan bertakwa, jujur, bisa di percaya dan aspiratif terhadap umat Islam, serta mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.
Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat itu, atau tidak memilih sama sekali, padahal masih ada calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, hukumnya haram. Hal ini disampaikan Humas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Djalal yang dihubungi dari Jakarta, Senin (26/1) malam. ”Artinya, golput haram bila masih ada calon yang amanah dan imarah apa pun partainya,” ujarnya.
Dalam jumpa MUI sebelum ijtima ulama, Ketua MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, ijtima ulama ini ditujukan untuk menjawab berbagai masalah kebangsaan dan keagamaan kontemporer, seperti golput (golongan putih, orang yang sengaja tak memakai hak pilihnya), senam pernapasan yoga, pernikahan usia dini, dan rokok, juga berbagai undang-undang. Secara umum, pembahasan permasalahan itu dibagi dalam tiga agenda besar.
Pertama, Masail Asasiyyah Watahaniyyah (masalah strategis kebangsaan). Kelompok ini membahas prinsip Islam tentang hubungan antaragama, peran agama dalam pembinaan moral bangsa, dan golput dalam pemilu. Kedua, Masail Fiqhiyyah Muashirah (masalah fikih kontemporer), yaitu membahas masalah hukum merokok, pernikahan usia dini, bank mata dan organ tubuh lainnya, zakat, makanan halal, wakaf serta senam pernapasan yoga.
Ketiga, Masail Qanuniyyah (masalah hukum dan perundang-undangan), yaitu membahas tentang Rancangan UU Jaminan Produk Halal, tindak lanjut UU Pornografi, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, UU Kepariwisataan, dan UU Perbankan Syariah.
Ketua Umum MUI KH Sahal Mahfudh mengimbau partai politik berkampanye secara santun dan tidak provokatif. (mam)

mam

Golput Tidak Bisa Dilawan dengan Fatwa

Selasa, 27 Januari 2009 | 10:00 WIB
JAKARTA, SELASA — Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, Selasa (27/1), menyatakan, golput tidak bisa dilawan dengan fatwa, tetapi harus ditekan dengan melakukan sadar memilih. “Fatwa (mengharamkan golput) agak ringkih kemampuannya untuk menekan golput,” katanya, menanggapi fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terus mengundang kontroversi tersebut.

Partai Demokrat (PD), kata dia, sebetulnya menganggap MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa haram terhadap golput dalam konteks memilih sebagai hak. “Sebab, dengan fatwa haram MUI bagi kaum yang bakal bersikap ’golongan putih’ (golput) pada pemilu nanti itu berarti memilih berubah menjadi kewajiban,” katanya.

Tetapi, ia menambahkan, fatwa keagamaan merupakan wilayah kewenangan MUI. “Kami tidak turut campur dan menilai itu terlalu jauh,” katanya.
Biasanya, lanjutnya, fatwa dikeluarkan atas pertimbangan yang matang. “Tentu MUI mempunyai dasar, alasan, argumentasi, dan tujuan atas keluarnya fatwa tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh ia berpendapat, fatwa haram golput tidak akan mengganggu pemilu. “Tidak mengandung elemen destruktif. Justru akan ada faedahnya untuk menambah sedikit tingkat partisipasi,” ujarnya. Namun, menurutnya, kalau fatwa ini diharapkan menjadi faktor utama pencegah golput tentu saja sangat berlebihan. “Golput tidak bisa dilawan dengan fatwa. Karena seperti yang saya sebut sebelumnya, menekan golput adalah dengan cara melakukan gerakan sadar memilih,” tegasnya.

MBK
Sumber : Antara

Pimpinan DPR Kritik Fatwa Haram Golput
Selasa, 27 Januari 2009 | 14:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menilai Majelis Ulama Indonesia telah bertindak terlalu jauh dengan mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih (golput). Agung menganggap fatwa haram tersebut tidak akan efektif mendongkrak jumlah pemilih. “Ada cara lain yang lebih efektif,” katanya, di Gedung DPR, Selasa (27/01).
Sebelumnya, pada Ahad lalu, MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap golput jika ada pemimpin yang memenuhi syarat untuk dipilih dalam pemilihan umum. Fatwa dimaksudkan untuk menekan jumlah golput yang diprediksi akan meningkat pada pemilihan 2009.
Menurut Agung, upaya untuk mendongkrak jumlah pemilih melalui fatwa tidak tepat. Sebab memilih adalah hak, bukan kewajiban sehingga sangat keliru jika masyarakat diwajibkan memilih. “Hak politik seseorang tidak bisa dipaksakan atau dikaitkan dengan agama,” kata Agung. Fatwa haram terhadap golput, ia melanjutkan, membuat politik dan agama menjadi baur.

Meningkatkan partisipasi masyaraat dalam pemilihan, kata Agung, lebih tepat dengan membenahi partai dan penyelenggara pemilihan. Sebab, tingginya angka golput karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peserta pemilu sangat rendah. “Gairah ikut pemilu akan meningkat kalau prilaku peserta pemilu diubah,” katanya.

PPP Dukung Fatwa Golput Haram

Selasa, 27 Januari 2009 | 14:22 WIB
JAKARTA, SELASA — Dukungan sejumlah partai politik atas keluarnya fatwa golput haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengalir. Kali ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan dukungan penuhnya. Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Selasa (27/1), Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, fatwa tersebut dinilai sebagai upaya dari proses memilih pemimpin.

“PPP mendukung penuh fatwa MUI yang menyatakan bahwa umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Bagi PPP, adanya pemimpin itu wajib hukumnya. Sebab bila tidak ada pemimpin akan timbul anarki,” ujar Lukman.

Pemilu, ungkapnya, satu-satunya sarana yang disepakati bersama dan menjadi prasyarat untuk mendapatkan pemimpin. Tidak memilih pemimpin dengan sengaja, menurutnya, wajar jika diharamkan. “Tidak memilih dengan sengaja menjadi haram karena dapat menimbulkan anarki akibat tidak adanya pemimpin. Di sinilah konteks pemaknaan wajib dan haram dalam perkara memilih di pemilu,” ujar Lukman.

Inggried Dwi Wedhaswary

Gus Dur Tolak Fatwa Golput

Selasa, 27 Januari 2009 | 17:50 WIB
JAKARTA, SELASA — Mantan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyatakan penolakannya terhadap keluarnya fatwa MUI terkait larangan bagi umat Muslim untuk tidak bersikap golput, atau tidak berpartisipasi pada Pemilu 2009.
“Saya menolak sikap beberapa orang atau yang mengatasnamakan institusi MUI yang mengeluarkan fatwa haram bagi yang tidak memilih dalam Pemilu 2009. Alasan saya, hingga kini KPU tidak bekerja dengan baik bahkan melakukan kecurangan,” tandas Gus Dur dalam pernyataannya kepada para wartawan, Selasa (27/1).
Contoh saja, menurut Gus Dur, dalam pilkada di Jatim, jumlah pemilih yang dipanggil semestinya 42 juta orang, tetapi yang dipanggil hanya 15 juta orang. Hal ini, tentu akan terjadi dalam Pemilu 2009.
“Ini karena sosialisasi pemilu yang amburadul. Jika penyelenggara pemilu telah ceroboh dalam bekerja, lalu bagaimana nasib demokrasi bangsa kita ke depan? Untuk itu, saya tetap bersikap memboikot pemilu untuk tidak memilih. Kita ini sedang diuji untuk belajar berdemokrasi. Jadi, beda pendapat adalah hal yang biasa,” kata Gus Dur.

YAT
Sumber : Persda Network

Ijtima Ulama untuk Mendorong Perubahan

Selasa, 27 Januari 2009 | 19:45 WIB
JAKARTA, SELASA — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, hasil ijtima (kesepakatan) ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kewajiban umat Muslim untuk memilih pemimpin yang aspiratif terhadap umat Muslim harus diletakkan dalam upaya untuk meningkatkan mendorong perubahan sosial politik, melalui peningkatan partisipasi politik.
“Saya memahami niat MUI itu dalam kerangka mendorong arus kebaikan dengan memilih pemimpin yang berkualitas,” ujar Anis di Jakarta, Selasa (27/1).
Apa yang dilakukan MUI, menurut Anis Matta, harus dihargai karena sudah melakukan kewajiban sesuai fikih dan tidak menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. “Jadi fatwa MUI ini memang tepat waktu,” ujarnya.
Sebelumnya, ijtima ulama juga menyebutkan memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat atau tidak memilih sama sekali meskipun masih ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya haram.

Imam Prihadiyoko

Gus Dur Prihatin MUI Dituduh Dibayar

Rabu, 28 Januari 2009 | 21:20 WIB
JAKARTA, RABU — Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengaku kasihan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena oleh sebagian masyarakat dituduh dibayar untuk mengeluarkan fatwa haram bagi golput.
“Sedih saya, MUI berbuat begini (mengeluarkan fatwa golput haram) dikira dibayar,” kata Gus Dur kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1).
Gus Dur sendiri menyatakan tidak mempermasalahkan fatwa tersebut, dan tetap memilih memboikot Pemilu 2009 dengan tidak menggunakan hak pilihnya (golput/golongan putih). “Orang bikin fatwa silakan. Kalau terjadi pelanggaran peraturan dalam pemilu maka kita boikot, dan saat ini sangat banyak pelanggaran,” katanya.
Secara terpisah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah menghormati dan menjamin warga negara yang memilih golput. Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen mengatakan, prinsip HAM universal menempatkan hak memilih atau dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan juga dijamin dalam konstitusi UUD 1945.
Negara, kata Patra, harus tetap berdiri di atas kepentingan semua warga negara dan tidak meneruskan fatwa haram golput itu sebagai bagian dari kebijakan negara yang mengikat semua warga negara.
YLBHI merasa berkepentingan untuk menyampaikan kepada publik untuk tidak terjebak dalam debat tentang golput yang amat potensial memecah-belah bangsa serta mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
Dalam disiplin hak asasi manusia, kata Patra, tidak ada standar dan norma apa pun yang menyatakan bahwa setiap orang wajib memilih dan dipilih. Sebaliknya, yang diatur adalah kewajiban negara untuk memastikan hak ini dijamin pemenuhannya secara bebas.
“Apabila dikaitkan dengan keberadaan golput, YLBHI berpandangan bahwa negara tetap berkewajiban untuk menghormati dan melindungi warga negara yang mengambil pilihan untuk berpartisipasi secara pasif dalam bentuk golput tersebut,” katanya.

Sumber : Antara

Ancaman Golput NTT Tinggi

Kamis, 29 Januari 2009 | 12:19 WIB
Laporan wartawan Kompas Kornelis Kewa Ama Khayam
KUPANG, KAMIS — Ancaman golongan putih atau golput dalam pemilihan legislatif, 9 April 2009 di Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat tinggi. Pasalnya, pemilu itu sendiri menabrak hari suci umat Kristen yang berlangsung selama sepekan, terhitung 4-12 April 2009.
Staf Dosen Luar Biasa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr Chris Boro Tokan, M Hum, kepada pers di Kupang, Kamis (29/1), mengatakan, sebagai negara Pancasila, pemerintah tidak boleh mengabaikan hari keagamaan umat Kristen. Meski termasuk kaum minoritas di negara ini, tetapi hak sebagai warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama tidak boleh ditabrak dengan kegiatan politik.
Tanggal 4-12 April 2009 adalah pekan suci bagi umat Kristen. Puncak dari kegiatan itu adalah hari Kamis (9/4), Jumat, Sabtu, dan Minggu. “Semua warga Kristen di seluruh dunia termasuk Indonesia tidak bisa mengabaikan empat hari keagamaan itu. Kehidupan religius warga negara tidak boleh diabaikan begitu saja oleh negara,” ujar Dr Chris Boro.
Meski wakil rakyat NTT telah menyampaikan keberatan atas pelaksanaan Pemilu 9 April 2009, tetapi pemerintah melalui KPU tetap menyelenggarakan pemilu pada tanggal tersebut. Suara masyarakat NTT sebagai kelompok minoritas, menurut Dr Chris Boro Tokan, tidak didengarkan. Akibatnya, akan terjadi banyak golput di NTT karena pada tanggal 4-9 April 2009, umat Kristen dari semua kabupaten di NTT akan berkumpul di Larantuka untuk mengikuti prosesi Jumat Agung.
Golput terbanyak diyakini terjadi di Kabupaten Flores Timur, Sikka, Ende, Lembata, Alor, dan Kota Kupang. Warga Kristen di sekitar Larantuka sudah rutin setiap Jumat Agung mengikuti prosesi itu. “Pemerintah sengaja menciptakan suasana demikian agar masyarakat NTT tetap terpuruk dalam segala persoalan, baik hak politik, agama, demokrasi, dan kemanusiaan. Pemerintah tidak punya hati nurani terhadap kehidupan religius warga negaranya,” kata Tokan.
Kornelis Kewa Ama Khayam

MUI Urus Etika Politik, Bukan Politik Praktis
Minggu, 01 Februari 2009 | 12:11 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Majelis Ulama Indonesia bisa jadi teman para pegiat antitembakau akhir-akhir ini. Fatwanya tentang merokok yang haram dan makruh membantu para pegiat mensosialisasi bahaya merokok. Sebaliknya untuk para calon pemilih dalam Pemilu 2009 yang kecewa terhadap pemerintah dan wakil rakyat sekarang. Fatwa MUI yang mengharamkan golput–orang yang memiliki hak pilih tapi tidak mau memilih–dianggap justru memperburuk kondisi politik Tanah Air.
Anggapan itu dibantah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi fatwa, KH Ma’ruf Amin. Menurut dia, semangat majelis sebenarnya sama dengan para pegiat itu. “Cuma, kami kan tidak bisa bilang, ‘Jangan pilih politikus busuk.’ Itu bukan bahasa ulama,” ujarnya di kantor pusat MUI, Kamis (29/1). Berikut ini petikan perbincangan Dody Hidayat, Yophiandi, dan fotografer Arnold Simanjuntak dari Tempo dengan pria kelahiran 65 tahun lalu ini.
Setidaknya ada dua fatwa spektakuler yang dibuat Majelis Ulama Indonesia: golput dan merokok. Bagaimana pembahasannya?
Jadi saat itu (dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat) ada 24 keputusan dari masalah publik yang dibahas dalam tiga komisi dan satu subkomisi. Masalahnya ada 24, tapi yang menarik masyarakat memang golput dan merokok, tampaknya.
Kenapa waktu pengeluaran fatwa ini bersamaan?
Karena memang acara tiga tahunan itu membahas masalah-masalah yang dihimpun dari pertanyaan masyarakat. Ada tiga agenda besar yang dibahas. Pertama, masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan (asasiyah wathaniyah), kedua, soal fikih kontemporer (fiqiyah muashirah), dan yang ketiga menyangkut masalah hukum dan perundangan-undangan (qanuniyah).

Berarti MUI yang aktif…?
Iya, menghimpun pertanyaan masyarakat. Kami seleksi mana yang pantas jadi agenda pembahasan. Yang ringan-ringan saja dilewatkan dulu. Hitung-hitung, ternyata ada 24 masalah. Pesertanya waktu itu 700-an, dari Komisi Fatwa seluruh Indonesia, ormas Islam tingkat pusat, perguruan tinggi dari fakultas syariah. Mereka berdebat untuk memutuskan masalah.

Kalau masalah golput, apa yang dibahas?
Komisi kan menghimpun, masyarakat minta guidelines, bagaimana pandangan MUI. Nah, saat di forum, kami memutuskan tidak menggunakan istilah golput, karena istilahnya banyak. Nanti jadi debatable. Kami pakai istilah memilih pemimpin dan tidak memilih pemimpin. Jadi ada tiga hal penting. Pertama, memilih pemimpin itu hukumnya apa. Kami sepakati hukumnya wajib, walau ada perdebatan. Kedua, wajib memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, amanah, cerdas, dan memperjuangkan aspirasi umat Islam. Ketiga, kalau memilih yang tidak seperti itu, atau tidak memilih padahal ada pemimpin seperti itu, hukumnya haram.

Pemimpin di sini maksudnya presiden?
Ya, presiden dan wakil-wakil masyarakat, DPR. Termasuk juga kepala-kepala daerah.

Berapa lama waktu untuk menghimpun masukan dari masyarakat?
Kalau golput tidak lama, dua-tiga bulan. Ada prediksi bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat, jumlah golput akan meningkat. Kami kaji, apakah ini masuk ijtima’ ulama. Oh, ini layak karena masalah nasional. Lalu dalam kaitan apa kami membuat keputusan. Dalam rangka memberikan guidance (pedoman, tuntunan) bagi masyarakat.

Ini bukan berarti MUI masuk ranah politik?
Ini juga ditanyakan banyak orang. Saya bilang, yang dimasuki MUI adalah ranah etika politik, bukan politik praktis. Yang tidak boleh itu politik praktis. Kami juga memberikan kriteria pemimpin itu mesti seperti apa. Karena ini kewajiban, jangan sampai umat tidak memilih. Kalau tidak memilih, padahal pemimpin seperti itu ada, jadinya yang jelek yang terpilih. (Artinya) kan dia jadi membiarkan pemimpin yang jelek terpilih. Dia berdosa.

MUI yakin saat ini masih ada pemimpin yang baik?
Ya, tentu. Walau kriteria kami itu minimal. Karena yang optimal kan sulit, mungkin jarang. Tapi kalau minimal banyak.

Minimal itu yang seperti apa?
Amanah, bertakwa, jujur, dia memperjuangkan aspirasi umat Islam. Ini yang minimal mesti ada. Supaya umat Islam punya pedoman untuk memilih.

Bagaimana kalau misalnya saya tahu calon-calon yang ada itu tidak memenuhi kriteria tersebut, maka saya tidak memilih, jadi bagaimana hukumnya?
Kalau dari keputusan tersebut, yang haram itu kalau ada yang memenuhi syarat. Kalau tidak ada, logikanya ya tidak (haram). Tapi dari sekian ribu (orang), masak tidak ada (yang masuk kriteria)? Jangan-jangan cara kita melihatnya saja. Kacamata kita ini tidak obyektif, sudah dipengaruhi kelompok yang tidak suka pemerintah. Jangan-jangan pakai kacamata hitam, jadi semua kelihatan hitam. MUI percaya tidak ada kondisi seperti itu.

Kalau kita memilih, tapi kemudian orang itu ternyata nggak bener, bagaimana?
Ya, tidak apa-apa. Kan perubahan diketahui setelahnya. Yang penting saat memilih kita tahu betul orang itu sesuai dengan kriteria tersebut. Kecuali kita memilihnya karena dikasih duit, itu dosa. Maksud MUI, ya, supaya jangan ada money politics.

Golput muncul karena orang tidak percaya ada pemimpin yang bagus. Mereka punya pengalaman dengan pemimpin yang ternyata tidak amanah, jadi buat apa memilih?
Kalau kami, ulama berpendapat, ada pemerintahan itu lebih baik daripada tidak ada pemerintahan, sekalipun pemerintahan itu kurang baik. Itu dalilnya. Faudho, kekosongan pemerintahan, atau chaos itu tidak baik. Karena itu, ada pemerintahan yang tidak baik masih lebih baik. Walaupun kita tetapkan idealisasi pemerintah yang terbaik. Kedua, kalau tidak bisa memilih yang terbaik, pilih yang baik. Kemudian, kalau tidak ada yang baik, (pilih) yang paling sedikit jeleknya. Sambil terus melakukan perbaikan dalam sistem. Karena itu, perlu guidance. Kita kan punya kesepakatan nasional bahwa demokrasi itu ya melalui pemilu. Tentu, ulama pun tidak puas. Tapi ini kesepakatan. Karena itu, kami perlu memperbaiki, tidak asal memilih, tidak money politics. Ini bahasa kasarnya, “Jangan pilih politikus busuk.” Tapi ini kan bukan bahasanya ulama. Ulama tidak setuju menggeneralisasi semua jelek.

Masyarakat membaca, dengan fatwa ini, politikus busuk diuntungkan?
Lho, yang dipilih kan bukan yang busuk. Makanya diteliti dulu. Karena yang diinginkan kan yang jujur, amanah. Justru itu membunuh politikus busuk.

Apakah ada periodesasi dalam pembahasan untuk mengeluarkan fatwa?
Kalau yang kemarin (24 keputusan di Padang Panjang, Sumatera Barat) itu (kegiatan rutin) tiga tahun sekali, ijtima’ ulama. Ada juga yang tahunan dalam rapat kerja nasional atau forum kecil yang mingguan.

Kalau rokok, bagaimana? Kan sudah lama perdebatannya….
Memang rokok itu sudah lebih dari satu tahun perdebatannya, dan ini finalisasinya. Dulu kami berpikir belum waktunya menyikapi. Karena pendapatnya masih terlalu variatif. Kami undang yang pro dan kontra.

Apakah dipicu oleh keluarnya peraturan daerah tentang rokok?
Bukan. Ini dari perdebatan masyarakat, laporan WHO, dan pihak lain, petani rokok. Kami undang dari berbagai pihak, panggil ulama yang berbeda, jaraknya diperpendek. Pendapat-pendapat dikristalkan. Sampai tinggal dua pendapat haram dan makruh, dijadikan agenda untuk ijtima’. Saat di sana keduanya memang tidak bisa disatukan. Artinya, khilaf antara yang mengharamkan dan memakruhkan. Kecuali untuk beberapa hal, ini mutlak haram dan semua sepakat. Pertama, merokok di depan umum. Kedua, perempuan hamil, karena ada janin yang mesti dijaga. Ketiga, anak kecil, haram buat orang tuanya yang membiarkan anak-anaknya merokok. Selain bahaya untuk kesehatan, juga ekonomi.

Tidak ada voting dalam membuat kesimpulan?
Tidak. Mekanismenya aklamasi, adu pendapat, mana yang kuat. Dianalisis, ditawarkan. Biasanya selesai, pas rokok tidak selesai. Karena itu, dua-duanya diakomodasi. Dari ke-24 masalah pun, semua aklamasi, kecuali rokok itu.

Perdebatannya keras, tampaknya, sampai satu tahun?
Iya. Di komisi tidak selesai, akhirnya dibawa ke pleno. Saya yang memimpin. Saya tanya, tidak ada kesepakatan. Akhirnya saya tawarkan, ini kita tunda atau diputuskan khilaf. Ya, semua sepakat memilih khilaf.

Tidak khawatir MUI kredibilitasnya menurun, karena tidak solid?
O, tidak. Karena masyarakat mengambil pendapat yang mana? Minimal makruh, kan? Ulama sudah makruh, jadi apa yang dipersoalkan? Mungkin mereka tidak tahu ada pendapat makruh karena yang muncul di media hanya menyebutkan merokok itu haram. Media kan maunya seperti itu, biar jadi polemik. Tapi kami juga senang, jadi ada dinamika.

Soal yoga, bukankah itu olahraga baik buat tubuh?
Ini ada pertanyaan masyarakat, terutama setelah Malaysia mengharamkan yoga. Atas dasar itu, MUI melakukan investigasi. Beda memang, karena kami harus tahu dulu yoga seperti apa. Setelah diselidiki, yoga ada tiga macam. Yang pertama yang menyatu dengan ritual, ada mantra-mantra yang menyatu dengan agama, Hindu. Makanya ini haram, karena ada syirik, penyekutuan Tuhan. Kedua, yoga yang campuran bermacam agama, ini pun syirik. Ketiga, yang hanya gerakan olahraga tanpa mantra-mantra, ini dibolehkan.

Kenapa yang ini perlu investigasi?
Ya, karena ini memang perlu diketahui dulu. Kalau tidak jelas, nanti ngawur. Tapi kalau rokok, informasi dari stakeholder, industri rokok, petani tembakau, WHO, dan kelompok antirokok. Data-data kami himpun semua, dipelajari, sehingga sepakat, ini memang berbahaya. Cuma berbeda tingkat larangannya, ada yang cuma dibenci (makruh), ada yang dilarang (haram). Di tempat yang banyak pabrik rokok, petani tembakau, mintanya dimakruhkan saja, jangan sampai diharamkan. Beberapa pihak minta diharamkan karena, walau ada manfaatnya, mudaratnya lebih banyak.

Fatwa ini kan mengikuti perkembangan masyarakat, artinya suatu saat merokok itu haram mutlak bisa, dong?
O, bisa. Makruhnya jadi haram total karena bahayanya lebih besar. Petani tembakau bisa berusaha lain, diusahakan pemerintah. Sehingga hal-hal yang menyebabkan kerugian yang diderita kan hilang, yang ada cuma bahayanya. Sehingga yang ada cuma haram saja.

Ngomong-ngomong, Anda merokok?
Nggak. Sudah lama tidak. Zaman masih muda, dulu teman-teman merokok, saya ikut. Dan dulu belum ada wacana, belum ada fatwa. Sebelumnya kan merokok itu mubah. Tapi, ketika ada bahaya yang muncul, ya, perlu dipertimbangkan lagi. Sekarang bahayanya besar, sudah dilarang, ulama sudah mulai bilang ini haram. Tapi sebagian masih makruh.

Kalau fatwa soal korupsi kok tidak terdengar, ya?
Sudah. Sejak delapan tahun lalu. Memang fatwa MUI waktu itu tidak tersosialisasi, seperti lima tahun belakangan. Sebab, kami mengangkat isu yang menjadi masalah masyarakat. Waktu itu di rakernas (Rapat Kerja Nasional MUI Ke-6, Juli 2000), suap (risywah) dan korupsi (ghulul) itu sudah masuk. Haram mutlak! Kami sudah duluan sebelum wacana pemberantasan korupsi marak.

Pekan lalu Transparency International merilis surveinya, salah satunya, 10 persen masyarakat mengaku pernah menyuap untuk mendapatkan sertifikasi halal….
Untuk mendapat sertifikasi tidak menyuap, tapi memberikan biaya audit. Bagi perusahaan yang mampu, membayar biayanya. Bukan menyuap. Bagi yang kecil, tidak ditarik biaya. Jadi apanya yang disuap? Proses suap itu susah. Ketika diaudit, kan mesti dilaporkan LP POM kepada Komisi Fatwa. Kalau meragukan, ya, ditolak. Bagaimana dia menyuap.

Ketika mengeluarkan fatwa, menurut Anda, apa yang dijalankan?
Sebagai orang yang memikul tanggung jawab, dakwah itu tidak sekadar mengajar. Kami memberi guidance, hukumnya apa. Ini hukumnya, beritahukan dulu intinya, baru diajak. Ekonomi syariah juga begitu. Saya keluarkan dulu fatwa bunga haram. Korupsi juga begitu, jangan korupsi. Kalau orang kasih (larangan) dulu, kan dia takut dulu. Jadi shock therapy-nya mesti ada. Al-Quran juga begitu, ada ancamannya, baru diajak. Fatwa dan dakwah itu bukan hal yang dibedakan, mesti ada dua-duanya.
Fatwa Haram Golongan Putih Berpotensi Langgar Hak Asasi
Senin, 02 Februari 2009 | 17:31 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai fatwa haram golongan putih (golput) yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia berpotensi melanggar hak asasi manusia. Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim, fatwa tersebut mendorong pengurangan terhadap hak dasar manusia.

“Hak memberikan suara atau memilih adalah hak dasar manusia. Dengan hak ini memberikan kewenangan bagi manusia untuk menggunakannya atau menggunakannya,” kata Ifdhal saat konferensi pers di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Senin (02/02).

Dengan demikian, lanjut Ifdhal, setiap orang bebas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih tersebut. Masyarakat maupun negara tidak dapat membatasi hak ini dengan melarang, mendiskriminasi, atau menjatuhkan sanksi moral terhadap orang yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Di Indonesia, kebebasan ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Menurut Wakil Ketua Bidang Kependidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Yosep Adi Prasetyo, negara harus menjamin, menlindungi, dan memenuhi hak tersebut. “Jadi negara juga harus menjamin dan melindungi pilihan seseorang untuk tidak memilih, sebab itu merupakan hak dia yang dilindungi undang-undang,” ujarnya. Dalam hal ini negara harus melindung hak warganya dari kemungkinan pemaksaan oleh pihak ketiga.
Komisi Nasional juga mengingatkan agar negara tidak melegitimasi fatwa haram golput tersebut. “Negara jangan sampai melegitimasinya dengan tujuan mengikis golput. Sebab golput itu wajar dalam demokrasi,” kata Yosep. “Jangan sampai diadopsi menjadi UU”.

Wapres Kritik Fatwa Golput MUI

Kamis, 5 Februari 2009 | 12:31 WIB
Laporan wartawan Kompas Suhartono dari Washington DC
WASHINGTON, KAMIS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik fatwa larangan golput atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009 yang baru-baru ini dikeluarkan melalui sidang Ijtima Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Padang Panjang.
Menurut Wapres, jika fatwa itu haram, artinya yang melanggar akan berdosa. Padahal orang berdosa akan masuk neraka. Jadi golput akan mengantar seseorang masuk neraka?
Kritik itu dilontarkan Wapres Kalla saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di AS dalam acara silaturahim di Wisma Duta, Washington, AS, Rabu malam waktu setempat atau Kamis pagi (5/2) waktu Indonesia.
“Fatwa MUI haram itu harus hati-hati. Saya tanya MUI, kok haram (golput)? Haram itu kan dosa. Dosa itu masuk neraka, jadi kalau golput itu masuk neraka?” tanya Wapres Kalla.
Menurut Wapres, fatwa itu sebenarnya acuan untuk masyarakat. “Akan tetapi orang umum mengetahuinya sudah seperti kewajiban bahwa itu (golput) haram. Padahal faktanya, fatwa itu hanya acuan,” tambahnya.
Wapres menceritakan bahwa dirinya sudah menghubungi Wakil Ketua MUI, Din Syamsuddin. “Jadi Pak Din tidak setuju meski orang MUI. Saya telepon bapak kan?” tanya Wapres Kalla kepada Din yang hadir dalam acara pertemuan tersebut. “Bapak tidak terlalu setuju. Ya sudahlah,” ujar Kalla.
Wapres juga bertanya kepada Utusan Khusus Presiden untuk Negara-negara di Timur Tengah, Alwi Shihab, yang juga berada di sana. Namun, jawaban Alwi tidak jelas di tengah forum itu.
Sebelumnya, sidang fatwa MUI mengeluarkan fatwa kontroversial tentang larangan golput dalam Pemilu 2009 mendatang.

Suhartono

Panwaslu Tak Awasi Tim Anti Golput
Kamis, 05 Februari 2009 | 21:51 WIB
TEMPO Interaktif, BANDUNG:—Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandung tak bisa mengawasi Tim Independen Sukses Pemilihan yang menyerukan anti kekerasan dan anti golongan putih ke sejumlah tempat. Tim itu tiba hari ini dan bakal berada di Bandung hingga Senin pekan depan. “Kami kekurangan personel untuk mengawasi mereka,” kata Ketua Panwaslu Kota Bandung Darwis, Kamis (5/2).

Menurut Darwis, pihaknya tidak mengetahui persis aktivitas Kirap Sukses Pemilu 2009 yang beranggotakan 17 orang itu. Dari paparan tim itu di Balaikota Bandung, mereka berencana mendatangi beberapa instansi pemerintah.

Ketua tim tersebut, Abdurahman kepada pers mengatakan mereka berkeliling ke 200 kota di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk kampanye anti kekerasan dan anti golongan putih dalam pemilihan umum. Mereka bertolak dari Surabaya pada 10 November 2008. Bandung adalah kota ke-69 yang mereka sambangi. Tujuan pertama adalah ke dua Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri, selanjutnya ke instansi pemerintah dan bank.

Kampanye dilakukan dengan cara dialog dan penyebaran brosur. Menurutnya, mereka adalah tim independen yang berkeliling untuk menekan angka golongan putih agar kerugian negara tidak besar. “Kalau 50 persen golput, kerugian negara Rp 26 triliun,” katanya. Angka itu dihitung berdasarkan biaya pemilu yang dialokasikan Rp 49 triliun. Untuk dana kampanye keliling kota itu, dia mengaku berasal dari dana masyarakat.

Minimalisir Golput, KPUD Nganjuk Galakkan Sosialisasi

Minggu, 10 Februari 2008 | 14:38 WIB
NGANJUK, MINGGU – Jumlah pemegang hak pilih yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2004 lalu di Kabupaten Nganjuk mencapai 23 persen. Angka itu cukup tinggi dan memberikan preseden buruk dalam pelaksanaan pesta demokrasi apabila nantinya terulang pada pemilihan kepala daerah yang tinggal 23 hari lagi.

Untuk mengantisipasi meluasnya golput, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi pilkada melalui berbagai cara mulai dari penyebaran pamflet, pemasangan spanduk, penyuluhan, hingga menggelar panggung hiburan dan kegiatan gerak jalan santai.

“Semua ini kami lakukan untuk menggugah kesadaran politik masyarakat bahwa momentum pilkada ini sangat penting bagi mereka sendiri dan pembangunan Nganjuk pada umumnya. Jangan sampai mereka merasa apatis,” ujar Ketua KPUD Kabupaten Nganjuk Mohammad Bawono, Minggu (10/2), di kantornya.

Runik Sri Astuti

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: